Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan keterlibatan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, terkait penggunaan uang penjamin senilai Rp23.9 miliar untuk terpidana kasus korupsi pengadaan flame tube GT1.2 Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, Sektor Belawan, Ermawan Arief Budiman agar menjadi tahanan kota.

Selaku Direktur Utama PLN, Nur Pamudji memberi jaminan dengan mengeluarkan uang penjamin sebesar Rp23,9 miliar yang berasal dari PT PLN. Uang itu dikucurkan agar terpidana Ermawan Arief Budiman yang ditahan di rumah tahanan, diperbolehkan berstatus tahanan kota. Akibatnya, saat hendak dieksekusi, Ermawan tidak berada di tempat (buron). Nur Pamudji diketahui sudah dua kali diperiksa oleh penyidik gedung bundar terkait kasus tersebut.

Kasudit Penyidikan pada pidana khusus Kejaksaan Agung, Sarjono Turin mengatakan Direktur Utama PLN Nur Pamudji pagi tadi, Kamis (4/12), telah diperiksa tim penyidik pidana khusus sebagai saksi.

“Dimintai keterangan penyelidikan, terkait dugaan tindak pidana penempatan uang jaminan terhadap tersangkat Ermawan terhadap Kejari Medan,” kata Sarjono di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Menurutnya, ada indikasi dugaan keterlibatan yang bersangkutan, namun hingga saat ini perkara tersebut masih dalam penyelidikan, tapi bila penyidik telah menemukan dua alat bukti, maka penyidik akan menaikan statusnya menjadi penyidikan.

“Ini baru penyelidikan, ada indikasi korupsi, ini kita butuhkan keterangan dari bersangkutan (Nur Pamudji), kita ingin tahu pengeluaran kas PLN,” ujarnya.

Namun, Sarjono tak mengungkiri bahwa pihaknya akan menaikan status Dirut PLN tersebut. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan proses pengumpulan alat bukti. “Minimal dua alat bukti, kita naikan ke penyidikan,” tuntasnya.

Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung, Andhi Nirwanto, mengaku pihaknya memertimbangkan memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji, terkait kaburnya terpidana kasus korupsi pengadaan flame tube GT 1.2 Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU), Sektor Belawan, Ermawan Arief Budiman.

Nur Pamudji dimungkinkan untuk dipanggil guna dimintai keterangannya, setelah sebelumnya memberi jaminan bahkan mengeluarkan uang jaminan sebesar Rp23,9 miliar berasal dari PT PLN, agar Ermawan yang ditahan di rumah tahanan, diperbolehkan berstatus tahanan kota. Akibatnya, saat hendak dieksekusi Ermawan tidak berada di tempat.

“Sepanjang ada kaitannya (dapat saja dipanggil). Itu (masalah) teknis,” katanya.

Meski belum memberi kepastian kapan Nur Pamudji akan dipanggil, namun Andhi secara tegas mengatakan Nur Pamudji bersama General Manajer (GM) PT PLN Sumatera Utara, Bernadus Sudarmanta, sebagai pihak yang menjamin Ermawan, ikut bertanggungjawab atas kaburnya yang bersangkutan.

“Orang itu bertanggungjawab apa yang diperbuat, dan yang diperbuat itu apakah ada unsur melawan hukum atau tidak,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan persiapan teknis, terkait pelaksanaan eksekusi terhadap lima terpidana mati yang akan dilaksanakan pada Desember 2014 ini. Persiapan itu meliputi tempat pelaksanaan dan waktu eksekusi mati itu dilakukan.

Kapuspenkum Kejagung, Tony T Spontana mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan persiapan teknis soal waktu dan kapan eksekusi. Selain persiapan teknis, sambung Tony, saat ini pihaknya tengah mengisolasi kelimanya di tiga lokasi lembaga pemasyarakatan (Lapas), tempat terpidana tersebut mendekam.

“Posisi tahanan saat ini ada di tiga tempat. (Lapas) Tangerang, Banten, lapas di Batam, Kepri, lapsa di Nusakambangan, Jawa Tengah,” kata Kapuspenkum Kejagung Tony T Spontana di Kejagung, Jakarta, Kamis (4/12).

Kelima narapidana itu meliputi beberapa kasus diantaranya di Lapas Tangerang dan Batam soal kasus narkoba. Sedangkan Napi di Nusakambangan kasus pembunuhan. Namun disinggung mengenai lokasi eksekusi kelima narapidana tersebut, Tony masih enggan membeberkannya. “Tidak tahu persis,” ujarnya.

Secara tekhnis, Tony menjelaskan, waktu isolasi tersebut berlaku hingga tiga hari menjelang eksekusi. Kemudian, sambungnya, satu hari menjelang pelaksanaan eksekusi (H-1), terpidana akan diberikan haknya, serta diminta wasiatnya kepada keluarga dengan syarat pesan terakhir “itu bukan sesuatu yang melanggar hukum dan kesusilaan,” tegasnya.

Setelah itu, pada hari pelaksanaan, telah disiapkan 12 regu tembak dari aparat kepolisian yang dilengkapi dengan senjata api dan bekali tiga peluru tajam, seorang dokter, serta rohaniawan.

Kendati demikian, sebelum pelaksanaan eksekusi tersebut pihak Kejagung akan mengadakan rapat koordinasi dengan Polri. Dalam pertemuan Kejagung dan Polri akan membahas soal tempat, hari, waktu dan pelaksanaannya.

“Jadi nanti akan ada rapat koordinasi, Jaksa selaku eksekutor. Polri yang mengeksekusi. Rakor hanya akan membicarakan teknis pelaksanaan,” jelas Tony.

Adapun yang akan dieksekusi mati sebanyak 138 terpidana meliputi 64 orang kasus narkoba, 72 kasus pembunuhan, dan dua kasus teroris. Kasus itu diputus antara kurun waktu tahun 2006 sampai 2007. “Tertua putusan tahun 1994,” tutupnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung mengagendakan 10 terpidana dieksekusi mati setiap tahunnya. Terdapat lima terpidana mati tahun 2013 yang belum dieksekusi. Kejagung pun memastikan tunggakan lima terpidana mati tahun lalu akan di eksekusi tahun ini.

Kelima terpidana mati yang sudah dieksekusi, adalah Mohammad Abdul Hafeez asal Pakistan (perkara narkoba), Jurit dan Ibrahim (perkara pembunuhan). Lalu, Suryadi Swabuana alias Edi Kumis alias Dodi bin Sukarno (perkara pembunuhan) dan Adami Wilson alias Adam alias Abu (perkara narkoba). Sedangkan sebanyak 10 terpidana mati sudah dieksekusi selama 2012 di masa Jampidum Mahfud Manan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III fraksi PKS, Nasir Jamil sempat ‘menyentil’ calon pimpinan (Capim) KPK Roby Arya Brata, saat fit and propern tes calon pimpinan KPK di Komisi III DPR, Kamis (4/12).
Melalui pertanyaannya, Nasir menayakan hasil tes psikologis tim pansel KPK yang mengatakan dirinya berkepribadian pembenci dan pendendam.
“Apakah anda sebagai orang pembenci atau pendendam atau tidak?,” tanya Nasir.
Mendapat pertanyaan itu, Kepala Bidang Hubungan Internasional di Seketerariat Kabinet itu mengutarakan keheranannya soal adanya penilaian yang dihembuskan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Ini disuarakan LSM yang memang dari awal menyerang saya terus. Saya agak kurang respect, siapa LSM ini, saya berharap LSM bisa jaga integritas lembaga KPK. Saya tidak layak karena dianggap pendendam, pembenci,” kata Roby.
Roby mengimbau kepada LSM maupun anggota komisi untuk mengecek langsung ke keluarga maupun kantornya tentang kepribadiannya. Menurutnya, penilaian ini jauh dari fakta dan patut dipertanyakan.
“Silakan dicek ke kantor, ke keluarga karena jauh dari kebenaran, apakah benar informasi ini, test psikologi ini perlu dipertanyakan. Itu kurang variable,” ujar mantan aktivis HAM itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang