Jakarta, Aktual.co — Berkas mantan Kasubdit III Ditreskrimum Polda Jawa Barat AKBP Murjoko Budoyono (MB) yang menjadi tersangka suap judi online, telah dilimpahkan tahap dua ke Kejari Jakarta Selatan.
Kasubdit 1 Tipikor Mabes Polri, Kombes Samudi mengatakan, bahwa berkas milik perwira menengah polri itu telah dinyatakan lengkap (P21) pada hari ini, Selasa (9/12). Saat ini, tersangka dan barang bukti tengah dilimpahkan ke Kejaksaan.
“Kasus suap Murjoko berkasnya sudah P21 dan langsung ditahap duakan karena itu sudah kewajiban penyidik. Tahap dua dibawa ke Kejari Jaksel,” kata Samudi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/12).
Dalam pelimpahan tersebut, turut disertakan sejumlah uang senilai lebih dari Rp5miliar dan beberapa barang bukti lainnya.
“Kita serahkan JPU, Kejari Jaksel. Kita sudah koordinasi dengan JPU. Jadi sore hari ini kita serahkan,” ujarnya.
Dengan menggunakan batik merah marun, Murjoko memilih kunci mulut saat diberondong pertanyaan wartawan. Ia langsung masuk mobil avanza hitam bernopol B1906 DSN pukul 14.30 WIB.
MB diancam hukuman penjara, maksimal 20 tahun. “Ancamannya bisa maksimal 20 tahun paling rendah itu empat tahun,” jelas Samudi.
Sebelumnya, Murjoko diciduk terkait uang pelicin yang didapatnya dari membuka blokir rekening pelaku judi on line. Murjoko menerima suap uang tunai sebanyak Rp 5.000.100.000 dan USD 168 ribu dari tersangka DT dan T.
Selain MB, kasus melibatkan AKP S (DS). Mereka diduga menerima suap, karena jasanya membuka 18 rekening bandar judi online yang diblokir. Kedua perwira polisi tersebut dijerat dengan pasal 11 dan atau pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahwa demonstrasi kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan tahan paling lama dua pekan, menyulut amarah dari gerakan organisasi buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN).
Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan mengatakan,peryataan wapres itu melukai perasaan rakyat kecil. Dan ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh itu bukan soal menghitung hari lama atau tidaknya.
“Kita bicara upah kok tiba-tiba di statemenya biarin demo enggak lama juga bubar, kan persoalannya tolong di respon untuk dibicarakan secara tripartit, oleh karena itu anti klimaks dari statemen pemerintah terutama statemen JK,” ucap dia, usai diskusi publik, di Jakarta, Selasa (9/12).
Menurut dia, pernyataan Jusuf Kalla itu berupa tantangan yang secara langsung disampaikan kepada publik. Ia pun mengatakan akan menggelar aksi besar pada 10 Desember 2014 dengan menurunkan 50 ribu buruh dari berbagai konfederasi di Jakarta.
“Besok demo berupaya tekanan awal menuju ke arah mogok nasional ada 50 ribu massa buruh dari tiga provinsi, Banten, DKI, dan Jabar (Karawang, Bekasi, dan Depok) dari 42 konfederasi,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahwa demonstrasi kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan tahan paling lama dua pekan, menyulut amarah dari gerakan organisasi buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN).
Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan mengatakan,peryataan wapres itu melukai perasaan rakyat kecil. Dan ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh itu bukan soal menghitung hari lama atau tidaknya.
“Kita bicara upah kok tiba-tiba di statemenya biarin demo enggak lama juga bubar, kan persoalannya tolong di respon untuk dibicarakan secara tripartit, oleh karena itu anti klimaks dari statemen pemerintah terutama statemen JK,” ucap dia, usai diskusi publik, di Jakarta, Selasa (9/12).
Menurut dia, pernyataan Jusuf Kalla itu berupa tantangan yang secara langsung disampaikan kepada publik. Ia pun mengatakan akan menggelar aksi besar pada 10 Desember 2014 dengan menurunkan 50 ribu buruh dari berbagai konfederasi di Jakarta.
“Besok demo berupaya tekanan awal menuju ke arah mogok nasional ada 50 ribu massa buruh dari tiga provinsi, Banten, DKI, dan Jabar (Karawang, Bekasi, dan Depok) dari 42 konfederasi,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang