Jakarta, Aktual.co — Polda Metro Jaya mencokok tersangka Ong Siok Ping alias Aping yang diduga sebagai sub agen judi online yang berpusat di Singapura.
“Tersangka membuka praktik judi di Tegal Alur Jakarta Barat,” kata Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Didik Sugiarto di Jakarta, Kamis (11/12).
Didik mengatakan, tersangka Aping bagian dari agen Arisin alias Acen yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian.
Sementara itu, Kanit V Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Polisi Handik Zusen menambahkan, dalam hal ini Aping menerima taruhan judi online totok gelap (Togel) dari pelanggan melalui fasilitas telepon selular dan pesan singkat.
Handik menuturkan Aping telah membuka praktik judi sejak setahun yang lalu dengan penghasilan mencapai Rp50 juta per bulan.
Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti berupa selembar rekapan judi, satu kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA, satu unit telepon selular dan satu buku tabungan BCA, serta token.
Tersangka Aping dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian dan atau Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik tahun 2014. 
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada manajemen PLN yang diwakili oleh Direktur (Niaga, Manajemen Resiko dan Kepatuhan) Moch Harry Jaya Pahlawan pada acara Festival Anti Korupsi di Yogyakarta, Selasa (9/12) kemarin.
Predikat yang diberikan oleh KPK itu merupakan penghargaan yang membanggakan bagi PLN dalam hal pengendalian dan pengelolaan gratifikasi. Penghargaan tersebut juga menunjukkan komitmen tinggi PLN dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam bisnisnya melalui implementasi program PLN Bersih. 
Pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari program PLN Bersih yang telah diterapkan sejak 2012 lalu. PLN secara aktif dan konsisten telah menjalankan pengendalian dan pengelolaan gratifikasi melalui peraturan internal dan kerja sama dengan lembaga lain. Pentingnya program pengendalian gratifikasi bagi PLN dilandasi oleh kesadaran sebagai bahwa PLN merupakan salah satu BUMN strategis yang mengelola dana amanah rakyat yang tidak kecil serta aset dan anggaran di PLN sangat efektif untuk pemberdayaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. 
“Tetapi juga berpotensi terjadinya transaksi yang tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. Karena itu PLN juga telah membuat peta potensi gratifikasi di proses bisnis dan terus berupaya menutup potensi tersebut melalui perbaikan sistem,” kata Direktur (Niaga, Manajemen Resiko dan Kepatuhan) Moch Harry Jaya Pahlawan seperti yang dikutip dari laman resmi PT PLN (Persero), Kamis (10/12).
Harry mengatakan, keberhasilan PLN dalam pengendalian dan pengelolaan gratifikasi didasari sedikitnya oleh dua hal yakni, adanya kewajiban melaporkan gratifikasi bagi direksi dan pegawai beserta anggota keluarga inti yang langsung diatur oleh Peraturan Direksi PLN. Kemudian, lanjut Harry PLN juga sudah menerapkan sistem whistler blower sebagai sarana penyampaian aduan bagi siapapun terkait penyelewengan wewenang pejabat dan pegawai PLN.
Dia mengatakan, upaya PLN dalam menerapkan transparansi dan GCG didukung pula oleh jalinan kerja sama dengan institutisi dan lembaga yang kredibel. Sejak Maret 2012 PLN telah menjalin kerja sama dengan Transparency International Indonesia (TII) dalam upaya sistematis mencegah korupsi melalui reformasi sistem pengadaan dan pelayanan pelanggan.
Hal tersebut pun, dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Penerapan Pengandalian Gratifikasi di lingkungan PLN yang disaksikan oleh pimpinan KPK pada 27 Oktober 2014, selain itu, PLN pun kini telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam hal saling bertukar informasi mengenai dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang pada 19 Nopember 2014. 
Selain itu manajemen PLN juga melarang pegawai dan mitra kerja untuk melakukan transaksi secara cash, namun harus melalui Perbankan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik tahun 2014. 
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada manajemen PLN yang diwakili oleh Direktur (Niaga, Manajemen Resiko dan Kepatuhan) Moch Harry Jaya Pahlawan pada acara Festival Anti Korupsi di Yogyakarta, Selasa (9/12) kemarin.
Predikat yang diberikan oleh KPK itu merupakan penghargaan yang membanggakan bagi PLN dalam hal pengendalian dan pengelolaan gratifikasi. Penghargaan tersebut juga menunjukkan komitmen tinggi PLN dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam bisnisnya melalui implementasi program PLN Bersih. 
Pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari program PLN Bersih yang telah diterapkan sejak 2012 lalu. PLN secara aktif dan konsisten telah menjalankan pengendalian dan pengelolaan gratifikasi melalui peraturan internal dan kerja sama dengan lembaga lain. Pentingnya program pengendalian gratifikasi bagi PLN dilandasi oleh kesadaran sebagai bahwa PLN merupakan salah satu BUMN strategis yang mengelola dana amanah rakyat yang tidak kecil serta aset dan anggaran di PLN sangat efektif untuk pemberdayaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. 
“Tetapi juga berpotensi terjadinya transaksi yang tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. Karena itu PLN juga telah membuat peta potensi gratifikasi di proses bisnis dan terus berupaya menutup potensi tersebut melalui perbaikan sistem,” kata Direktur (Niaga, Manajemen Resiko dan Kepatuhan) Moch Harry Jaya Pahlawan seperti yang dikutip dari laman resmi PT PLN (Persero), Kamis (10/12).
Harry mengatakan, keberhasilan PLN dalam pengendalian dan pengelolaan gratifikasi didasari sedikitnya oleh dua hal yakni, adanya kewajiban melaporkan gratifikasi bagi direksi dan pegawai beserta anggota keluarga inti yang langsung diatur oleh Peraturan Direksi PLN. Kemudian, lanjut Harry PLN juga sudah menerapkan sistem whistler blower sebagai sarana penyampaian aduan bagi siapapun terkait penyelewengan wewenang pejabat dan pegawai PLN.
Dia mengatakan, upaya PLN dalam menerapkan transparansi dan GCG didukung pula oleh jalinan kerja sama dengan institutisi dan lembaga yang kredibel. Sejak Maret 2012 PLN telah menjalin kerja sama dengan Transparency International Indonesia (TII) dalam upaya sistematis mencegah korupsi melalui reformasi sistem pengadaan dan pelayanan pelanggan.
Hal tersebut pun, dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Penerapan Pengandalian Gratifikasi di lingkungan PLN yang disaksikan oleh pimpinan KPK pada 27 Oktober 2014, selain itu, PLN pun kini telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam hal saling bertukar informasi mengenai dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang pada 19 Nopember 2014. 
Selain itu manajemen PLN juga melarang pegawai dan mitra kerja untuk melakukan transaksi secara cash, namun harus melalui Perbankan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dianto Bachriadi mengatakan, penganiayaan yang menyebabkan dua tenaga kerja wanita Hermin Ruswidyawati (45) dan Nurmiati (25) ditangan SA (51)  hingga tewas merupakan pelanggaran HAM berat.
“Perbuatan majikan tersebut benar-benar tidak manusiawi dan wajar diberikan sanksi hukuman berat, agar membuat efek jera,” kata dia, Rabu (10/12).
Menurut dia, selama TKW tersebut bekerja di rumah majikannya itu, tidak hanya mendapat siksaan secara fisik melainkan juga diperlakukan seperti budak. Bahkan, jika TKW itu lalai dalam bekerja langsung disiksa majikannya dan tidak diberikan makan, sehingga keadaan tubuh mereka semakin kurus, serta keadaan sakit-sakitan.
“Tindakan majikan yang memperlakukan secara sadis TKW itu, tidak boleh dibiarkan dan harus diproses secara hukum,” ujarnya.
Bachriadi minta kepada Polresta Medan yang mengusut kasus penganiayaan dan pembunuhan TKW itu, harus diusut tuntas dan pelakunya juga dikenakan hukuman berat.
Selain itu, para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga diproses secara hukum dan begitu juga pihak keluarga SA yang ikut terlibat.
“Polresta Medan harus serius mengusut kasus TKW yang tewas, dan hal ini mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat.”
Dua TKW yang tewas akibat dianiaya itu, yakni Hermin Ruswidyawati (45) asal Semarang, Jawa Tengah dan mayatnya ditemukan di Desa Barus Jahe, Kabupaten Karo, serta dikebumikan di pekuburan Kabanjahe.
Sedangkan, TKW dan Nurmiati (25) asal Tasikmalaya, Jawa Barat, jasadnya ditemukan di Labuhan Deli dan dibawa ke RSUD dr Pirngadi Medan.
Polresta Medan, Jumat (28/11) menetapkan tujuh orang tersangka pelaku penganiayaan terhadap tiga TKW, yakni Endang Murdaningsih (55) asal Madura, Ropmiani (42) asal Demak dan Anis Rahayu (25) asal Malang.
Dari tujuh pelaku penganiayaan tersebut, yakni pimpinan perusahaan CV MJ penyalur TKW berinisial SA (51) dan istrinya RDK (39), MT (19) anaknya, ZKR (28) keponakan, KA (32) karyawan, BHR (36)karyawan, dan FER (42) sopir.
Sebelumnya, Polresta Medan menggerebek sebuah rumah penyalur TKW “CV MJ” di Jalan Beo/Jalan Madong Lubis No 17 Lingkungan II Kelurahan Sidodadi, Kamis (27/11) siang dan menemukan tiga TKW, yakni Endang Murdaningsih, Ropmiani dan Anis Rahayu.
Tim Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan dan Disaster Victim Identification Polda Sumatera Utara memastikan penyebab kematian korban Hermin Ruswidyawati (45) TKW asal Semarang karena tulang rusuknya patah.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu