Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo kini mulai mendapat kritikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena Jokowi sapaan akrabnya selama menjadi orang nomor wahid di negeri ini, belum juga menunjukan kesungguhan dalam membrangus korupsi yang menjalar di bangsa ini.
Komisi yang dikomandoi oleh Abraham Samad itu pun menyindir program-program menteri yang bernaung di Kabinet Kerja Jokowi itu belum berdampak kepada masyarakat.
Jika kita menengok ke seleksi calon menteri ketika itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggandeng lembaga tersebut untuk menderek rekam jejak para pembantu presiden itu agar bebas dari korupsi. Namun, kini berbanding terbalik, KPK mulai menyoroti para menteri itu yang dianggap belum mampu menekan angka korupsi di negara ini.
Kamis (4/12) kemarin, Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo, melontarkan kritikan menyoal seleksi terbuka pejabat teras, terutama jenderal pajak, Kementerian Keuangan. KPK memandang seleksi itu seharusnya dilakukan tim independen. Bukan sebaliknya malah dilakukan oleh menteri keuangan yang telah dibantu oleh panitia seleksi dari kalangan internal. Namun dari seleksi itu, ada dua dari lima anggota pansel itu berasal dari kalangan Kemenkeu.
“Kami pernah diminta (pendapat) oleh Kemenkeu soal seleksi terbuka ini. Kami sampaikan, itu jangan hanya dari orang pajak saja tetapi juga ambil dari luar pajak. Lalu yang menyeleksi itu harus orang independen jangan menterinya saja,” kata Johan usai menghadiri diskusi soal korupsi di Indonesia, di Ditjen Pajak Kemenkeu.
Juru Bicara KPK itu mengatakan, pajak merupakan komponen vital penerimaan negara. Sehingga, sudah sepantasnya pemilihan pucuk pemimpin lembaga pemungut pajak dilakukan tim independen. Johan berpendapat, kalau seleksi terbuka yang milih menterinya sama saja. Kemenkeu harus berbesar hati untuk mendengar dari tim independen dan masyarakat. “Ada contohnya, itu pansel pimpinan KPK,” kata dia.
Johan mengatakan, saat ini KPK hanya diminta menelusuri rekam jejak calon dirjen pajak.
Tak hanya disitu, komisi antirasuah itu pun menyoroti Presiden Joko Widodo dalam menekan korupsi di Indonesia. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyebut, sampai saat ini belum melihat ada upaya dari Jokowi dan para menterinya buat serius memberantas korupsi di tingkat pusat maupun daerah. 
Padahal, sambung Adnan awalnya mereka berharap Jokowi bisa membawa perubahan bagi pemberantasan korupsi. “Pada awal kami menduga semula begitu Pak Jokowi terpilih dan para menteri ke sini itu kegiatan korupsi menurun drastis. Tapi kita dikagetkan dengan peristiwa penangkapan ini,” kata Adnan kepada awak media.
Adnan juga menilai, saat ini banyak menteri di Kabinet Kerja memiliki program segudang. Dia mempertanyakan efektivitas program itu dan dampaknya buat rakyat, serta transparansi penggunaan anggarannya.
Adnan berpendapat, pekerjaan rumah Jokowi saat ini merupakan harus giat untuk memberantas korupsi di tingkat daerah. Sebab dia merasa meski semangat pemerintah sudah bulat memerangi korupsi, tapi kenyataan di daerah malah berbanding terbalik.
“Kita masih berusaha keras bagaimana agar korupsi di level pemda ini bisa kita berantas. Ke depan menurut saya daerah menjadi tantangan,” kata Adnan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu