Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah akan melakukan lobi-lobi politik kepada Koalisi Merah Putih, terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang dijadwalkan pada Januari 2015.
Terkait Partai Golkar, yang menyatakan akan menolak Perppu tersebut, Tjahjo mengatakan hal itu merupakan urusan internal partai.
“Soal ada fraksi atau partai yang tidak setuju itu urusan internal mereka, tetapi tentunya dari fraksi yang mendukung pilkada langsung pasti akan mengadakan lobi,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Jumat (5/12).
Lobi yang dilakukan tersebut, lanjut Mendagri, akan dilakukan secara intensif, karena menurutnya dalam politik terdapat banyak kemungkinan bisa terjadi.
“Namanya politik, jadi harus bebas tanpa prasangka. Pemerintah ini kan produk politik, demikian juga DPR,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Perpecahan yang terjadi ditubuh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penetapan tersangka kepada mantan Wakil Presiden Boediono dikasus Century, lantaran kentalnya nuansa politik.
Demikian disampaikan Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (5/12).
“Perpecahan itu karena ada kepentingan politik,” kata dia.
Ia menilai sebagai lembaga penegakan hukum yang berjalan berdasarkan rambu keadilan, akan menjadi kacau bila dalam pelaksanaannya dicampuri oleh kepentingan politik.
“KPK itu kan penegakan hukum jika ada intervensi politik maka pecah. Hukum itu jelas,” tukasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya sempat diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. 
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Pekanbaru, ketika ditanya awak media bahwa Boediono sudah tersangka dalam Kasus Century. 
“Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada mentri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kan Mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tingi negara,” kata Adnan di Pekanbaru, Kamis (4/12).
Namun, meski Wakil Ketua KPK Andan Pandu Praja membenarkan bekas Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka. Namun, kabar itu dibantah oleh Wakil Ketua KPK yang lain.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang