Jakarta, Aktual.co — Sidang paripurna DPR RI dengan agenda penutupan masa sidang tahun pertama terpaksa harus ditunda.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo mengatakan, penundaan itu menyusul pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3) yang belum rampung. Sehingga, DPR terpaksa harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) soal UU MD3 dengan cara cepat.
“Jadi kita tadi sudah penetapan Pansus, langsung digantikan sore nanti. Surat presiden sudah datang, jadi kita langsung bahas semua,” ucap Arif, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).
Dikatakan Arif, pembahasan UU MD3 telah ditetapkan hingga hari ini, Jumat (5/12). Untuk itu, sidang paripurna terpaksa ditunda hingga pembahasan UU MD3 selesai.
“Jadi rapat pengganti bamus tadi sesuai target selesai hari ini (5 Desember 2014). Terus dilanjutkan rapat paripurna malam nanti,” seru dia.
Sementara itu, politisi PDIP lainnya, yakni Pramono Anung menegaskan pemerintah sudah sepakat untuk ikut dalam membahas soal revisi UU tersebut. Menurut dia, surat presiden pun sudah mengutus perwakilan pemerintah untuk hadir.
“Tadi saya sudah telepon Menkum HAM (Yassona H. Laoly) setuju untuk membahas revisi UU MD3.  Dengan telah disahkannya UU MD3 maka persoalan hingar bingar kami anggap selesai. Tidak ada lagi KIH dan KMP tapi satu tubuh dan kedepan kita konsen bekerja,” pungkasnya.
Berdasarkan jadwal yang diterima, sesuai hasil keputusan pengganti Bamus rapat Paripurna DPR RI ke 12 yang semula dijadwalkan pada puul 10.00 WIB ditunda menjadi pukul 13.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Aksi saling bantah yang dilakukan oleh para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait penetapan Mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka kasus century, disinyalir merupakan indikasi bawah telah terjadi perpecahan diantara para pimpinan di lembaga antirasuah itu.
Demikian diungkapkan oleh Uchok Sky Kadafi dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Menurut Uchok, tarik menarik status tersangka terhadap Boediono jelas menggambarkan bahwa ada yang tidak beres didalam tubuh manajemen KPK.
“Sangat terlihat dari luar bahwa bahwa ada konflik kepentingan di dalam internal KPK, hal ini mengindikasikan menuju kehancuran komisioner,” tegas Uchok kepada Aktual.co, Jumat (5/12).
Menurut Uchok jika KPK tidak berniat membenahi internalnya sendiri maka hanya tinggal meunggu waktu saja, publik akan mengetahui bahwa selama ini KPK tidak seperkasa seperti apa yang dilihat selama ini.
 “KPK kalau terus begini tidak diubah manajemen mereka akan menuju titik kelemahan dan mereka akan menghancurkan diri sendiri karena banyak serangan dari luar terhadap KPK tidak akan mampu menghancurkan KPK, kecuali dari internalnya sendiri,” tandas Uchok.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. 
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Pekanbaru, ketika ditanya awak media bahwa Boediono sudah tersangka dalam Kasus Century. 
“Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada mentri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kan Mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tingi negara,” kata Adnan di Pekanbaru, Kamis (4/12).
Namun, meski Wakil Ketua KPK Andan Pandu Praja membenarkan bekas Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka. Namun, kabar itu dibantah oleh Wakil Ketua KPK yang lain.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, membantah hal itu. “Saya akan cek pada Pak Pandu. Tapi setahu saya tidak ada ekspose apapun soal itu (Boediono sudah menjadi tersangka),” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/) malam.
Dari informasi yang diperoleh Aktual.co, kabar mantan Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka sudah santer terdengar sebulan lalu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Isu menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan terbuka (go publik) mendapat respon kritis dari sejumlah kalangan. Muncul ke khawatiran perusahaan negara yang diberi kewenangan mengelola energi ini diambil alih perusahaan asing sehingga tak ada perlindungan negara dalam memenuhi kebutuhan energi untuk rakyat.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GBI) Adhie Massardi mengatakan, akan menjadi masalah besar jika keputusan melepas saham ke publik (Initial Public Offering/IPO) Pertamina didesain untuk diskenario agar diberikan kepada perusahaan (asing) tertentu.
“Sebagai pengelola migas yang merupakan hajat hidup orang banyak, sesuai konstitusi, Pertamina harus dijaga agar tetap dimiliki dan dikelola negara,” ujar Adhie kepada Aktual.co di Jakarta, Jumat (5/12).
Jika pun harus dan terpaksa go publik, maka itu bisa saja dilakukan namun saham yang dijajakan ke pasar modal jangan sampai lebih dari 10 persen. Saham mayoritas harus tetap dipegang negara.
“Pertamina go public tidak masaalah sepanjang yang dijual ke publik saham minoritas, tidak lebih dari 10%, itu pun dengan catatan separuh untuk pembeli lokal dan separuhnya boleh buat pembeli asing,” tuntas Adhie.
Perlu diketahui, agar menjadi perusahaan plat merah yang transparan, Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan Agar PT Pertamina (Persero) masuk ke pasar saham. Akan tetapi, Pertamina tidak akan menjadi perusahaan terbuka (Tbk), hanya menjadi emiten obligasi.
“Saya setuju kalau Pertamina mengeluarkan obligasi utang ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi Pertamina akan lebih terbuka untuk masyarakat,” kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (1/12).
Laporan: M Sahlan

Artikel ini ditulis oleh: