Jakarta, Aktual.co — Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Fariz Fachryan menyatakan, penetapan tersangka terhadap mantan Wakil Presiden Boediono dalam kasus Bank Century oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berdampak pada nama baik seseorang. Pasalnya, kabar tersebut pun hingga kini masih simpang siur prihal kebenarannya.
Fariz menekankan, harus ada investigasi terlebih dahulu terkait stetmen pengucapan oleh salah satu pimpnan KPK yakni Adnan Pandu Praja. Menurutnya, Informasi penetapan tersangka terhadap Boediono adalah pengucapan yang kebablasan.
“Saya pikir memang ada yang kebablasan dalam memberi informasi. Bahwa penetapan tersangka harus disertai dengan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh undang-undang,” tegas Fariz saat dihubungi Aktual.co di Jakarta, Jumat (5/12).
Lebih jauh dia menjelaskan, penetapan tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi bukan keluar atas pernyataan pribadi, melainkan melalui pengumuman secara resmi yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
“Memang soal konfirmasi ini pak pandu yang harus melakukan klarifikasi langsung tentang keterlibatan Boediono dengan (status tersangka) tidak seharusnya hanya lewat perkataan pribadi saja. Tapi Harus dari kelembagaan,” jelasnya.
Dia menambahkan, agar pimpinan KPK melakukan pemeriksaan terhadap Adnan Pandu Praja, yang memberikan pernyataan tersebut.
“Makanya saya tekankan agar ada pemeriksaan terhadap pimpinan KPK yang memberi statement. Proses pelanggaran kode etik oleh Abraham bisa menjadi pelajaran bagi KPK dan semua pihak,” tandasnya.
Penetapan tersangka terhadap Wakil Presiden Boediono dalam kasus Bank Century timbulkan saling bantah dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyebut, dalam kasus tersebut belum ada ekspose dan penetapan tersangka baru.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. 
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Pekanbaru, ketika ditanya awak media bahwa Boediono sudah tersangka dalam Kasus Century. 
“Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada mentri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kan Mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tingi negara,” kata Adnan di Pekanbaru, Kamis (4/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Fariz Fachryan menyatakan, penetapan tersangka terhadap mantan Wakil Presiden Boediono dalam kasus Bank Century oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berdampak pada nama baik seseorang. Pasalnya, kabar tersebut pun hingga kini masih simpang siur prihal kebenarannya.
Fariz menekankan, harus ada investigasi terlebih dahulu terkait stetmen pengucapan oleh salah satu pimpnan KPK yakni Adnan Pandu Praja. Menurutnya, Informasi penetapan tersangka terhadap Boediono adalah pengucapan yang kebablasan.
“Saya pikir memang ada yang kebablasan dalam memberi informasi. Bahwa penetapan tersangka harus disertai dengan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh undang-undang,” tegas Fariz saat dihubungi Aktual.co di Jakarta, Jumat (5/12).
Lebih jauh dia menjelaskan, penetapan tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi bukan keluar atas pernyataan pribadi, melainkan melalui pengumuman secara resmi yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
“Memang soal konfirmasi ini pak pandu yang harus melakukan klarifikasi langsung tentang keterlibatan Boediono dengan (status tersangka) tidak seharusnya hanya lewat perkataan pribadi saja. Tapi Harus dari kelembagaan,” jelasnya.
Dia menambahkan, agar pimpinan KPK melakukan pemeriksaan terhadap Adnan Pandu Praja, yang memberikan pernyataan tersebut.
“Makanya saya tekankan agar ada pemeriksaan terhadap pimpinan KPK yang memberi statement. Proses pelanggaran kode etik oleh Abraham bisa menjadi pelajaran bagi KPK dan semua pihak,” tandasnya.
Penetapan tersangka terhadap Wakil Presiden Boediono dalam kasus Bank Century timbulkan saling bantah dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyebut, dalam kasus tersebut belum ada ekspose dan penetapan tersangka baru.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. 
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Pekanbaru, ketika ditanya awak media bahwa Boediono sudah tersangka dalam Kasus Century. 
“Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada mentri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kan Mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tingi negara,” kata Adnan di Pekanbaru, Kamis (4/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Adanya dualisme pernyataan yang berbeda ditingkat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status mantan Wakil Presiden Boediono di kasus dana bailout Bank Century terus berpolemik.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmon J Mahesa mengatakan dalam perseteruan ini sangat tercium adanya conflict of interest.
“Kita harus melihat conflict of interestnya dimana, kalau kita mau telusuri ke belakang Bambang Widjojanto (BW) ini kan pernah jadi pengacaranya lembaga penjamin simpanan (LPS). Nah, di sini ada kepentingan BW yang harus dipertanyakan, untuk memperjelas (bantahannya) itu,” kata Desmon, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Menurut dia, tidak mungkin seorang komisioner seperti Andnan Pandu Praja untuk menetapkan seorang Boediono sebagai tersangka.
“Begitu pula sebaliknya tidak mungkin bagi Bambang yang sama-sama wakil ketua membantah itu tanpa dasar,” ujar dia.
Ia pun mengatakan lebih mempercayai pernyataan dari Wakil Pimpinan KPK, Adnan Pandu, ketimbang bantahan Bambang Widjojanto.
“Dasar saya melihat sederhana (lebih percaya omongan Pandu daripada Bambang) kenapa? Karena ada perlindungan (kasus). KPK kalau terjadi konflik of interest untuk melindungi suatu masalah, (dimana) Bambang (pernah) sebagai lawyer berkaitan dengan centruy ini, tentunya KPK tercoreng dengan pribadi Bambang Widjojanto tersebut,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Adanya dualisme pernyataan yang berbeda ditingkat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status mantan Wakil Presiden Boediono di kasus dana bailout Bank Century terus berpolemik.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmon J Mahesa mengatakan dalam perseteruan ini sangat tercium adanya conflict of interest.
“Kita harus melihat conflict of interestnya dimana, kalau kita mau telusuri ke belakang Bambang Widjojanto (BW) ini kan pernah jadi pengacaranya lembaga penjamin simpanan (LPS). Nah, di sini ada kepentingan BW yang harus dipertanyakan, untuk memperjelas (bantahannya) itu,” kata Desmon, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Menurut dia, tidak mungkin seorang komisioner seperti Andnan Pandu Praja untuk menetapkan seorang Boediono sebagai tersangka.
“Begitu pula sebaliknya tidak mungkin bagi Bambang yang sama-sama wakil ketua membantah itu tanpa dasar,” ujar dia.
Ia pun mengatakan lebih mempercayai pernyataan dari Wakil Pimpinan KPK, Adnan Pandu, ketimbang bantahan Bambang Widjojanto.
“Dasar saya melihat sederhana (lebih percaya omongan Pandu daripada Bambang) kenapa? Karena ada perlindungan (kasus). KPK kalau terjadi konflik of interest untuk melindungi suatu masalah, (dimana) Bambang (pernah) sebagai lawyer berkaitan dengan centruy ini, tentunya KPK tercoreng dengan pribadi Bambang Widjojanto tersebut,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang