Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Keputusan ini sekaligus dibarengi dengan penunjukan Ketua Fraksi MPR RI dan Ketua MPR RI baru. Meski begitu, Golkar tidak otomatis bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Kami keluar dari KMP, tapi tidak otomatis pindah ke KIH. Kami hanya posisi di mitra pemerintah yang kritis dan tentu pasti ada ruang untuk koreksi-koreksi secara demokratis,” kata Ketum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, di DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (9/12).

“Ada ruang untuk katakan tidak kepada program pemerintah yang tidak pro rakyat, tapi kami dukung apa hal yang betul-betul memberdayakan rakyat.”

Menurut dia, usai Pilpres semestinya partai dan perwakilan partai di parlemen fokus kepada urusan rakyat. Bukan seperti sekarang bergabung dengan salah satu kubu di parlemen.

Disinggung mengenai saling klaim kedua kubu, yakni kubu Agung sendiri dan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie, dimana pihaknya disebut sebagai Golkar Perjuangan, Agung menipisnya.

“Itu kan pendapat pribadi. Gak usah ditanggapi hal-hal kecil itu lah. Itu mungkin ngomongnya sambil ngelindur,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Keputusan ini sekaligus dibarengi dengan penunjukan Ketua Fraksi MPR RI dan Ketua MPR RI baru. Meski begitu, Golkar tidak otomatis bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Kami keluar dari KMP, tapi tidak otomatis pindah ke KIH. Kami hanya posisi di mitra pemerintah yang kritis dan tentu pasti ada ruang untuk koreksi-koreksi secara demokratis,” kata Ketum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, di DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (9/12).

“Ada ruang untuk katakan tidak kepada program pemerintah yang tidak pro rakyat, tapi kami dukung apa hal yang betul-betul memberdayakan rakyat.”

Menurut dia, usai Pilpres semestinya partai dan perwakilan partai di parlemen fokus kepada urusan rakyat. Bukan seperti sekarang bergabung dengan salah satu kubu di parlemen.

Disinggung mengenai saling klaim kedua kubu, yakni kubu Agung sendiri dan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie, dimana pihaknya disebut sebagai Golkar Perjuangan, Agung menipisnya.

“Itu kan pendapat pribadi. Gak usah ditanggapi hal-hal kecil itu lah. Itu mungkin ngomongnya sambil ngelindur,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyatakan, bahwa Polri kedepannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi difokuskan dapat menyelesaikan makelar kasus (Markus).
Hal tersebut di ungkapkan orang nomor dua di Kepolisian itu dalam peringatan Hari Anti korupsi Sedunia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/12).
“Kita sampaikan pada pak Kabareskrim coba difokuskan pada markus. Supaya ada markus-markus ini ada diproses,” kata Badrodin di gedung STIK-PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan.
Selain ada mafia peradilan, sambung dia, juga ada markus yang pada kasus tertentu penyelesaiannya di luar hukum. “Ada kasus-kasus tertentu mereka lakukan upaya-upaya di luar hukum,” beber dia.
Untuk itu, jenderal bintang tiga itu berpesan, terhadap penyimpangan yang ada harus disingkirkan sehingga dalam berlangsungnya roda pemerintahan dapat lebih baik dan bersih yang terbebas dari mafia peradilan.
“Pokoknya semua penyimpangan yang tekait pungli, pemerasan, suap, gratifikasi silahkan mari kita rubah kita tinggalkan itu. Kedepan menuju pemerintahan yang lebih bersih,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyatakan, bahwa Polri kedepannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi difokuskan dapat menyelesaikan makelar kasus (Markus).
Hal tersebut di ungkapkan orang nomor dua di Kepolisian itu dalam peringatan Hari Anti korupsi Sedunia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/12).
“Kita sampaikan pada pak Kabareskrim coba difokuskan pada markus. Supaya ada markus-markus ini ada diproses,” kata Badrodin di gedung STIK-PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan.
Selain ada mafia peradilan, sambung dia, juga ada markus yang pada kasus tertentu penyelesaiannya di luar hukum. “Ada kasus-kasus tertentu mereka lakukan upaya-upaya di luar hukum,” beber dia.
Untuk itu, jenderal bintang tiga itu berpesan, terhadap penyimpangan yang ada harus disingkirkan sehingga dalam berlangsungnya roda pemerintahan dapat lebih baik dan bersih yang terbebas dari mafia peradilan.
“Pokoknya semua penyimpangan yang tekait pungli, pemerasan, suap, gratifikasi silahkan mari kita rubah kita tinggalkan itu. Kedepan menuju pemerintahan yang lebih bersih,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menantang Presiden Joko Widodo untuk membuat terobosan dalam rangka pemberantasan korupsi, yakni membuat perjanjian ekstradisi dengan Singapura dan negara-negara di dunia lainnya yang selama ini menjadi tempat pelarian uang koruptor dari Indonesia.

Dirinya berharap dengan perjanjian itu, pemerintah nantinya bisa menyita aset-aset kekayaan koruptor Indonesia di luar negeri.

“Presiden Jokowi harus berani meminta negara-negara itu tidak menjadi penampungan koruptor. Jangan sampai jadi surga bagi koruptor,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/12).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami sedikit perkembangan meskipun lambat. Hal ini terlihat dari Index Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI). Pada 2014, skor IPK/CPI Indonesia adalah 34, meningkat dua digit dari skor 32 pada tahun 2013.

Dengan naiknya skor tersebut, posisi Indonesia naik tujuh peringkat dari 114 pada tahun lalu ke posisi 107 dari 175 negara. Posisi tersebut masih dibawah Singapura yang menduduki posisi tujuh, Malaysia posisi 51, dan Filipina 91.

Fadli mengkritik Singapura yang memiliki peringkat tinggi, namun menjadi surga bagi pelarian para koruptor-koruptor luar negeri, termasuk koruptor asal Indonesia.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya bersama parlemen Asean, Asia dan dunia, akan bekerjasama melalui “Joint Declaration” untuk sama-sama tidak melindungi koruptor di seluruh dunia.

“Kita akan bentuk deklarasi bersama antara parlemen di dunia guna mendukung langkah tidak melindungi koruptor di dunia,” kata dia.

Berdasarkan data dari Global Parliamentarians for Against Corruption (GOPAC), negara-negara berkembang dirugikan sebesar 5,9 triliun USD.
 
“Karena ini cenderung dilarikan oleh koruptor-koruptor kita ke luar negeri,” kata dia.

Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: