Jakarta, Aktual.co — Ketua Panitia Seleksi Lelang Jabatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji mengatakan pihaknya akan mendahulukan lelang jabatan untuk posisi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

“Lelang jabatan Dirjen Migas didahulukan karena banyak masalah migas yang harus segera diselesaikan,” kata Teguh di Jakarta, Kamis (11/12).

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu, masalah seperti produksi dan efisiensi migas yang menurun serta revisi UU Migas adalah beberapa hal yang perlu segera diselesaikan.

Teguh menambahkan, pekan depan pihaknya sudah masuk tahap finalisasi persyaratan administrasi dan teknis lelang sehingga prosesnya bisa dimulai dalam waktu dekat.

“Pertengahan Februari sudah ditetapkan pengisi posisi jabatan yang dilelang,” katanya.

Selain posisi Dirjen Migas, panitia juga melelang jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN).

Saat ini, Dirjen Migas dijabat Pelaksana Tugas Naryanto Wagimin yang juga merangkap Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM. Sementara Sekjen DEN dijabat Hadi Purnomo yang akan memasuki masa pensiun.

Ada pun Saat keanggotaan panitia seleksi berjumlah tujuh orang. Selain Teguh, di panitia seleksi juga terdapat Setiawan Wangsaatmaja (Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN dan RB) sebagai Wakil Ketua, dengan lima anggota yakni Faisal Basri (Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas).

Selain itu, Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI), Supramu Santosa (pendiri Suprame Energy), Lukman Mahfoedz (Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk, dan Nico Kanter (Dirut PT Vale Indonesia Tbk).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan harga minyak dunia yang sedang mengalami penurunan dalam enam bulan terakhir merupakan fenomena sementara dan tidak akan berlangsung lama.

“Ini bukan permanen, turunnya harga minyak terjadi karena produsen minyak seperti Arab Saudi terancam dengan kesuksesan minyak dan gas serpih (shale oil and gas) di Amerika Serikat,” katanya di Jakarta, Kamis (11/12).

Bambang menceritakan kesuksesan minyak dan gas serpih tersebut menyebabkan Amerika Serikat menyetop impor minyak dan gas bumi dari negara Timur Tengah, sehingga menyebabkan permintaan berkurang dan harga minyak menurun.

“Ini pertama kali dalam sejarah, biasanya mereka impor karena membutuhkan standar cadangan energi yang besar dan konsumsi yang banyak, tapi begitu ada minyak dan gas serpih, mereka menyetop impor dan ‘demand’ menjadi berkurang,” katanya.

Bambang mengatakan situasi global ini membuat pasar minyak dan gas dunia menjadi terancam, sehingga terjadi perang harga, karena negara eksportir minyak dipastikan kehilangan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi.

Namun, kondisi ini tidak bertahan lama, dan harga minyak akan kembali naik di atas harga minyak dan gas serpih, yang saat ini berada pada kisaran 70 dolar AS per barel, karena sulit bagi produsen minyak untuk mempertahankan harga 60 dolar AS per barel.

“Arab Saudi sebagai pemasok terbesar melakukan perang harga, tapi berapa lama bisa bertahan? karena harga minyak dan gas serpih yang optimal 70 dolar, apa produsen bisa bertahan dengan harga 60 dolar?,” kata Bambang.

Bambang memastikan turunnya harga minyak dunia ikut memberikan pengaruh pada anggaran belanja, karena penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas akan berkurang, sebabnya Indonesia masih melakukan ekspor minyah mentah.

“Kondisi ini seolah-olah memberikan keuntungan, karena belanja subsidi dipastikan turun, namun penerimaan kita juga turun. Kalau di APBN-P asumsi 105 dolar dan sekarang harga 70 dolar, ada selisih 35 dolar, padahal kita masih ekspor dari (ladang minyak) Riau,” jelasnya.

Situasi ini, lanjut dia, yang membuat investor akan menunda seluruh investasi dalam sektor minyak dan gas selama setahun, termasuk melakukan eksplorasi ladang baru, karena tidak menguntungkan dalam jangka pendek.

“Saya dengar dari pelaku pengusaha minyak seperti itu, padahal kita mau meningkatkan lifting minyak tahun depan. Ini pasti mengganggu dalam konteks adanya penundaan produksi dan peningkatan produksi,” kata Bambang.

Selain itu, penurunan harga minyak juga membuat pemerintah sedang menimbang untuk menurunkan asumsi harga minyak dunia dalam RAPBN-Perubahan dari sebelumnya pada APBN 2015 sebesar 105 dolar AS per barel.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan harga minyak dunia yang sedang mengalami penurunan dalam enam bulan terakhir merupakan fenomena sementara dan tidak akan berlangsung lama.

“Ini bukan permanen, turunnya harga minyak terjadi karena produsen minyak seperti Arab Saudi terancam dengan kesuksesan minyak dan gas serpih (shale oil and gas) di Amerika Serikat,” katanya di Jakarta, Kamis (11/12).

Bambang menceritakan kesuksesan minyak dan gas serpih tersebut menyebabkan Amerika Serikat menyetop impor minyak dan gas bumi dari negara Timur Tengah, sehingga menyebabkan permintaan berkurang dan harga minyak menurun.

“Ini pertama kali dalam sejarah, biasanya mereka impor karena membutuhkan standar cadangan energi yang besar dan konsumsi yang banyak, tapi begitu ada minyak dan gas serpih, mereka menyetop impor dan ‘demand’ menjadi berkurang,” katanya.

Bambang mengatakan situasi global ini membuat pasar minyak dan gas dunia menjadi terancam, sehingga terjadi perang harga, karena negara eksportir minyak dipastikan kehilangan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi.

Namun, kondisi ini tidak bertahan lama, dan harga minyak akan kembali naik di atas harga minyak dan gas serpih, yang saat ini berada pada kisaran 70 dolar AS per barel, karena sulit bagi produsen minyak untuk mempertahankan harga 60 dolar AS per barel.

“Arab Saudi sebagai pemasok terbesar melakukan perang harga, tapi berapa lama bisa bertahan? karena harga minyak dan gas serpih yang optimal 70 dolar, apa produsen bisa bertahan dengan harga 60 dolar?,” kata Bambang.

Bambang memastikan turunnya harga minyak dunia ikut memberikan pengaruh pada anggaran belanja, karena penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas akan berkurang, sebabnya Indonesia masih melakukan ekspor minyah mentah.

“Kondisi ini seolah-olah memberikan keuntungan, karena belanja subsidi dipastikan turun, namun penerimaan kita juga turun. Kalau di APBN-P asumsi 105 dolar dan sekarang harga 70 dolar, ada selisih 35 dolar, padahal kita masih ekspor dari (ladang minyak) Riau,” jelasnya.

Situasi ini, lanjut dia, yang membuat investor akan menunda seluruh investasi dalam sektor minyak dan gas selama setahun, termasuk melakukan eksplorasi ladang baru, karena tidak menguntungkan dalam jangka pendek.

“Saya dengar dari pelaku pengusaha minyak seperti itu, padahal kita mau meningkatkan lifting minyak tahun depan. Ini pasti mengganggu dalam konteks adanya penundaan produksi dan peningkatan produksi,” kata Bambang.

Selain itu, penurunan harga minyak juga membuat pemerintah sedang menimbang untuk menurunkan asumsi harga minyak dunia dalam RAPBN-Perubahan dari sebelumnya pada APBN 2015 sebesar 105 dolar AS per barel.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka