Gelar Perkara Century, KPK Janji Segera Tentukan Nasib Boedino

9 Desember 2014, 13:35

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan segera menggelar perkara (ekspose), kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century.
Hal tersebut, menyusul putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memvonis menguatkan adanya pidana korupsi dalam perkara mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.
“Nanti akan kita ekspose (gelar perkara) lagi lah,” ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain, di gedung KPK Jakarta, Selasa (9/12).
Ia mengatakan, pihaknya akan segera mempelajari putusan tersebut guna mengambil langkah selanjutnya dalam kelanjutan perkara tersebut.
“Tentu akan kita pelajari isi putusan itu, pertimbangan-pertimbangannya sejauh mana artinya terbukti sesuai yang kita dakwakan,” kata dia.
Termasuk didalamnya, sambung dia, mengenai nasib mantan Wakil Presiden sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono.
“kita lihat nanti di dalam pertimbangan pengadilan apa namanya nilai yang kita anggap secara bersama-sama, sejauh mana di dalam pertimbangan ini yang sebetulnya perlu kita evaluasi perlu kita ekspose lagi. Kalau ada perkembangan lain, bukti lain tentu kita satukan untuk penentuan sikap selanjutnya,” kata dia.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 3 Desember 2014 memutuskan untuk memperberat vonis Budi Mulya menjadi 12 tahun dari tadinya hanya 10 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.
Saat masih ditingkat pertama, Hakim PN Tipikor menyatakan bahwa perbuatan Budi Mulya dilakukan bersama-sama dengan anggota Dewan Gubernur BI lain, termasuk mantan Gubernur BI Boediono.
“Terdakwa Budi Mulya punya persamaan kehendak dengan anggota dewan lainnya untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan itu dengan keinsyafan sebagai perbuatan bersama sebagaimana didakwakan karenanya terdakwa ikut serta melakukan bersama-sama dengan anggota yaitu saksi Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris KSSK,” kata anggota majelis hakim Made Hendra dalam sidang pembacaan vonis pada 16 Juli 2014 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Rumah Disita, Janda Pahlawan Kembalikan Tanda Jasa Suami

9 Desember 2014, 13:32

1 dari 4

Janda veteran Ibu Arie Soetanto menggelar aksi untuk mengembalikan tujuh tanda jasa kepahlawanan suaminya, Arie Soetanto (eks TNI Brigade XVII Tentara Pelajar) kepada negara melalui Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/12/2014). Pengembalian tanda jasa tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap putusan PTUN Semarang dan tindakan pengosongan rumah yang telah dihuni selama lebih dari 30 tahun di Jalan Pandean Lamper I No: 45 Semarang. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

PLN Petakan Lokasi Pembangkit 35.000 MW

9 Desember 2014, 13:30

Jakarta, Aktual.co — PT PLN (Persero) telah memetakan lokasi dan jenis pembangkit listrik berkapasitas daya 35.000 MW yang akan dibangun selama lima tahun ke depan. Rencana tambahan pembangkit tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2013-2022.

“RUPTL yang sudah disetujui Kementerian ESDM itu dapat diubah sesuai situasi,” ujar Juru Bicara PLN Bambang Dwiyanto di Jakarta, Selasa (9/12).

Menurut Bambang, total daya pembangkit yang akan dibangun mencapai 35.650 MW dengan rincian dikerjakan PLN sendiri 13.721 (38 persen) dan IPP 21.929 MW (62 persen). Seluruh proyek direncanakan selesai dalam jangka waktu lima tahun. Ada 10 jenis pembangkit yang dibangun yakni pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Lalu, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), PLTA “pump storage” (PS), pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), pembangkit listrik tenaga mesin gas dan uap (PLTMGU), dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Bagian terbesar atau sekitar 60 persen dari pembangkit listrik tersebut akan dibangun di sistem Jawa-Bali. PLN berencana membangun pembangkit di sistem Jawa-Bali sebesar 20.921 MW dalam lima tahun mendatang yang terdiri atas dibangun PLN 7.379 MW (35 persen) dan IPP 13.542 (65 persen).

Di Jawa bagian barat, akan dibangun pembangkit berkapasitas 12.055 MW yang terdiri atas PLN sebesar 3.815 MW dan IPP 8.240 MW. Pembangkit PLN 3.815 MW itu terdiri atas jenis PLTA 110 MW, PLTGU 2.350, PLTU 315 MW, dan PS 1.040 MW. Sementara IPP akan membangun 8.240 MW di wilayah Jawa bagian barat yang terdiri atas PLTGU/PLTMG 500 MW, PLTP 140 MW, dan PLTU 7.600. Sementara, di Jawa bagian timur, direncanakan dibangun sebanyak 8.866 MW dengan rincian PLN 3.564 MW dan IPP 5.302 MW. Pembangkit yang dibangun PLN adalah PLTGU 1.900 MW, PLTMG 4 MW, dan PLTU 1.660 MW. Sedangkan, IPP akan membangun PLTB 50 MW, PLTGU 1.600 MW, PLTGU/PLTMG 450 MW, PLTP 110 MW, PLTM 192 MW, dan PLTU 2.900 MW.

Di Sumatera, PLN berencana membangun pembangkit berkapasitas 9.061 MW atau 25 persen dari total kapasitas daya. Pembangkit tersebut akan dikerjakan PLN 2.366 MW dan IPP 6.695 MW.

Lalu, Sulawesi akan dibangun 2.574 MW terdiri atas PLN 2.000 MW dan IPP 574 MW. Kalimantan 1.881 MW yang terdiri atas PLN 871 MW dan IPP 1.010 MW dan Selanjutnya, Nusa Tenggara 665 MW yang dibangun PLN 659 MW dan IPP 6 MW, Maluku seluruhnya PLN 241 MW, dan Papua 317 MW yang terdiri atas PLN 205 MW dan IPP 112 MW.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka