Jakarta, Aktual.co — Tersangka dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan 2013 Udar Pristono melalui kuasa hukumnya tak cuma mempolisikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus)  Kejaksaan Agung Widyo Pramono dan jajaran.
Bekas anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sewaktu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta itu, juga sudah melapor ke Komisi Kejaksaan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Pengacara Udar, Tonin Takhta Singarimbun mengatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya belum ada rekomendasi dari Komjak terkait pengaduan kliennya.
“Lapor Komjak sudah. Tapi, sampai sekarang belum ada rekomendasi. Komnas HAM kita juga sudah melapor,” kata Tonin di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/12).
Tonin menduga kasus Udar ini penuh kejanggalan. Sebab, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan tidak ada kerugian negara saat audit pada 2012 dan 2013.
Menurut dia, hanya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan saja yang menyatakan itu ada kerugian negara. “Padahal BPKP tidak berwenang menyatakan kerugian negara. Yang berwenang itu BPK,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Tersangka dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan 2013 Udar Pristono melalui kuasa hukumnya tak cuma mempolisikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus)  Kejaksaan Agung Widyo Pramono dan jajaran.
Bekas anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sewaktu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta itu, juga sudah melapor ke Komisi Kejaksaan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Pengacara Udar, Tonin Takhta Singarimbun mengatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya belum ada rekomendasi dari Komjak terkait pengaduan kliennya.
“Lapor Komjak sudah. Tapi, sampai sekarang belum ada rekomendasi. Komnas HAM kita juga sudah melapor,” kata Tonin di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/12).
Tonin menduga kasus Udar ini penuh kejanggalan. Sebab, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan tidak ada kerugian negara saat audit pada 2012 dan 2013.
Menurut dia, hanya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan saja yang menyatakan itu ada kerugian negara. “Padahal BPKP tidak berwenang menyatakan kerugian negara. Yang berwenang itu BPK,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Polda Jawa Tengah menangani kasus penganiayaan terhadap Kuswanto (29) warga Desa Jepang, Mejobo, Kabupaten Kudus, yang diduga korban salah tangkap aparat Polres setempat yang terjadi pada 2012.
“Sebelumnya korban melapor ke Mabes Polri, kemudian dari mabes dilimpahkan ke Polda Jawa Tengah,” kata Wakil Kapolda Jawa Tengah Brigadir Jenderal Slamet Riyanto di Semarang, Jumat (12/12).
Menurut dia, kasus penganiayaan tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. “Hari ini Kuswanto dimintai keterangan sebagai korban.”
Dalam perkara ini, lanjut dia, ada sekitar 18 orang yang terdiri anggota Polres Kudus maupun warga sipil yang dimintai keterangan sebagai saksi. Selain itu, menurut dia, ada empat anggota Polres Kudus yang dijadikan terperiksa dalam kasus penganiayaan ini.
Salah satu terperiksa dalam perkara tersebut yakni Aiptu NW yang menjabat Ketua Tim Buser Polres Kudus saat kejadian pada November 2012 tersebut.
Terpisah, Kepala Bidang Profesdi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Hendra Supriatna mengatakan, para terperiksa tersebut juga menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.
Dia menuturkan, satu dari empat terperiksa tersebut bahkan telah mendapat sanksi dari kesatuannya berupa hukuman kurungan selama 21 hari. Saat ini, kata dia, masih didalami laporan tentang keterlibatan korban Kuswanto dalam kasus kriminal yang terjadi pada 2012 itu.
“Dari penulusuran, korban ini pernah tersangkut dalam kasus penggelapan pada 2010 lalu.”
Sebelumnya, Kuswanto mengaku ditangkap anggota Reserse Kriminal Polres Kudus dan dipaksa mengaku terlibat perampokan di Gudang Ice Cream Walls di Jalan Lingkar Selatan pada November 2012. Atas peristiwa tersebut, Kuswanto mengaku masih menderita luka di bagian leher.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu