Jakarta, Aktual.co —Menyambut perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2015 di Kota Bogor Jawa Barat, Polres Bogor siap gelar Operasi Lilin Lodaya. Selama 10 hari, mulai 23 Desember sampai 1 Januari 2015.
Kapolres Bogor AKBP Irsan mengatakan akan diturunkan sebanyak 900 personel gabungan Polri dan TNI.
Jumlah itu menurutnya sudah sesuai dengan SOP. “Sebesar 2/3 kekuatan atau yakni sebanyak 750 personel ditambah dengan personel TNI sebanyak 150 orang, jadi total ada 900 personel gabungan yang kita libatkan dalam Operasi Lilin Lodaya 2014,” ujarnya, di Bogor, Kamis (11/12).
Selain personel, sejumlah Pos PAM juga bakal didirikan di sejumlah titik. Juga pos pengaturan arus lalu lintas, dan pos pengamanan khusus di gereja-gereja.
Meski sudah siapkan petugas, dia berharap dukungan penuh dari semua pihak agar menciptakan situasi kondusif di Kota Bogor.
Sedangkan Kasdim 0606 Kota Bogor, Mayor ARM Purnomo mengatakan 150 personel yang diturunkan pihaknya terdiri dari 60 orang anggota Garuda 315, 30 orang staf TNI angkatan Darata, 20 orang anggota TNI AU Atang Sandjaya. Ditambah lagi dari seluruh anggota koramil. 
Dia pun mengimbau tokoh masyarakat setempat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Karena ada oknum-oknum tokoh masyarakat yang memberikan pernyataan bahwa Kota Bogor tidak memberikan ruang bagi kebebasan beribadah bagi umat beragama.
“Kami meminta para tokoh masyarakat untuk memberikan arahan kepada umat, agar tidak mudah percaya dengan informasi apapun. Dan menyebarkan informasi yang positif, agar sama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” kata Purnomo.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menambahkan, dalam pengamanan natal dan tahun baru diperlukan sinergitas dan aksebilitas yang seluas-luasnya sehingga situasi kondusif dapat terwujud.
“Sinergi dan memberikan aksesbilitas seluasnya akan menghasilkan kolaborasi positif untuk terwujudnya situasi kondusif selama Operasi Lilin Lodaya ini berlangsung,” kata Usmar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Menyambut perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2015 di Kota Bogor Jawa Barat, Polres Bogor siap gelar Operasi Lilin Lodaya. Selama 10 hari, mulai 23 Desember sampai 1 Januari 2015.
Kapolres Bogor AKBP Irsan mengatakan akan diturunkan sebanyak 900 personel gabungan Polri dan TNI.
Jumlah itu menurutnya sudah sesuai dengan SOP. “Sebesar 2/3 kekuatan atau yakni sebanyak 750 personel ditambah dengan personel TNI sebanyak 150 orang, jadi total ada 900 personel gabungan yang kita libatkan dalam Operasi Lilin Lodaya 2014,” ujarnya, di Bogor, Kamis (11/12).
Selain personel, sejumlah Pos PAM juga bakal didirikan di sejumlah titik. Juga pos pengaturan arus lalu lintas, dan pos pengamanan khusus di gereja-gereja.
Meski sudah siapkan petugas, dia berharap dukungan penuh dari semua pihak agar menciptakan situasi kondusif di Kota Bogor.
Sedangkan Kasdim 0606 Kota Bogor, Mayor ARM Purnomo mengatakan 150 personel yang diturunkan pihaknya terdiri dari 60 orang anggota Garuda 315, 30 orang staf TNI angkatan Darata, 20 orang anggota TNI AU Atang Sandjaya. Ditambah lagi dari seluruh anggota koramil. 
Dia pun mengimbau tokoh masyarakat setempat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Karena ada oknum-oknum tokoh masyarakat yang memberikan pernyataan bahwa Kota Bogor tidak memberikan ruang bagi kebebasan beribadah bagi umat beragama.
“Kami meminta para tokoh masyarakat untuk memberikan arahan kepada umat, agar tidak mudah percaya dengan informasi apapun. Dan menyebarkan informasi yang positif, agar sama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” kata Purnomo.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menambahkan, dalam pengamanan natal dan tahun baru diperlukan sinergitas dan aksebilitas yang seluas-luasnya sehingga situasi kondusif dapat terwujud.
“Sinergi dan memberikan aksesbilitas seluasnya akan menghasilkan kolaborasi positif untuk terwujudnya situasi kondusif selama Operasi Lilin Lodaya ini berlangsung,” kata Usmar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Loket pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Bekasi dinilai tidak representatif dengan jumlah pemohon.
Akibatnya antrian sering tampak membludak di Ruko tempat loket BPJS Kesehatan dengan alamat Ruko Bekasi Mas, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
“Saya sering lihat, antrean pemohon saat ini sampai melingkar keliling ruko,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di Bekasi, Kamis (11/12).
Dia pun mendesak direksi BPJS untuk menyediakan loket pelayanan di tingkat kecamatan. Bahkan untuk meningkatkan pelayanan, Rahmat mengaku sudah sering menawarkan bantuan tenaga kontraknya untuk ditempatkan di loket BPJS di 12 kecamatan. 
Tapi tawaran bantuan itu justru selalu ditolak pihak BPJS. Alasannya, mereka mengatakan sudah bekerjasama dengan bank. Kenyataannya, antrean panjang masih saja selalu terjadi. Selain itu, Rahmat juga mendesak BPJS setempat agar merenovasi kantor. Sehingga bisa lebih baik dalam melayani masyarakat. “Agar kantornya lebih memadai, dan dapat dimanfaatkan Januari 2015.” 
Rahmat juga mengeritik adanya ketidaksesuaian nilai antara pengelola kesehatan dengan penyelenggara kesehatan. Menurutnya, pengelola kesehatan dalam hal ini rumah sakit swasta yang tidak memprioritaskan pasien dengan BPJS.
“Namun jika si pasien pemegang BPJS menggunakannya di rumah sakit umum daerah (RSUD), itu tidak bermasalah, namun yang lebih banyak bermasalah ketika pemegang kartu BPJS itu datang ke rumah sakit swasta,” katanya.
Alhasil, surat teguran pun dilayangkan sang walikota.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Anne Nurchandrani Handayani penyampaian surat teguran itu merupakan tindak lanjut atas rapat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi dengan jajaran BPJS Kesehatan baru-baru ini.
“Kami mendesak agar BPJS menyediakan pendaftaran hingga di tingkat kecamatan. Namun desakan ini belum dipenuhi oleh pihak BPJS,” katanya.
Menurut dia, pendirian loket di tingkat kecamatan dapat mengurangi antrean di kantor utama karena jumlahnya akan terbagi. Setiap harinya BPJS Kota Bekasi melayani hingga 250 pemohon dari 12 kecamatan setempat, bahkan jumlahnya semakin bertambah.
Selain itu, direksi juga diminta menindaklanjuti segala bentuk praktik percaloan pendaftaran peserta BPJS.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Loket pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Bekasi dinilai tidak representatif dengan jumlah pemohon.
Akibatnya antrian sering tampak membludak di Ruko tempat loket BPJS Kesehatan dengan alamat Ruko Bekasi Mas, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
“Saya sering lihat, antrean pemohon saat ini sampai melingkar keliling ruko,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di Bekasi, Kamis (11/12).
Dia pun mendesak direksi BPJS untuk menyediakan loket pelayanan di tingkat kecamatan. Bahkan untuk meningkatkan pelayanan, Rahmat mengaku sudah sering menawarkan bantuan tenaga kontraknya untuk ditempatkan di loket BPJS di 12 kecamatan. 
Tapi tawaran bantuan itu justru selalu ditolak pihak BPJS. Alasannya, mereka mengatakan sudah bekerjasama dengan bank. Kenyataannya, antrean panjang masih saja selalu terjadi. Selain itu, Rahmat juga mendesak BPJS setempat agar merenovasi kantor. Sehingga bisa lebih baik dalam melayani masyarakat. “Agar kantornya lebih memadai, dan dapat dimanfaatkan Januari 2015.” 
Rahmat juga mengeritik adanya ketidaksesuaian nilai antara pengelola kesehatan dengan penyelenggara kesehatan. Menurutnya, pengelola kesehatan dalam hal ini rumah sakit swasta yang tidak memprioritaskan pasien dengan BPJS.
“Namun jika si pasien pemegang BPJS menggunakannya di rumah sakit umum daerah (RSUD), itu tidak bermasalah, namun yang lebih banyak bermasalah ketika pemegang kartu BPJS itu datang ke rumah sakit swasta,” katanya.
Alhasil, surat teguran pun dilayangkan sang walikota.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Anne Nurchandrani Handayani penyampaian surat teguran itu merupakan tindak lanjut atas rapat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi dengan jajaran BPJS Kesehatan baru-baru ini.
“Kami mendesak agar BPJS menyediakan pendaftaran hingga di tingkat kecamatan. Namun desakan ini belum dipenuhi oleh pihak BPJS,” katanya.
Menurut dia, pendirian loket di tingkat kecamatan dapat mengurangi antrean di kantor utama karena jumlahnya akan terbagi. Setiap harinya BPJS Kota Bekasi melayani hingga 250 pemohon dari 12 kecamatan setempat, bahkan jumlahnya semakin bertambah.
Selain itu, direksi juga diminta menindaklanjuti segala bentuk praktik percaloan pendaftaran peserta BPJS.

Artikel ini ditulis oleh: