Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait meyakini persepsi publik terhadap DPR dalam tiga bulan terakhir sangat jelek. Berlaku demikian karena sejak dilantik oleh Mahkamah Agung (MA), 1 Oktober 2014 lalu, parlemen belum pernah mengadakan rapat secara efektif dengan pemerintah. 
Persepsi negatif tersebut, menurutnya bisa dibenahi pada akhir tahun ini sekaligus sebagai kado tahun baru bagi rakyat. Yakni dengan bersama-sama menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).
Dan, kata Ara-sapaannya, kado terindah ini sudah diawali oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menemui Presiden Joko Widodo. Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat itu disebutnya membuka jalan terang diterimanya Perppu Pilkada di parlemen.
“Perppu Pilkada, saya yakin ini harapan rakyat, bagus untuk DPR. Kita bisa gagah bicara di paripurna mengungkapkan aspirasi rakyat. ini kesempatan anggota DPR untuk memberikan kado tahun baru untuk rakyat dengan bersatu mendukung,” ucap Ara di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (11/12).
Diungkapkan, keberanian untuk bertarung anggota maupun fraksi-fraksi di parlemen selama ini ditunjukkan di parlemen. Atas nama kepentingan rakyat, anggota dan fraksi menyampaikan alasannya masing-masing mendukung dan menolak pilkada langsung atau pilkada tidak langsung. Akan tetapi keberanian ini belum ditunjukkan kedua belah pihak untuk bersatu dalam satu barisan. 
“You pertarung, kita juga petarung, tapi keberanian bersatu, itu terpenting,” ujar Ara.
Anggota Komisi XI itu menyinggung pertemuan SBY dan Jokowi yang merubah konstelasi politik nasional. Dimana Partai Golkar akhirnya merubah haluan dengan mendukung Perppu Pilkada. Padahal perubahan ini sebenarnya tidak mudah sejalan dengan rekomendasi Munas IX Golkar di Bali. 
“Harus aku akui, menjadi legowo itu tidak mudah. Bangsa ini terlalu besar untuk diurus satu kelompok, harus bersama-sama,” demikian Ara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Sebanyak lima kota di lima negara yang tergabung sebagai anggota lama jejaring ‘Kota Kreatif Dunia’ merekomendasikan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai Kota Kreatif Dunia Unesco, kata Wali Kota Pekalongan, Basyir Achmad.

“Lima kota tersebut, adalah Icheon, Korea Selatan; Aswan, Mesir; Santa Fe, Amerika Serikat; Hangzhou, Tiongkok; dan Kanzawa, Jepang,” katanya di Pekalongan, Kamis (11/12).

Ia mengatakan bahwa keberhasilan Kota Pekalongan meraih prestasi sebagai kota berkategori seni dan rakyat ini harus bisa dipertahankan dengan melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki daerah, khususnya kerajinan batik.

“Jika kita tidak mampu mempertahankan prestasi itu maka lembaga Unesco bisa mencabut penghargaan itu kembali,” katanya.

Ia mengatakan untuk meraih penghargaan dari lembaga Unesco itu, pemkot mengajukan persyaratan pada lembaga pendidikan dan kebudayaan dunia itu.

Akan tetapi, kata dia, pengajuan persyaratan pada lembaga pendidikan dan kebudayaan dunia itu tidak langsung bisa diterima karena harus ada kriteria-kriteria yang dipenuhi.

“Namun, dengan adanya dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, pelaku kerajinan dan SKPD maka pada 1 Desember 2014 Kota Pekalongan mendapatkan pengharggaan dari Unesco sebagai Kota Kreatif Dunia. Ada 27 kota dari 19 negara dunai menerima penghargaan Kota Kreatif Dunia dari Unesco,” katanya.

Menurut dia, untuk mempertahankan penghargaan dari Unesco, pemkot setempat berupaya melakukan kegiatan promosi dan menetapkan mata pelajaran batik di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah kejuruan.

“Selain itu, kami juga akan menyelenggarakan kegiatan workshop untuk melestarikan kerajinan batik, bahkan ingin mengundang desainer nasional untuk menyelenggaran kontes busana muslim dunia,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Sebanyak lima kota di lima negara yang tergabung sebagai anggota lama jejaring ‘Kota Kreatif Dunia’ merekomendasikan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai Kota Kreatif Dunia Unesco, kata Wali Kota Pekalongan, Basyir Achmad.

“Lima kota tersebut, adalah Icheon, Korea Selatan; Aswan, Mesir; Santa Fe, Amerika Serikat; Hangzhou, Tiongkok; dan Kanzawa, Jepang,” katanya di Pekalongan, Kamis (11/12).

Ia mengatakan bahwa keberhasilan Kota Pekalongan meraih prestasi sebagai kota berkategori seni dan rakyat ini harus bisa dipertahankan dengan melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki daerah, khususnya kerajinan batik.

“Jika kita tidak mampu mempertahankan prestasi itu maka lembaga Unesco bisa mencabut penghargaan itu kembali,” katanya.

Ia mengatakan untuk meraih penghargaan dari lembaga Unesco itu, pemkot mengajukan persyaratan pada lembaga pendidikan dan kebudayaan dunia itu.

Akan tetapi, kata dia, pengajuan persyaratan pada lembaga pendidikan dan kebudayaan dunia itu tidak langsung bisa diterima karena harus ada kriteria-kriteria yang dipenuhi.

“Namun, dengan adanya dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, pelaku kerajinan dan SKPD maka pada 1 Desember 2014 Kota Pekalongan mendapatkan pengharggaan dari Unesco sebagai Kota Kreatif Dunia. Ada 27 kota dari 19 negara dunai menerima penghargaan Kota Kreatif Dunia dari Unesco,” katanya.

Menurut dia, untuk mempertahankan penghargaan dari Unesco, pemkot setempat berupaya melakukan kegiatan promosi dan menetapkan mata pelajaran batik di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah kejuruan.

“Selain itu, kami juga akan menyelenggarakan kegiatan workshop untuk melestarikan kerajinan batik, bahkan ingin mengundang desainer nasional untuk menyelenggaran kontes busana muslim dunia,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Gerindra, Desmon J Mahesa mengibaratkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ‘biang kerok’ yang membuat kegaduhan perpolitikan di Indonesia. Hal itu menyusul keluarnya Perppu No 1 tahun 2014 tetang Pilkada langsung.
“Pak SBY itu biang kerok politik dan ketatanegaraan Indonesia bikin rusuh gaduh,” ucap Desmond dalam diskusi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12).
Menurut Desmond, SBY adalah Presiden RI yang paling banyak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), bahkan jumlahnya mencapai sekitar 40.
“Tapi sekarang saya pertanyakan, mengenai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), kenapa hari itu disahkan, hari itu juga dibatalkan dengan perppu?” ujar dia mempertanyakan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu juga mempertanyakan alasan Fraksi Partai Demokrat walk out dalam Sidang Paripurna pembahasan UU Pilkada beberapa waktu yang lalu, yang bila memang ingin mendukung pilkada secara langsung.
Ia pun menilai, aksi wal out itu startegi  fraksi partai berlambang mercy itu untuk bermain mata dengan Koalisi Merah Putih (KMP) demi mendapatkan kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.
“Itulah alasannya kenapa Fraksi Partai Demokrat walk out waktu itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang