Jakarta, Aktual.co — Aktris Christine Hakim akan menaiki mobil terbuka membawa replika Piala Citra pada pawai Festival Film Indonesia di Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Christine Hakim akan didampingi aktor Reza Rahardian saat membawa piala kebanggaan masyarakat film tersebut, kata Ketua Divisi Publikasi dan Promosi Festival Film Indonesia (FFI), Heriyandi Sinulingga, di Palembang, Kamis (04/12).

Menurut dia, kedua aktris dan aktor film terkenal itu menjadi “ikon” dalam FFI 2014 di Palembang ini, sehingga mereka yang akan membawa replika piala tersebut.

Dalam pawai aktris dan aktor film nasional tersebut juga akan diiringi antara lain mobil hias, termasuk kendaraan yang membawa Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dan menteri.

Begitu juga bujang gadis Sumsel akan mengiringi pawai para aktris dan aktor yang menghadiri dan mengikuti FFI yang pertama dilaksanakan di Sumsel tersebut.

Menurut dia, dalam iring-iringan pawai tersebut juga akan dimeriahkan kesenian tradisional, seperti tanjidor, sepeda ontel, dan motor besar.

Pawai aktris dan aktor film tersebut direncanakan dimulai di depan kantor gubernur Sumsel, selanjutnya menuju Benteng Kuto Besak Palembang.

Pawai tersebut juga akan dikawal pratoli dari aparat kepolisian agar perjalannya lancar, sekaligus memberikan kesempatan masyarakat dapat melihat secara langsung.

Guna memeriahkan pawai tersebut, akan ada atraksi barongsai di depan Pasar Cinde Palembang, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, selanjutnya menuju Bundaran Air Mancur, dan rombongan pawai akan melihat atraksi reog.

Sumsel menjadi tuan rumah FFI yang akan diikuti ratusan aktris dan aktor nasional yang mulai hari ini sudah berdatangan di Palembang.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, FFI ini sekaligus sebagai ajang promosi daerahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yakini jika keputusaan  Munas ke IX Golkar yang menolak Perppu Nomor I Tahun 2014 tentang Pilkada sifatnya masih rekomendasi.

“Pak Aburizal kan hanya merekomendasikan, tidak mutlak,” kata Fadli Zon, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu, perppu pilkada baru akan dibahas oleh DPR di masa sidang selanjutnya pada Januari 2015 mendatang. Sebelumnya, Koalisi Merah Putih (KMP) akan duduk bersama-sama  menentukan sikap.

“Nanti akan kita bahas, masih ada waktu lebih dari satu bulan,” kata dia.

Sebelumnya, Aburizal dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar menginstruksikan kepada anggota fraksinya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan, tekad Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio yang akan mengerahkan 147 kapal perang TNI AL untuk memberantas “illegal fishing” atau penangkapan ikan secara ilegal.
“Kita berharap kurang optimalnya kinerja TNI AL dalam menindak pelaku ‘illegal fishing’ di masa lalu, karena ketiadaan bahan bakar tidak terulang kembali di masa mendatang,” kata Hermanto, Kamis (4/12).
Hermanto meminta agar pengawasan kedaulatan NKRI di laut tidak lagi lemah karena alasan tidak ada bahan bakar “KSAL juga mengaku, selama ini ada hambatan untuk tugas tersebut terutama terkait anggaran pemenuhan kebutuhan bahan bakar. Namun kini, hambatan tersebut sudah teratasi. Anggaran untuk hal itu sudah masuk dalam APBN 2015,” ungkapnya.
Badan Pangan Dunia (FAO) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat “illegal fishing” Rp30 triliun. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai angka itu masih terlalu kecil.
“Menurut hitung-hitungannya, akibat ‘illegal fishing’, kerugian Indonesia per tahun bisa mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp240 triiun,” lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Wakil rakyat yang menyadang gelar doktor, sarjana ekonomi dan magister manajemen tersebut berpendapat, selama ini negara seolah tidak berdaya menghadapi “illegal fishing”.
“Kita tahu dan mengakui ada ‘illegal fishing’. Kita tahu kerugian negara akibat ‘illegal fishing’ sangat besar. Namun sejauh ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasinya belum berhasil secara signifikan,” katanya.
Menurut dia, upaya-upaya untuk mengatasi memang telah dilakukan. “Kapal asing pelaku illegal fishing yang bebas masuk perairan Indonesia perlu pengawasan dan tindakan tegas.
“Ada yang berhasil ditangkap. Namun kapal yang tidak berhasil ditangkap jauh lebih banyak. Makanya angka ‘illegal fishing’ masih tetap tinggi,” tutur anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
“Ke depan, setelah negara mencukupi kebutuhan bahan bakar untuk kapal patroli maka diharapkan TNI AL bisa bekerja secara optimal dalam membantu menekan angka illegal fishing secara signifikan,” demikian Hermanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roby Arya Brata membantah jika keikutsertaannya menjadi salah satu pimpinan lembaga antirasuah  merupakan titipan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sejak awal saya mengatakkan ke media, saya tidak akan melobi (pimpinan partai politik) dan  jangan melobi saya,” kata dia, di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (4/12).
Dia mengakui, langkahnya maju sebagai pimpinan KPK sempat disarankan agar bersilaturahmi dengan pimpinan partai tersebut, namun saran tersebut ditolaknya. 
Tak disebutkan siapa orang dan dari partai mana yang memberi saran tersebut.
“Ada sejumlah orang yang meminta saya sowan ke salah satu partai, tetapi tidak saya tanggapi. Saya ingin independen dan berintegritas dalam melakukan pekerjaan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Denpasar, Aktual.co — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, sikap politik Golkar yang disahkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) IX di Nusa Dua, Bali akan disampaikan kepada Koalisi Merah Putih (KMP).

“Sikap politik Golkar diharap akan menjadi sikap KMP (Koalisi Merah Putih). Sesuai aspirasi yang ada, itu disampaikan dalam rekomendasi,” kata Idrus di Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12).

Secara substansial, kata dia, sikap politik Golkar akan dikomunikasikan kepada partai politik yang memiliki keterwakilan di parlemen. Sebabnya, Golkar tak bisa berjuang sendiri, melainkan bersama-sama dengan partai lain.

“Di DPR RI tergantung respon fraksi yang lain. Tapi kita belum bicarakan ke KMP. Karena itu, nanti akan dibicarkan dengan KMP,” kata dia.

Menurut dia, pemaparan sikap politik Partai Golkar akan disampaikan pada kesempatan khusus dengan para petinggi KMP.

“Ini bukan masalah sepele. Ini masalah serius. Harus disampaikan serius, jangan di pinggir jalan,” kata Idrus.

Seperti diketahui, salah satu sikap politik Partai Golkar hasil dari rekomendasi Munas IX adalah memperjuangkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD alias pilkada tak langsung. Hal itulah yang akan diperjuangkan Golkar dan disampaikan kepada KMP.

Artikel ini ditulis oleh: