Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil munas Surabaya, Muhammad Romahurmuziy hari ini dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau ke Kementerian Kehutanan.
Saat dikonfirmasi, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya itu mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan dalam bentuk apapun dari KPK, terkait pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangak Gulat Manurung.
Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengklarifikasi telah terjadi kesalahan teknis oleh tim publikasi KPK dalam menampilkan jadwal pada Jumat (28/11).
“Mohon maaf ada kesalahan teknis dalam penjadwalan,” kata Priharsa kepada wartawan di KPK, Jumat (28/11)
Priharsa mengatakan, pemanggilan terhadap Romahurmuziy akan tetap dilakukan setelah ditemukan waktu yang tepat. “akan tetap di jadwalkan ulang.” Kata Priharsa.
Sejatinya, jika memang Romahurmuzy dipanggil oleh KPK, maka Pemanggilan kali ini merupakan pemanggilan kedua setelah pemanggilan pertama pada Selasa, 18 November 2014, Romi mangkir lantaran berbenturan dengan jadwal sidang paripurna perdana antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di Parlemen.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar, Idrus Marham menjamin bahwa tidak ada permainan uang dalam rangka memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum kembali.
Hal itu menyusul pernyataan salah satu anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Zainal Bintang yang menuding adanya permainan uang menjelang Munas dilakukan oleh Ketum Aburizal Bakrie (Ical). Nilainya adalah Rp 250 juta untuk DPD I, dan Rp 25 juta untuk DPD II.
“Soal (permainan) uang saya menjamin tidak ada dalam proses pelaksaan Munas IX di Bali, pada tanggal 30 november nanti,” kata dia kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11).
Ia pun menegaskan bahwa siapapun yang menemukan adanyaa transaksi mencurigakan seperti yang dituduhkan salah satu kader golkar itu, agar melaporkannya.
“Jika ada proses transaksi itu, ada yang mengetahui silahkan laporkan saja, kita peru itu,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Zainal Bintang menyatakan bahwa permainan uang menjelang Munas dilakukan oleh Ketum Aburizal Bakrie (Ical). Nilainya adalah Rp 250 juta untuk DPD I, dan Rp 25 juta untuk DPD II.
“Sudah satu bulan mereka (tim Ical) dipim‎pin Nurdin Halid, sudah keliling ke DPD I dan DPD II. Puncaknya disetting di Yogyakarta dan sudah dijinakkan di Bali dengan rekreasi. Priyo sudah ngasih Rp 25 jutaan, Airlangga, Agung, semua sudah kasih duit. Aku tim penyelamat, aku dengar dari teman-teman di daerah,” kata Zainal Bintang usai jumpa pers di DPP Golkar, di Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Hingga kini, rencana pengajuan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum  juga terealisasi, pasalnya baru 202 anggota DPR menandatangani pengajuan hak interpelasi, dan masih menunggu hingga jumlahnya menjadi 300 orang, sehingga kekuatan DPR untuk menggunakan hak bertanya semakin kuat.
“Sudah 202 tanda tangan, moga-moga mendekati 300,” jelas anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsyi, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11).
Lebih lanjut dia berharap, dengan angka yang signifikan akan memperkuat sikap DPR untuk menggunakan hak yang melekat untuk bertanya kepada pemerintah guna menjelaskan secara mendetail terkait kebijakannya pemerintah  menaikan harga BBM bersubsidi. 
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah fraksi di DPR yang tergabung kedalam Koalisi Merah Putih (KMP)  sepakat untuk mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Jokowi, mereka adalah Golkar,Gerindra, PKS, dan PAN ditambah lagi beberapa anggota Fraksi PPP dari kubu Djan Faridz turut menandatangani hak interpelasi. 
Pengajuan hak interpelasi dapat dilakukan jika minimal ditandangani oleh 25 anggota DPR dari setidaknya dua fraksi yang berbeda.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul setelah adanya keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikan harga BBM bersubsidi, ditengah harga minyak dunia sedang mengalami penurunan.
Laporan: Dedik

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, berencana akan menggelar ‘Jakarta Music Festival’, di akhir bulan November ini.

Acara yang bertajuk ‘Lintas Generasi dan Lintas Generasi’ tersebut akan menghadirkan 80 musisi, band dan penyanyi lintas generasi dari berbagai genre seperti, pop, rock, jazz, rap, melayu, country, ska, dangdut hingga musik tradisional.

Event itu akan dilaksanakan pada 29 – 30 November 2014 di lapangan D, Senayan, Jakarta. Konser musik gratis yang berkualitas ini rencananya akan dilaksanakan selama 36 jam non-stop.

Penyanyi papan atas tanah air ikut memeriahkan. Diantaranya, D’Massiv, Geisha, JKT48, Zaskia Gotik, Wali, Siti Liza, Nafa Urbach, Reza Artamevia, Dedy Dores, Nia Daniati dan sebagainya. Mereka akan tampil di atas panggung menghibur para penggemarnya sekaligus bernostalgia.

Dua panggung yang saling berhadapan, dengan jarak sekitar 150 meter akan tersaji dalam pementasan tersebut. Konser musik ini juga menggunakan panggung yang dilengkapi sejumlah layar besar light-emiting diode (LED) yang akan menampilkan efek-efek animasi.

Artikel ini ditulis oleh: