Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi berencana pada tahun 2015 akan memperluas sasaran pencegahan korupsi berbasis keluarga di Provinsi Bali, setelah pada 2014 hal serupa dilakukan di Yogyakarta.
“Rencananya di Bali 2015 ada pengembangan program pencegahan berbasis keluarga. Proyek 2014 kan di Yogya, rencananya di Bali 2015,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (12/12).
Johan mengatakan, Yogyakarta ditetapkan sebagai tempat proyek percontohan program project pencegahan korupsi berbasis keluarga, karena berdasarkan hasil survei integritas tahun 2014 masuk dalam kategori terbaik.
“Sedangkan di Bali karena berdasarkan riset kami ada ‘local wisdom’ yaitu kearifan lokal, ada nilai keteladanan. Kami lakukan riset lapangan dan ternyata menteri agama pertama dan tokoh lain maka di Bali yang bisa ambil nilai-nilainya.”
Dia mengatakan, target pencegahan tersebut bertujuan agar ada pendidikan antikorupsi di dalam keluarga. “Bagaimana anak di keluarga punya sikap dan perilaku antikorupsi,” tambah Johan.
Namun program ini menurut Johan tidak bisa diukur keberhasilannya dalam setahun atau dua tahun. “Program ini tidak bisa diukur setahun, dua tahun. Kita lihat pembentukan keluarga di kota-kota besar itu. Pendidikan antikorupsi itu mengubah perilaku tidak mungkin setahun dua tahun. Membangun komunitas atau budaya antikorupsi itu gak mudah dan baru bisa dilihat 10-20 tahun mendatang.”
Johan berpendapat, setidaknya ada beberapa pasang suami-istri yang kasusnya diproses oleh KPK seperti Wali Kota Palembang, Romi Herton dan istrinya Masyito yang didakwa mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Palembang di Mahkamah Konstitusi.
Mantan Ketua MK Akil Mochtar yang menerima puluhan miliar dari kepala daerah yang berperkara di MK dan menggunakan rekening CV Ratu Samagat miliki istrinya, Ratu Rita Akil untuk menerima uang tersebut.
Masih ada kasus korupsi pengadaan pengandaan kitab suci Al Quran dalam APBN-Perubahan 2011-2012 yang menyeret mantan anggota Komisi VIII DPR fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mengingkari hasil rekomendasi hasil Munas IX Golkar di Bali.
Buktinya, Ical memutuskan mendukung Perppu Pilkada Langsung tanpa ada komunikasi dengan DPD I dan II Golkar. Ical malah melakukan komunikasi dengan KMP.
“Jadi ini sudah jalan (memutuskan mendukung Perppu). Nanti tinggal kita jelaskan pada DPD kota/kab, dan provinsi. Kita sudah lakukan komunikaisi di antara 6 anggota KMP, lima diantaranya mendukung dan kita harus ikuti,” kata Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (12/12).
Munas IX Golkar yang digelar Ical di Bali menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah menolak Perppu yang diajukan oleh mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Kata Idrus, Ical sangat menghargai aspirasi yang berkembang di Munas Bali.
“Bukan mengabaikan hasil rekomendasi Munas Bali. Kita itu memperjuangkan. Di munas disampaikan kepada mereka dan diwadahi dalam rekomendasi. Dan diminta kepengurusan terpilih untuk memperjuangkan, ya kita perjuangkan,” kilah Idrus.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mengingkari hasil rekomendasi hasil Munas IX Golkar di Bali.
Buktinya, Ical memutuskan mendukung Perppu Pilkada Langsung tanpa ada komunikasi dengan DPD I dan II Golkar. Ical malah melakukan komunikasi dengan KMP.
“Jadi ini sudah jalan (memutuskan mendukung Perppu). Nanti tinggal kita jelaskan pada DPD kota/kab, dan provinsi. Kita sudah lakukan komunikaisi di antara 6 anggota KMP, lima diantaranya mendukung dan kita harus ikuti,” kata Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (12/12).
Munas IX Golkar yang digelar Ical di Bali menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah menolak Perppu yang diajukan oleh mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Kata Idrus, Ical sangat menghargai aspirasi yang berkembang di Munas Bali.
“Bukan mengabaikan hasil rekomendasi Munas Bali. Kita itu memperjuangkan. Di munas disampaikan kepada mereka dan diwadahi dalam rekomendasi. Dan diminta kepengurusan terpilih untuk memperjuangkan, ya kita perjuangkan,” kilah Idrus.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: