Jakarta, Aktual.co — Aparat Polda Metro Jaya mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas tertinggi terjadi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur pada Operasi Zebra sejak 26 November hingga 3 Desember 2014.
“Wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur mendominasi jumlah pelanggaran,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Jakarta , Jumat (5/12).
Rikwanto menyebutkan jumlah pelanggaran lalu lintas sejak 26 November hingga 3 Desember 2014 sebanyak 45.885 kasus di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Sebanyak 38.878 kasus diberikan bukti pelanggaran (tilang) dan 7.007 kasus mendapatkan teguran.
Rikwanto mengungkapkan jenis sepeda motor mendominasi pelanggaran sebanyak 28.004 unit, mobil pribadi (3.285 unit), Mikrolet (2.914 unit), taksi (1.775 unit), angkutan barang (1.558 unit) dan bis (750 unit).
Petugas lalu lintas juga menyita 13.945 surat izin mengemudi (SIM), 24.613 surat tanda nomor kendaraan (STNK), 606 unit motor dan 14 unit mobil.
Sementara itu, jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 66 kejadian terdapat sembilan orang tewas, 12 orang luka berat dan 45 orang luka ringan, serta kerugian materil sebesar Rp221 juta.
Jenis pelanggaran yang paling banyak yakni melawan arus mencapai 8.000 kasus dan 3.871 kasus menaikan maupun menurunkan penumpang.
Polri menggelar Operasi Zebra serentak di seluruh Polda sejak 26 November-9 Desember 2014 dalam rangka persiapan Operasi Lilin menjelang perayaan Natal.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penetapan tersangka terhadap Wakil Presiden Boediono dalam kasus Bank Century timbulkan saling bantah dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyebut, dalam kasus tersebut belum ada ekspose dan penetepan tersangka baru.
Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Muzakir menilai, Komisi Pemeberantasan Korupsi selaku lembaga hukum jangan sampai mempermainkan nasib orang dalam sebuah perkara.
“Kalau seperti itu, sebaliknya jangan-jangan selama ini orang-orang yang diproses tak berdasarkan fakta hukum. Ini tanda tanya besar. Apa selama ini penanganannya selama ini benar,” kata Muzakir kepada Aktual.co, Jumat (5/12).
Dia mengatakan, KPK sebaiknya menjelaskan soal penetapan tersangka terhadap Boediono. Dia menilai, jangan sampai lembaga tersebut malah bermain-main dengan status seseorang. Hal tersebut, sambung dia patut dipertanyakan.
“Ini patut dipertanyakan, karena kalau ada ruang-ruang kesenjangan maka harus dicurigai, ada apa KPK?.” 
Jika penetapan Boediono hanya bersadarkan kesenjangan, maka jelas, sambung Muzakir, dalam hal ini KPK sudah menyandera orang-orang yang mungkin tak bersalah.
“Ini sebaiknya ditinjau lagi terhadap orang-orang yang mendapatkan hukuman di KPK.”
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. 
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Pekanbaru, ketika ditanya awak media bahwa Boediono sudah tersangka dalam Kasus Century. 
“Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada mentri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kan Mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tingi negara,” kata Adnan di Pekanbaru, Kamis (4/12).
Namun, meski Wakil Ketua KPK Andan Pandu Praja membenarkan bekas Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka. Namun, kabar itu dibantah oleh Wakil Ketua KPK yang lain.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, membantah hal itu. “Saya akan cek pada Pak Pandu. Tapi setahu saya tidak ada ekspose apapun soal itu (Boediono sudah menjadi tersangka),” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/) malam.
Dari informasi yang diperoleh Aktual.co, kabar mantan Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka sudah santer terdengar sebulan lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu