Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan kebut pembahasan APBD 2015 yang saat ini tengah digodok di Badan Musyawarah.
Menurutnya adanya libur bersama menjelang Natal pada 24-27 Desember dan reses, mempengaruhi lambannya pembahasan RAPBD 2015. Namun, dia memastikan, pembahasan rampung pada 29 Desember.
Agar pembahasan APBD DKI 2015 tidak semakin terlambat, Taufik memastikan fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) DKI dan fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPRD DKI akan berdamai. 
Dia mencontohkan dengan rapat Bamus yang  berlangsung hari ini, di mana masing-masing kubu fokus membahas KUA-PPAS.
“Selama untuk kepentingan masyarakat, ya saya kira, kita mesti bersatu,kan Bamus juga anggotanya dari KIH dan KMP,” ujarnya, di DPRD DKI, Selasa (9/12).
Sementara kepastian pengesahan RAPBD, ketua DPD Gerindra Jakarta ini enggan mempersoalkannya, lantaran cuma masalah teknis. 
“Nanti eksekutif nyusun kode rekening. Tapi, kegiatan DPRD selesai pembahasannya selesai,” kata Taufik usai memimpin rapat pertama Bamus bersama eksekutif, di Gedung DPRD,Jakarta Pusat,Selasa (9/12)
Taufik menegaskan, DPRD memperketat jadwal sidang agar RAPBD segera selesai bukan karena beredarnya Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 903/6865/SJ tertanggal 24 November lalu mengenai percepatan penyelesaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD 2015. 
“Bukan karena itu, tapi memang karena waktunya, karena memang harus segera kita selesaikan. Makanya, kerjanya memang marathon sampai malam, waktu reses itu 12-19 Desember. Jadi pada tanggal itu, tidak boleh kerja sampai malam, karena waktu itu waktu reses, dewan kerja di luar kantor. Selebihnya, kerjanya bisa sampai malam,” papar ketua presidium KMP ini.
Dalam surat edaran tersebut disebutkan, DPRD dan kepala daerah harus menyetujui bersama Raperda tentang APBD sebelum dimulainya taun anggaran (TA) tiap tahun. Jika tidak, dikenakan sanksi administratif, seperti tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan sebagaimana Pasal 312 ayat (2) UU No. 23/2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan kebut pembahasan APBD 2015 yang saat ini tengah digodok di Badan Musyawarah.
Menurutnya adanya libur bersama menjelang Natal pada 24-27 Desember dan reses, mempengaruhi lambannya pembahasan RAPBD 2015. Namun, dia memastikan, pembahasan rampung pada 29 Desember.
Agar pembahasan APBD DKI 2015 tidak semakin terlambat, Taufik memastikan fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) DKI dan fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPRD DKI akan berdamai. 
Dia mencontohkan dengan rapat Bamus yang  berlangsung hari ini, di mana masing-masing kubu fokus membahas KUA-PPAS.
“Selama untuk kepentingan masyarakat, ya saya kira, kita mesti bersatu,kan Bamus juga anggotanya dari KIH dan KMP,” ujarnya, di DPRD DKI, Selasa (9/12).
Sementara kepastian pengesahan RAPBD, ketua DPD Gerindra Jakarta ini enggan mempersoalkannya, lantaran cuma masalah teknis. 
“Nanti eksekutif nyusun kode rekening. Tapi, kegiatan DPRD selesai pembahasannya selesai,” kata Taufik usai memimpin rapat pertama Bamus bersama eksekutif, di Gedung DPRD,Jakarta Pusat,Selasa (9/12)
Taufik menegaskan, DPRD memperketat jadwal sidang agar RAPBD segera selesai bukan karena beredarnya Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 903/6865/SJ tertanggal 24 November lalu mengenai percepatan penyelesaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD 2015. 
“Bukan karena itu, tapi memang karena waktunya, karena memang harus segera kita selesaikan. Makanya, kerjanya memang marathon sampai malam, waktu reses itu 12-19 Desember. Jadi pada tanggal itu, tidak boleh kerja sampai malam, karena waktu itu waktu reses, dewan kerja di luar kantor. Selebihnya, kerjanya bisa sampai malam,” papar ketua presidium KMP ini.
Dalam surat edaran tersebut disebutkan, DPRD dan kepala daerah harus menyetujui bersama Raperda tentang APBD sebelum dimulainya taun anggaran (TA) tiap tahun. Jika tidak, dikenakan sanksi administratif, seperti tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan sebagaimana Pasal 312 ayat (2) UU No. 23/2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia, Selasa malam (9/12) kemarin tepat di hari Anti Korupsi Sedunia, mendapat pengawalan ketat kepolisian. Yakni dari Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Polsek Beji, Depok. 
Dalam aksi yang diikuti 30 puluh mahasiswa itu, mereka menuntut penurunan harga BBM bersubsidi; pemberantasan koruptor dan mafia migas; dan pencopotan Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri.
Dimulai pukul 17:15 WIB, aksi sempat akan dibubarkan kepolisian saat para mahasiswa berjaket almamater kuning itu mencoba membakar ban dan memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Suasana sempat ricuh. Namun aksi akhirnya tetap bisa berlanjut hingga pukul 20:00 WIB.
Dalam orasinya, Aliansi Mahasiswa UI menyatakan kebijakan penaikan BBM bersubsidi merupakan bukti bahwa rezim Joko Widodo – Jusuf Kalla telah mendzalimi rakyat. Karena menyebabkan kenaikan harga pangan, biaya transportasi publik dan lain-lain. Menurut mereka, kebijakan itu tidak tepat.
Ketimbang menaikkan BBM bersubsidi, masih banyak solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah. Seperti memberantas mafia migas, menangkap koruptor yang menyebabkan kobocoran APBN, menaikkan pajak di sektor industri besar, dan nasionalisasi aset strategis Indonesia. 
Selain itu, penaikan harga BBM di kala turunnya harga minyak dunia adalah bukti bagaimana rezim Jokowi – Jusuf Kala melanggar UU APBN 2014.
Tuntutan Aliansi mahasiswa UI agar Kapolri Sutarman mundur juga dilontarkan terkait tindakan kekerasan yang diperlihatkan aparat kepolisian dalam menghadapi protes kenaikan BBM. Seperti terbunuhnya Muhamad Arif di Makassar dan ditangkapnya 8 orang mahasiswa di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia, Selasa malam (9/12) kemarin tepat di hari Anti Korupsi Sedunia, mendapat pengawalan ketat kepolisian. Yakni dari Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Polsek Beji, Depok. 
Dalam aksi yang diikuti 30 puluh mahasiswa itu, mereka menuntut penurunan harga BBM bersubsidi; pemberantasan koruptor dan mafia migas; dan pencopotan Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri.
Dimulai pukul 17:15 WIB, aksi sempat akan dibubarkan kepolisian saat para mahasiswa berjaket almamater kuning itu mencoba membakar ban dan memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Suasana sempat ricuh. Namun aksi akhirnya tetap bisa berlanjut hingga pukul 20:00 WIB.
Dalam orasinya, Aliansi Mahasiswa UI menyatakan kebijakan penaikan BBM bersubsidi merupakan bukti bahwa rezim Joko Widodo – Jusuf Kalla telah mendzalimi rakyat. Karena menyebabkan kenaikan harga pangan, biaya transportasi publik dan lain-lain. Menurut mereka, kebijakan itu tidak tepat.
Ketimbang menaikkan BBM bersubsidi, masih banyak solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah. Seperti memberantas mafia migas, menangkap koruptor yang menyebabkan kobocoran APBN, menaikkan pajak di sektor industri besar, dan nasionalisasi aset strategis Indonesia. 
Selain itu, penaikan harga BBM di kala turunnya harga minyak dunia adalah bukti bagaimana rezim Jokowi – Jusuf Kala melanggar UU APBN 2014.
Tuntutan Aliansi mahasiswa UI agar Kapolri Sutarman mundur juga dilontarkan terkait tindakan kekerasan yang diperlihatkan aparat kepolisian dalam menghadapi protes kenaikan BBM. Seperti terbunuhnya Muhamad Arif di Makassar dan ditangkapnya 8 orang mahasiswa di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. 

Artikel ini ditulis oleh: