Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut, korupsi yang begitu tinggi di Indonesia akan menyebabkan negara ini tidak maju.
“Negara ini makmur, tapi karena dikorupsi jadi tidak maksimal,” kata Prasetyo usai membuka sepeda santai di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Minggu (7/12).
Menurut dia, korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia memang tak secara langsung dirasakan. Namun hal tersebut, dirasakan oleh banyak masyarakat.
“Korupsi itu tidak dirasakan langsung, tetapi menyengsarakan rakyat.”
Menurut dia, harus ada peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dia menuturkan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan aparat penegak hukum saja.
Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia pada 9 Desember, kata dia, harus menjadi momentum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela.
Dia juga menggarisbawahi tentang masih minimnya kelengkapan dalam upaya memberantas kejahatan. “Sarana yang minim akan segera dilengkapi agar kejaksaan bisa bertugas lebih baik,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menilai kebijakan kembali pada Kurikulum 2006 adalah langkah mundur, karena Kurikulum 2013 secara substansi sebenarnya tidak ada masalah.
“Kalau ada masalah teknis, mestinya dicarikan solusi perbaikannya, bukan balik ke belakang sebab KTSP secara substansi ada kekurangan dan secara teknis juga perlu penyiapan lagi,” kata Nuh di Surabaya, Minggu (7/12).
Nuh yang baru pulang dari Tiongkok menjelaskan, bukti Kurikulum 2013 tidak ada masalah secara substansi adalah dengan tetap diberlakukannya untuk 6.221 sekolah. Jika memang ada masalah, tentu kurikulum itu tidak akan dipakai sama sekali.
“Mestinya, alternatifnya ya penerapannya tidak langsung ‘dibajak’ dengan dibatasi pada 6.221 sekolah itu melainkan sekolah mana saja yang siap ya dipersilakan menerapkannya, apakah siap secara mandiri atau siap berdasarkan penilaian pemerintah,” imbuhnya.
Sekolah-sekolah yang tidak siap, lanjut Nuh, akan disiapkan oleh pemerintah melalui pendampingan dan pelatihan sampai benar-benar siap, karena penyiapan guru dan buku itu merupakan tugas pemerintah.
“Kalau kembali pada Kurikulum 2006 atau KTSP itu justru mundur, karena secara substansi belum tentu lebih baik, lalu butuh waktu lagi untuk melatih guru lagi (dengan KTSP) dan bahkan orang tua harus membeli buku KTSP,” katanya.
Nuh mengaku sudah pernah mengadakan UKG (uji kompetensi guru) untuk mengevaluasi penguasaan guru terhadap KTSP itu pada 2012, ternyata nilai rata-rata adalah 45, padahal Kurikulum 2006 itu sudah enam tahun berlaku.
Selain itu, jika kembali pada Kurikulum 2006 (KTSP) akan mengharuskan orang tua untuk membeli buku baru, padahal buku-buku Kurikulum 2013 selama ini sudah digratiskan. “Nanti, mafia buku akan merepotkan masyarakat lagi,” katanya.
Diakui Nuh bahwa buku Kurikulum 2013 memang ada yang terlambat, namun pemenuhan atas keterlambatan itu menjadi tugas pemerintah. “Itu tugas pemerintah, bukan justru dengan cara ‘membajak’ Kurikulum 2013, saya kira itu tidak etis secara akademis. Tapi, kalau game politik ya nggak tahu-lah,” katanya.
Ditanya tentang keberatan guru terhadap sistem penilaian Kurkulum 2013 yang naratif atau deskriptif, ia mengatakan hal itu hanya soal pembiasaan karena hal baru memang membutuhkan pembiasaan.
“Yang penting, penilaian numerik disertai narasi itu lebih objektif karena banyak negara maju atau banyak sekolah berkualitas yang memakai cara itu, sehingga dua anak yang sama-sama memiliki nilai 7 akan diketahui perbedaan dari kekurangan keduanya. Nilainya bisa sama, tapi kekurangannya beda,” katanya.
Nuh menambahkan, Kurikulum 2006 (KTSP) juga bukan tanpa masalah, di antaranya pelajaran sejarah untuk SMK tidak ada, jam pelajaran Bahasa Inggris lebih banyak dua kali lipat daripada Bahasa Indonesia, tidak adanya mata pelajaran yang mendorong analisa data (survei TIMMS/PISA), dan sebagainya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menilai kebijakan kembali pada Kurikulum 2006 adalah langkah mundur, karena Kurikulum 2013 secara substansi sebenarnya tidak ada masalah.
“Kalau ada masalah teknis, mestinya dicarikan solusi perbaikannya, bukan balik ke belakang sebab KTSP secara substansi ada kekurangan dan secara teknis juga perlu penyiapan lagi,” kata Nuh di Surabaya, Minggu (7/12).
Nuh yang baru pulang dari Tiongkok menjelaskan, bukti Kurikulum 2013 tidak ada masalah secara substansi adalah dengan tetap diberlakukannya untuk 6.221 sekolah. Jika memang ada masalah, tentu kurikulum itu tidak akan dipakai sama sekali.
“Mestinya, alternatifnya ya penerapannya tidak langsung ‘dibajak’ dengan dibatasi pada 6.221 sekolah itu melainkan sekolah mana saja yang siap ya dipersilakan menerapkannya, apakah siap secara mandiri atau siap berdasarkan penilaian pemerintah,” imbuhnya.
Sekolah-sekolah yang tidak siap, lanjut Nuh, akan disiapkan oleh pemerintah melalui pendampingan dan pelatihan sampai benar-benar siap, karena penyiapan guru dan buku itu merupakan tugas pemerintah.
“Kalau kembali pada Kurikulum 2006 atau KTSP itu justru mundur, karena secara substansi belum tentu lebih baik, lalu butuh waktu lagi untuk melatih guru lagi (dengan KTSP) dan bahkan orang tua harus membeli buku KTSP,” katanya.
Nuh mengaku sudah pernah mengadakan UKG (uji kompetensi guru) untuk mengevaluasi penguasaan guru terhadap KTSP itu pada 2012, ternyata nilai rata-rata adalah 45, padahal Kurikulum 2006 itu sudah enam tahun berlaku.
Selain itu, jika kembali pada Kurikulum 2006 (KTSP) akan mengharuskan orang tua untuk membeli buku baru, padahal buku-buku Kurikulum 2013 selama ini sudah digratiskan. “Nanti, mafia buku akan merepotkan masyarakat lagi,” katanya.
Diakui Nuh bahwa buku Kurikulum 2013 memang ada yang terlambat, namun pemenuhan atas keterlambatan itu menjadi tugas pemerintah. “Itu tugas pemerintah, bukan justru dengan cara ‘membajak’ Kurikulum 2013, saya kira itu tidak etis secara akademis. Tapi, kalau game politik ya nggak tahu-lah,” katanya.
Ditanya tentang keberatan guru terhadap sistem penilaian Kurkulum 2013 yang naratif atau deskriptif, ia mengatakan hal itu hanya soal pembiasaan karena hal baru memang membutuhkan pembiasaan.
“Yang penting, penilaian numerik disertai narasi itu lebih objektif karena banyak negara maju atau banyak sekolah berkualitas yang memakai cara itu, sehingga dua anak yang sama-sama memiliki nilai 7 akan diketahui perbedaan dari kekurangan keduanya. Nilainya bisa sama, tapi kekurangannya beda,” katanya.
Nuh menambahkan, Kurikulum 2006 (KTSP) juga bukan tanpa masalah, di antaranya pelajaran sejarah untuk SMK tidak ada, jam pelajaran Bahasa Inggris lebih banyak dua kali lipat daripada Bahasa Indonesia, tidak adanya mata pelajaran yang mendorong analisa data (survei TIMMS/PISA), dan sebagainya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan potret politik hukum Indonesia yang berisi rencana pembangunan peraturan perundang-undangan dalam periode tertentu. 
“Prolegnas baru sebatas proses penyiapan. Belum masuk ke pilihan RUU yang mau diusulkan dan diprioritaskan,” tutur Direktur Monitoring, Advokasi dan jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ronald Rofiandi di Jakarta (7/12).
Hal lain patut dicermati publik, menurutnya adalah pada pengusulan maupun prioritas sejumlah RUU dalam Prolegnas. Terlebih dengan adanya polarisasi politik terkini di parlemen antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
PSHK berharap nantinya tidak ada upaya mempolitisasi substansi usulan atau saling menjegal usulan RUU yang datang dari kedua kubu ini.
“Prolegnas itu sebagai sebuah alat bantu perencanaan legislasi, seharusnya Prolegnas ditempatkan sebagai medium yang memandu arah politik legilasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan,” demikian Ronald.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan potret politik hukum Indonesia yang berisi rencana pembangunan peraturan perundang-undangan dalam periode tertentu. 
“Prolegnas baru sebatas proses penyiapan. Belum masuk ke pilihan RUU yang mau diusulkan dan diprioritaskan,” tutur Direktur Monitoring, Advokasi dan jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ronald Rofiandi di Jakarta (7/12).
Hal lain patut dicermati publik, menurutnya adalah pada pengusulan maupun prioritas sejumlah RUU dalam Prolegnas. Terlebih dengan adanya polarisasi politik terkini di parlemen antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
PSHK berharap nantinya tidak ada upaya mempolitisasi substansi usulan atau saling menjegal usulan RUU yang datang dari kedua kubu ini.
“Prolegnas itu sebagai sebuah alat bantu perencanaan legislasi, seharusnya Prolegnas ditempatkan sebagai medium yang memandu arah politik legilasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan,” demikian Ronald.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo menilai upaya memberantas kejahatan di Indonesia belum maksimal lantaran masih minimnya kelengkapan sarana di lembaga itu. Jaksa Agung yang diusung Partai Nasdem ini pun berjanji untuk segera melengkapi sarana di kejaksaan.
“Sarana yang minim akan segera dilengkapi agar kejaksaan bisa bertugas lebih baik,” ujar Prasetyo usai membuka sepeda santai di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Minggu (7/12).
Pada kesempatan itu, Prasetyo juga menyoroti tingginya angka korupsi, segingga membuat Indonesia tidak maju.
“Negara ini makmur, tapi karena dikorupsi jadi tidak maksimal,” ucapnya.
Kejahatan korupsi, lanjut Prasetyo, sepertinya biasa saja karena tidak menimbulkan korban jiwa, padahal akibatnya bisa membuat masyarakat sengsara.
“Korupsi itu tidak dirasakan langsung, tetapi menyengsarakan rakyat. Harus ada peran serta masyarakat dalam memberantasnya,” tukas Prasetyo.
Menurut Prasetyo, peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia pada 9 Desember harus menjadi momentum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela.

Artikel ini ditulis oleh: