Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua DPR Marzuki Alie mengaku khawatir statemen yang disampaikan Ketua Komiter Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri justru menjadi legitimasi bagi mafia untuk terus berjalannya ekspor-impor minyak mentah dan impor BBM. 
Statemen Faisal Basri itu adalah menyatakan bahwa menurunkan harga minyak adalah langkah keliru.
“Kalau Faisal Basri menyatakan Pemerintah keliru menurunkan harga minyak, artinya pola kerja Pemerintah saat inj tidak berubah, dari sebelumnya. Saya khawatir ini justru melegitimasi kerja mafia BBM,” kata Marzuki di Jakarta, Senin (8/12).
Menurut Marzuki, pemerintah seharusnya menyediakan hasil produksi minyak dalam negeri seluruhnya untuk BBM subsidi, sehingga tidak berpengaruh berapapun harga minyak dunia. Hanya saja pendapatan Pemerintah dari hasil penjualan minyak dalam negeri akan menjadi Volatile, tergantung harga minyak dunia.
“Untuk itu Pemerintah harusnya segera berusaha bagaimana masyarakat segera beralih energy alternatif sehingga pada saatnya BBM tak perlu lagi disubsidi,” ujar Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
Mengenai statemen Faisal Basri tentang kilang Pertamina sudah tua dan tidak efisien, Marzuki berpendapat masalah kilang bukan pada umur kilangnya, tetapi pada selisih antara harga produk yang dihasilkan, dikurangi dengan biaya bahan baku minyak mentah dan biaya energi untuk mengolah minyak mentah tersebut pada kilang yang dimaksud.
“Jadi kunci membuat kilang pertamina memperoleh keuntungan adalah mengolah minyak mentah yang murah dengan menghasilkan produk BBM yang mahal harganya. Minyak mentah yang relatif murah adalah minyak mentah domestik karena rendahnya biaya transport. Produk BBM yang mahal harganya adalah Solar,” jelasnya.
Solar subsidi, lanjut Marzuki, sebaiknya diproduksi seluruhnya di kilang Pertamina dengan mengolah minyak mentah domestik. Karena diproduksi Solar subsidi seluruhnya di dalam negeri, maka solar jenis ini bisa diberi warna berbeda, dikendalikan, dimonitor, dan diawasi distribusinya.
“Kilang Pertamina bisa mengolah sekitar 1 juta barel minyak mentah, yaitu kilang Dumai, Musi, Balongan, Cilacap dan Kasim,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yuda menilai perpecahan Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono akan berujung pada perebutan tiga jenis legitimasi. 
Kata Hanta lagi, siapa yang bisa menguasai legitimasi ini akan menang untuk menahkodai partai beringin dalam lima tahun kedepan.
Tiga jenis legitimasi itu, kata Hanta, adalah pertama, legitimasi internal partai. Dalam hal ini meliputi kekuatan dari sisi AD/ART, dukungan pengurus daerah baik DPD I, DPD II, hingga pengurus kecamatan dan desa.
“Siapa yang menguasai dukungan akar rumput di provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, hingga desa, maka dialah yang akan meraih legitimasi internal Golkar,” ucap Hanta di Jakarta, Senin (8/12).
Legitimasi kedua, lanjut Hanta, adalah legitimasi publik. Persepsi dan opini masyarakat akan menentukan apakah kubu Ical lebih kuat dibanding kubu Agung laksono.
“Nah, yang ketiga baru legitimasi adminsitratif. Dalam hal inilah, maka kedua kubu melaporkan surat pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM,” tandas Hanta.
Laporan: M Sahlan

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yuda menilai perpecahan Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono akan berujung pada perebutan tiga jenis legitimasi. 
Kata Hanta lagi, siapa yang bisa menguasai legitimasi ini akan menang untuk menahkodai partai beringin dalam lima tahun kedepan.
Tiga jenis legitimasi itu, kata Hanta, adalah pertama, legitimasi internal partai. Dalam hal ini meliputi kekuatan dari sisi AD/ART, dukungan pengurus daerah baik DPD I, DPD II, hingga pengurus kecamatan dan desa.
“Siapa yang menguasai dukungan akar rumput di provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, hingga desa, maka dialah yang akan meraih legitimasi internal Golkar,” ucap Hanta di Jakarta, Senin (8/12).
Legitimasi kedua, lanjut Hanta, adalah legitimasi publik. Persepsi dan opini masyarakat akan menentukan apakah kubu Ical lebih kuat dibanding kubu Agung laksono.
“Nah, yang ketiga baru legitimasi adminsitratif. Dalam hal inilah, maka kedua kubu melaporkan surat pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM,” tandas Hanta.
Laporan: M Sahlan

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah harus menanggapi serius kasus penembakan yang terjadi di Puncak Jayawijaya hingga mengakibatkan tewasnya dua brimob beberapa hari kemarin. Jangan, sampai ada anggapan bila kasus itu hanya kriminal biasa saja.
Demikian disampaikan, Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy, ketika dihubungi, di Jakarta, Senin (8/12).
“Ini bukan perkara kriminal biasa, gerakan bersenjata disanalebih mengarah pada upaya pemberontakan, ini adalah bagian dari gerakan organisasi papua merdeka,” ucap dia.
“Jadi yang diserang bukan anggotaBrimob sebagai perorangan, namun sebagai sebuah organisasi negara.”
Oleh karena itu, sambung dia, tindakan kelompok ini jangan hanya disikapi seperti kejahatan pidana pada umum. Sebab, apa yang mereka lakukan itu bisa dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan negara.
Terlebih, kata dia, dengan beredarnya informasi soal adanya salah satu pelaku yang ditangkap diduga agen intelijen asing, yang semakin menguatkan indikasi makar di Indonesia, khususnya di tanah Cendrawasih itu.
“Apabila informasi ini benar, Presiden harus bertindak secara tegas. Tak boleh ada intel asing yang coba-coba mengobok-obok republik ini,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang