Jakarta, Aktual.co —Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita sebuah kapal cepat Catamaran, milik Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan karena pihak Kejaksaan mengendus ada tindakan korupsi atas pengadaan kapal senilai Rp 23,65 Milyar pada tahun 2012. 
Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Agung RI, Sarjono Turin mengatakan, penyitaan dilakukan dalam rangka aset recovery.
“Setelah kita pasang segel sita, sementara kapal kita titip di Dermaga Kali Adem, Pelabuhan Muara Angke. Ini sambil menunggu putusan pengadilan,” katanya, Kamis (4/12).
Menurutnya apabila nantinya pihak pengadilan memutuskan pembuktian bahwa negara telah dirugikan, maka kapal tersebut akan dikembalika ke negara. Selain menyita kapal, kata Sarjono pihaknya juga menahan 1 dari 4 tersangka berinisial KZ. Sementara 3 orang lainnya yakni, TH dan DA dari Dinas Perhubungan serta rekanan pengadaan kapal berinisial ABS masih dalam proses penyelidikan.
“Itulah kenapa Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tidak menerbitkan sertifikat kapal. Sebab, memang spesifikasi yang tertera dengan nyatanya beda,” tegasnya.
Lebih lanjuut Sarjono menambahkan pihaknya beserta para ahli yang melakukan pengecekan menyimpulkan bahwa ada dugaan kuat terjadinya mark up terhadap harga kapal yang dianggarkan pada 2012 sebesar Rp 23,65 miliar.  

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI gandeng TNI untuk menambah venue olahraga jelang Asian Games tahun 2018 mendatang. Yakni dengan menggunakan lahan-lahan milik TNI yang tidak digunakan untuk dijadikan sarana olahraga.
Rencana itu pun mendapat apresiasi dari pihak TNI. 
“Kami berterima kasih pada Pemprov DKI karena karena kami (TNI) juga bagian dari masyarakat ingin ikut berpertisipasi dalam usaha pembangunan tersebut,” ujar Mayor Setiawan, dari TNI Angkatan Udara, di Balaikota DKI, Kamis (4/12).
Dikatakan Setiawan, venue olahraga yang dimiliki TNI memang kerap digunakan masyarakat untuk berolahraga, terutama di hari libur. 
Contohnya di kawasan Halim Perdanakusuma, setiap hari Sabtu dan Minggu banyak masyarakat yang menggunakan venue olahraga yang ada di kawasan Halim, seperti lapangan sepak bola. Banyak juga masyarakat yang lari pagi.
“Masyarakat juga bisa berolahraga. Dengan masyarakat berolahraga, otomatis akan kuat dan sehat. Jadi kita juga berpartisipasi untuk ikut serta menyehatkan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pembangunan venue di lahan milik TNI akan mulai dilakukan tahun 2015.
“Kita minta lahan TNI yang nganggur biar kita kerjain,” ujar Ahok. 
Di Jakarta, kata dia, memang banyak lahan kosong yang tidak digunakan, baik milik perorangan maupun milik TNI. Sehingga Pemprov DKI memilih untuk memanfaatkannya untuk dibangun venue olahraga.
Untuk dana pembangunannya akan diambil dari APBD ataupun dari swasta. Contoh yang menggunakan dana swasta, yakni venue untuk cabang olahraga wushu di kawasan Pantai Indah Kapuk.
Dia mengaku tak mempermasalahkan penggunaan dana swasta. “Yang penting di Jakarta punya banyak tempat olahraga.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Sekretaris DKI Jakarta Saefullah akan meninjau ke gedung-gedung yang berada di sepanjang Jalan MH Thamrin. Peninjauan tersebut terkait dengan kebijakan pelarangan sepeda motor di kawasan Thamrin dan Medan Merdeka Barat.
Pasalnya, dalam pengajuan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengembang diwajibkan untuk menyediakan area khusus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan tempat parkir. Untuk itu, ia ingin memastikan apakah para pengembang telah memenuhi dua kewajibannya itu.‬
‪”Saya akan menagih pengembang yang belum menyelesaikan kewajiban SIPPT-nya tentang kaki lima dan parkir. Akan saya urut satu per satu dari ujung ke ujung. Kita akan mensurvei mana lokasi untuk kaki lima, mana untuk parkirnya,” ujar Saefullah di Balai Kota, Kamis (4/12).
‪”Sebelum 17 Desember, saya dan Kabiro Tata Ruang akan mengecek pengembang yang ada di sisi kanan dan kiri Jalan Thamrin,” tambahnya.
Ia mengatakan memang Pemprov DKI saat ini sedang menggalakkan aturan penerbitan SIPPT dan IMB karena banyak pengembang yang melanggar aturan dan tidak melaksanakan kewajibannya.
‪”Setiap ada penandatanganan SIPPT ataupun IMB, saya selalu menekankan agar pengelola gedung menyodorkan tempat untuk PKL dan parkir yang memadai. Saat ini setiap ada penandatanganan baru, saya selalu didampingi notaris. Ini budaya baru,” ujarnya.
‪”Sekarang kita tuangkan di akta notaris. Jadi kalau mereka tidak menyelesaikan kewajibannya, dasar hukum bagi kita untuk melakukan penagihan cukup kuat,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid