Denpasar, Aktual.co — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, sikap politik Golkar yang disahkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) IX di Nusa Dua, Bali akan disampaikan kepada Koalisi Merah Putih (KMP).

“Sikap politik Golkar diharap akan menjadi sikap KMP (Koalisi Merah Putih). Sesuai aspirasi yang ada, itu disampaikan dalam rekomendasi,” kata Idrus di Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12).

Secara substansial, kata dia, sikap politik Golkar akan dikomunikasikan kepada partai politik yang memiliki keterwakilan di parlemen. Sebabnya, Golkar tak bisa berjuang sendiri, melainkan bersama-sama dengan partai lain.

“Di DPR RI tergantung respon fraksi yang lain. Tapi kita belum bicarakan ke KMP. Karena itu, nanti akan dibicarkan dengan KMP,” kata dia.

Menurut dia, pemaparan sikap politik Partai Golkar akan disampaikan pada kesempatan khusus dengan para petinggi KMP.

“Ini bukan masalah sepele. Ini masalah serius. Harus disampaikan serius, jangan di pinggir jalan,” kata Idrus.

Seperti diketahui, salah satu sikap politik Partai Golkar hasil dari rekomendasi Munas IX adalah memperjuangkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD alias pilkada tak langsung. Hal itulah yang akan diperjuangkan Golkar dan disampaikan kepada KMP.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III fraksi PKS Abu Bakar Al Habsy mengatakan bahwa KPK butuh wajah baru di level pimpinan.
“Memang KPK butuh orang yang baru, berwajah baru agar sedikit asimetris begitu dengan situasi yang ada,” kata dia usai mengikuti fit and propertes, di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12).
Dirinya tak menyebut secara langsung siapa sosok yang layak menjadi pimpinn KPK diantara dua pilihan yang ada, yaitu Roby Arya Brata dan Busyro Muqoddas. Namun  Roby dianggap punya semangat lain dalam visi misi yang dipaparkan.
“Yang ada dalam visi misi beliau tadi (Roby) menyangkut tentang pencegahan, terus beradab, HAM, dan rule of law. Itu signifikan, serius itu. Lalu revisi UU (KPK), itu mahal harganya tidak ada yang pernah berbicara terkait itu,” kata Abu Bakar.
Fit and proper tes dilakukan Komisi III DPR terhadap dua calon pimpinan (Capim) KPK, yakni Busyro Muqodda dan Roby Arya Brata, namun proses seleksi pemilihan baru akan dilakukan usai masa reses parlemen pada Januari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan keterlibatan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, terkait penggunaan uang penjamin senilai Rp23.9 miliar untuk terpidana kasus korupsi pengadaan flame tube GT1.2 Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, Sektor Belawan, Ermawan Arief Budiman agar menjadi tahanan kota.

Selaku Direktur Utama PLN, Nur Pamudji memberi jaminan dengan mengeluarkan uang penjamin sebesar Rp23,9 miliar yang berasal dari PT PLN. Uang itu dikucurkan agar terpidana Ermawan Arief Budiman yang ditahan di rumah tahanan, diperbolehkan berstatus tahanan kota. Akibatnya, saat hendak dieksekusi, Ermawan tidak berada di tempat (buron). Nur Pamudji diketahui sudah dua kali diperiksa oleh penyidik gedung bundar terkait kasus tersebut.

Kasudit Penyidikan pada pidana khusus Kejaksaan Agung, Sarjono Turin mengatakan Direktur Utama PLN Nur Pamudji pagi tadi, Kamis (4/12), telah diperiksa tim penyidik pidana khusus sebagai saksi.

“Dimintai keterangan penyelidikan, terkait dugaan tindak pidana penempatan uang jaminan terhadap tersangkat Ermawan terhadap Kejari Medan,” kata Sarjono di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Menurutnya, ada indikasi dugaan keterlibatan yang bersangkutan, namun hingga saat ini perkara tersebut masih dalam penyelidikan, tapi bila penyidik telah menemukan dua alat bukti, maka penyidik akan menaikan statusnya menjadi penyidikan.

“Ini baru penyelidikan, ada indikasi korupsi, ini kita butuhkan keterangan dari bersangkutan (Nur Pamudji), kita ingin tahu pengeluaran kas PLN,” ujarnya.

Namun, Sarjono tak mengungkiri bahwa pihaknya akan menaikan status Dirut PLN tersebut. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan proses pengumpulan alat bukti. “Minimal dua alat bukti, kita naikan ke penyidikan,” tuntasnya.

Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung, Andhi Nirwanto, mengaku pihaknya memertimbangkan memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji, terkait kaburnya terpidana kasus korupsi pengadaan flame tube GT 1.2 Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU), Sektor Belawan, Ermawan Arief Budiman.

Nur Pamudji dimungkinkan untuk dipanggil guna dimintai keterangannya, setelah sebelumnya memberi jaminan bahkan mengeluarkan uang jaminan sebesar Rp23,9 miliar berasal dari PT PLN, agar Ermawan yang ditahan di rumah tahanan, diperbolehkan berstatus tahanan kota. Akibatnya, saat hendak dieksekusi Ermawan tidak berada di tempat.

“Sepanjang ada kaitannya (dapat saja dipanggil). Itu (masalah) teknis,” katanya.

Meski belum memberi kepastian kapan Nur Pamudji akan dipanggil, namun Andhi secara tegas mengatakan Nur Pamudji bersama General Manajer (GM) PT PLN Sumatera Utara, Bernadus Sudarmanta, sebagai pihak yang menjamin Ermawan, ikut bertanggungjawab atas kaburnya yang bersangkutan.

“Orang itu bertanggungjawab apa yang diperbuat, dan yang diperbuat itu apakah ada unsur melawan hukum atau tidak,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh: