Jakarta, Aktual.co — Polda Metro Jaya masih terus melakukan Operasi Zebra Jaya 2014, dan masih akan berlangsung hingga Selasa, (9/12).
Beberapa ruas jalan di Ibu Kota Jakarta, Minggu (7/12) pagi banyak berlangsung Kegiatan Operasi Zebra 2014 seperti depan Terminal Pulo Gadung, Jakarta Timur dan Jl Prof dr Satrio, Jakarta Selatan.
Sepanjang pantauan warawan pagi tadi, banyak pengendara sepeda motor yang terkena razia. Sebagian besar yang terjaring razia karena surat kelengkapan kendaraan motor serta pembonceng tidak mengenakan helm, tidak menyalakan lampu utama, dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.
Agus (50) yang merupakan warga Cengkareng, Jakarta Barat mengaku kena tilang saat dirinya melintas di Tanjakan Terowongan Casablanca arah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Agus mengaku, lupa menyalakan lampu utama sepeda motor  miliknya.
“Karena tergesa-gesa lupa untuk menyalakan lampu utama depan, apalagi siang hari lampu tidak kelihatan. Kalau malam hari sih otomatis menyalakan lampunya,” katanya.
Karena alasan keberatan dengan denda pasal yang dia langgar dan disodorkan polisi, menurut Agus, oknum polantas yang namanya tertutup rompi menawarkan cara damai dan membayar di tempat sebesar Rp 50.000.
“Walaupun membayar di tempat saya tidak ridho karena uang sebesar itu merupakan uang makan selama dua hari.”
Seperti diketahui Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 293 ayat (2) Jo Pascal 107 ayat (2) mengatakan setiap pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari terancam pidana kurungan paling lama 15 hari atau Denda Maksimal Rp 100 ribu.
Sementara itu Kasubdit Gakkum, Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Hindarsono menegaskan, jika masyarakat masih menemui hal tersebut agar mencatat nama pangkat dan nama oknum polisi tersebut lalu laporkan ke petugas Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya.
“Kalau dugaan penyuapan diawali oleh pelanggar lalu lintas maka si penyuap dan petugas yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ” kata Hindarsono yang dihubungi lewat pesan pendek itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polda Metro Jaya masih terus melakukan Operasi Zebra Jaya 2014, dan masih akan berlangsung hingga Selasa, (9/12).
Beberapa ruas jalan di Ibu Kota Jakarta, Minggu (7/12) pagi banyak berlangsung Kegiatan Operasi Zebra 2014 seperti depan Terminal Pulo Gadung, Jakarta Timur dan Jl Prof dr Satrio, Jakarta Selatan.
Sepanjang pantauan warawan pagi tadi, banyak pengendara sepeda motor yang terkena razia. Sebagian besar yang terjaring razia karena surat kelengkapan kendaraan motor serta pembonceng tidak mengenakan helm, tidak menyalakan lampu utama, dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.
Agus (50) yang merupakan warga Cengkareng, Jakarta Barat mengaku kena tilang saat dirinya melintas di Tanjakan Terowongan Casablanca arah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Agus mengaku, lupa menyalakan lampu utama sepeda motor  miliknya.
“Karena tergesa-gesa lupa untuk menyalakan lampu utama depan, apalagi siang hari lampu tidak kelihatan. Kalau malam hari sih otomatis menyalakan lampunya,” katanya.
Karena alasan keberatan dengan denda pasal yang dia langgar dan disodorkan polisi, menurut Agus, oknum polantas yang namanya tertutup rompi menawarkan cara damai dan membayar di tempat sebesar Rp 50.000.
“Walaupun membayar di tempat saya tidak ridho karena uang sebesar itu merupakan uang makan selama dua hari.”
Seperti diketahui Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 293 ayat (2) Jo Pascal 107 ayat (2) mengatakan setiap pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari terancam pidana kurungan paling lama 15 hari atau Denda Maksimal Rp 100 ribu.
Sementara itu Kasubdit Gakkum, Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Hindarsono menegaskan, jika masyarakat masih menemui hal tersebut agar mencatat nama pangkat dan nama oknum polisi tersebut lalu laporkan ke petugas Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya.
“Kalau dugaan penyuapan diawali oleh pelanggar lalu lintas maka si penyuap dan petugas yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ” kata Hindarsono yang dihubungi lewat pesan pendek itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah pengurus daerah Partai Golkar yang hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Minggu (7/12) memilih untuk menolak hasil munas di Bali. 
Penolakan Munas di Bali itu, mereka kecewa dengan pelaksanaan munas vesi Aburizal Bakrie yang tidak demokratis dan tak mengakomodir aspirasi daerah. “Kami menolak munas yang tak menjiwai UUD 1945 dan doktrin Partai Golkar,” kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara Rubben Saerang saat membacakan pandangan daerah dari Sulawesi.   Rubben mengatakan, pengurus daerah di Sulawesi memprotes kebijakan Golkar sebelumnya untuk berada sebagai oposisi. Padahal, lanjut dia, Golkar memiliki kader di pemerintahan yakni Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.  Sementara itu Perwakilan DPD Papua, John Tabo mengungkapkan sejumlah pengurus dari Papua hadir dalam munas di Jakarta karena kecewa akan kepengurusan Golkar yang telah berlangsung di Bali itu. “Secara tegas, kami menolak hasil munas Bali dengan keputusan-keputusan dan ketentuan yang dilaksanakan,” ucap John.
Munas di Ancol merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie, yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.  Dalam acara Munas IX di Bali, terbit keputusan pemecatan belasan kader Golkar, termasuk Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, dan Yorrys Raweyai. Mereka dianggap melawan keputusan partai dengan membentuk presidium penyelamat Partai Golkar yang tidak diakui oleh kubu Aburizal

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah pengurus daerah Partai Golkar yang hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Minggu (7/12) memilih untuk menolak hasil munas di Bali. 
Penolakan Munas di Bali itu, mereka kecewa dengan pelaksanaan munas vesi Aburizal Bakrie yang tidak demokratis dan tak mengakomodir aspirasi daerah. “Kami menolak munas yang tak menjiwai UUD 1945 dan doktrin Partai Golkar,” kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara Rubben Saerang saat membacakan pandangan daerah dari Sulawesi.   Rubben mengatakan, pengurus daerah di Sulawesi memprotes kebijakan Golkar sebelumnya untuk berada sebagai oposisi. Padahal, lanjut dia, Golkar memiliki kader di pemerintahan yakni Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.  Sementara itu Perwakilan DPD Papua, John Tabo mengungkapkan sejumlah pengurus dari Papua hadir dalam munas di Jakarta karena kecewa akan kepengurusan Golkar yang telah berlangsung di Bali itu. “Secara tegas, kami menolak hasil munas Bali dengan keputusan-keputusan dan ketentuan yang dilaksanakan,” ucap John.
Munas di Ancol merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie, yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.  Dalam acara Munas IX di Bali, terbit keputusan pemecatan belasan kader Golkar, termasuk Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, dan Yorrys Raweyai. Mereka dianggap melawan keputusan partai dengan membentuk presidium penyelamat Partai Golkar yang tidak diakui oleh kubu Aburizal

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu