Jakarta, Aktual.co — Berbagai kebijakan yang sudah diambil pemerintahan Jokowi mendapat perhatian kritis dari sejumlah kalangan. Salah satunya terkait kerjasama yang akan dibangun PT Pertamina dengan perusahaan migas asal Angola, Senangol.
“Seanangol muncul, tau-tau sudah perjanjian dan katanya lebih murah. Ini kan tidak jelas, padahal migas ini adalah persoalan yang langsung berkaitan dengan rakyat,” ujar Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/12).
Adhie menambahkan, kebijakan yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa arah jalannya pemerintah sudah semakin simpang siur.
“Makin kasini kabinetnya oplosannya makin jelas. Filosofi kabinet kerja itu semacam oplosan lah, sehingga di tenggak makin mematikan,” ucap Adhie dengan nada kesal.
Adhie menilai BUMN sangat mungkin dijadikan bancakan politik. Apalagi makin kesini, politik makin membutuhkan uang yang cepat.
“Nanti kebelakangnya kebutuhan dana politik makin besar. Dana subsidi itulah, inilah. Kalu ada dana, dalam konteks migas ini kenapa paling rawan? karena KPK tidak bisa menditeksi,” cetus Adhie.
Adhie pun mengingatkan bahwa permainan di sektor migas ini sangat luar biasa. “Saya menjamin Faisal Basri tidak bisa bekerja dengan baik,” tegas Adhie.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi mati bandar narkoba yang sudah divonis mati oleh pengadilan.
Hal itu untuk memutus rantai bisnis para bandar yang acap kali dilakukan dari balik jeruji penjara.
“Saya rasa keseriusan Presiden soal eksekusi mati ini ditunggu banyak pihak. Bukan hanya saya, namun masyarakat Indonesia pasti akan mengapresiasi apabila presiden benar-benar berani tegas terhadap para bandar narkoba yang telah di vonis mati,” kata Aboe, Minggu (7/12).
“Dari pengembangan kasus oleh BNN, dapat disimpulkan untuk sekian kalinya, jeruji besi dan vonis hukuman mati bukanlah menjadi penghalang bagi para bandar narkoba untuk mengendalikan bisnisnya,” tambah politisi PKS itu.
Oleh karena itu, menurutnya ke depan perlu ketegasan pemerintah untuk membuat efek jera para bandar narkoba, salah satunya dengan mengeksekusi mati para bandar narkoba.
Dikatakan dia, bila tak salah sampai hari ini ada 77 pengedar narkoba yang telah divonis mati oleh pengadilan. Akan tetapi, hanya enam orang saja yang telah dilakukan eksekusi.
“Bila pemerintah sebelumnya telah berani melakukan eksekusi mati terhadap para teroris bom bali, seharusnya nyali yang lebih besar dimiliki pemerintah untuk mengeksekusi para bandar besar narkoba,” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi mati bandar narkoba yang sudah divonis mati oleh pengadilan.
Hal itu untuk memutus rantai bisnis para bandar yang acap kali dilakukan dari balik jeruji penjara.
“Saya rasa keseriusan Presiden soal eksekusi mati ini ditunggu banyak pihak. Bukan hanya saya, namun masyarakat Indonesia pasti akan mengapresiasi apabila presiden benar-benar berani tegas terhadap para bandar narkoba yang telah di vonis mati,” kata Aboe, Minggu (7/12).
“Dari pengembangan kasus oleh BNN, dapat disimpulkan untuk sekian kalinya, jeruji besi dan vonis hukuman mati bukanlah menjadi penghalang bagi para bandar narkoba untuk mengendalikan bisnisnya,” tambah politisi PKS itu.
Oleh karena itu, menurutnya ke depan perlu ketegasan pemerintah untuk membuat efek jera para bandar narkoba, salah satunya dengan mengeksekusi mati para bandar narkoba.
Dikatakan dia, bila tak salah sampai hari ini ada 77 pengedar narkoba yang telah divonis mati oleh pengadilan. Akan tetapi, hanya enam orang saja yang telah dilakukan eksekusi.
“Bila pemerintah sebelumnya telah berani melakukan eksekusi mati terhadap para teroris bom bali, seharusnya nyali yang lebih besar dimiliki pemerintah untuk mengeksekusi para bandar besar narkoba,” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut, korupsi yang begitu tinggi di Indonesia akan menyebabkan negara ini tidak maju.
“Negara ini makmur, tapi karena dikorupsi jadi tidak maksimal,” kata Prasetyo usai membuka sepeda santai di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Minggu (7/12).
Menurut dia, korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia memang tak secara langsung dirasakan. Namun hal tersebut, dirasakan oleh banyak masyarakat.
“Korupsi itu tidak dirasakan langsung, tetapi menyengsarakan rakyat.”
Menurut dia, harus ada peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dia menuturkan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan aparat penegak hukum saja.
Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia pada 9 Desember, kata dia, harus menjadi momentum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela.
Dia juga menggarisbawahi tentang masih minimnya kelengkapan dalam upaya memberantas kejahatan. “Sarana yang minim akan segera dilengkapi agar kejaksaan bisa bertugas lebih baik,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu