Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo telah mengumumkan penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) Nusron Wahid, untuk menghapusnya masih harus menunggu proses hukum terlebih dahulu.
“Kalau dihapuskan sama sekali kita harus menunggu proses huku, dalam arti apakah perlu adanya Perppu atau menunggu perubahan UU,” kata Nusron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/12).
Menurut Nusron, pengganti KTKLN nantinya hanya berupa seperti stiker yang menyatu dengan visa dan paspor. “Nah ada paspor kalau anda pegang dibelakangnya ditempel ini khusus TKI Indonesia. Ini untuk membedakan TKI yang telah berdokumen resmi atau yang belum,” terang Nusron.
Menurut Nusron dengan dihapusnya KTKLN bukan berarti pengawasan terhadap TKI tidak akan berjalan, karena menurutnya jika disatukan dengan paspor akan semakin mudah membedakan mana TKI berdokumen lengkap dengan yang tidak memiliki dokumen.
“Karena KTKLN dihapus supaya kita masih punya fungsi monitoring, untuk membedakan antara TKI yang telah punya dokumen lengkap dengan tidak punya dokumen lengkap, maka kita akan menyatukan integrasikan fungsi KTKLN itu dengan passpor dan visa, jadi satu,” ujar dia.
Kewenangan untuk mengeluarkan pengganti KTKLN menurut Nusron berada di pihak Direktorat Jendral Imigrasi namun tetap berdasarkan rekomendasi dari BNP2TKI.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo telah mengumumkan penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) Nusron Wahid, untuk menghapusnya masih harus menunggu proses hukum terlebih dahulu.
“Kalau dihapuskan sama sekali kita harus menunggu proses huku, dalam arti apakah perlu adanya Perppu atau menunggu perubahan UU,” kata Nusron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/12).
Menurut Nusron, pengganti KTKLN nantinya hanya berupa seperti stiker yang menyatu dengan visa dan paspor. “Nah ada paspor kalau anda pegang dibelakangnya ditempel ini khusus TKI Indonesia. Ini untuk membedakan TKI yang telah berdokumen resmi atau yang belum,” terang Nusron.
Menurut Nusron dengan dihapusnya KTKLN bukan berarti pengawasan terhadap TKI tidak akan berjalan, karena menurutnya jika disatukan dengan paspor akan semakin mudah membedakan mana TKI berdokumen lengkap dengan yang tidak memiliki dokumen.
“Karena KTKLN dihapus supaya kita masih punya fungsi monitoring, untuk membedakan antara TKI yang telah punya dokumen lengkap dengan tidak punya dokumen lengkap, maka kita akan menyatukan integrasikan fungsi KTKLN itu dengan passpor dan visa, jadi satu,” ujar dia.
Kewenangan untuk mengeluarkan pengganti KTKLN menurut Nusron berada di pihak Direktorat Jendral Imigrasi namun tetap berdasarkan rekomendasi dari BNP2TKI.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus pemerasan terhadap TKI.
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, selama ini selalu ada pihak yang memanipulasi atau memeras keringat TKI yang telah berjerih payah bekerja, oleh karena itu dia mengaku ingin memberantas hal itu terjadi lagi.
Menurutnya, KPK memiliki kajian dalam penanganan kasus itu. Dengan demikian, dirinya berharap KPK dapat bekerjasama dengan BNP2TKI dalam memberikan kajian yang dimiliki oleh lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu.
“Nah saya sebagai kepala badan yang baru datang, saya lakukan silaturahmi (ke KPK) untuk minta kajian itu sebagai alat atau tools untuk melakukan pembenahan-pembenahan internal atau eksternal pada masa yang akan datang,” ujar Nusron Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (05/12).
Merasa masih baru menjabat sebagai Kepala BNP2TKI, mantan politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, dirinya ingin lebih mengetahui masalah-masalah apa yang terdapat pada TKI. Sehingga nantinya, dia dapat menemui solusi dalam menuntaskan masalah-masalah yang ada.
“Dulu keluhannya kan masalah ‘Selapajang’ di Soekarno-Hatta, banyak pungli di situ, kemudian kan ditutup atas rekomendasi KPK. Nah sekarang di mana lagi letak masalahnya?,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengkritik keras kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Dari masalah singkong atau ubi-ubian wajib disetiap instansi pemerintahan, larangan rapat di hotel hingga pembatasan jumlah undangan nikah bagi pegawai negeri.
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Yuddy itu bukan kebijakan substansial namun dikeluarkan seakan-akan sangat penting. Padahal kebijakan itu sangat biasa dan tidak urgen. 
“Kembalilah ke tupoksi besarnya, jangan mengurusi hal-hal yang remen-temeh, jangan juga cenderung pada pencitraan sementara substansi jadi hilang,” kata Yandri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Pelarangan rapat di hotel misalnya, seharusnya tidak dilakukan Yuddy. Apalagi jika kegiatan tersebut mendukung adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Begitu halnya pembatasan undangan nikah. Ia khawatir ke depannya akan makin banyak larangan-larangan yang tidak substansial tersebut.
Politisi PAN itu mengungkapkan bagaimana kecewanya keluarga ataupun rekan yang mempunyai hajat nikah. Padahal pribadi satu dengan yang lainnya sangat berbeda. 
“Misalnya, masa sih saya bagian keluarga tidak diundang gara-gara dibatasi, saya sahabat lamanya mau datang gara-gara tidak diundang jadi tidak datang,” jelasnya.
“Saya menteri tidak perlu mengatur seperti itu, tinggal substansinya, misalnya tidak boleh menerima amplop yang jumlahnya masuk kategori gratifikasi, atau misalnya tidak boleh terlalu mewah, terlalu glamour dan lain-lain,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh: