Jakarta, Aktual.co — Wali Kota Makassar Moh Ramadhan Pomanto mengaku akan menanggung biaya pemakaman almarhum M Ari, korban bentrokan antara mahasiswa dan polisi pada Kamis (27/11) kemarin.
Hal ini dikatakan saat melayat ke rumah korban, bersama beberapa staf pemkot, Jumat (28/11). Bahkan, selain biaya pemakaman, walikota juga menanggung acara taksiah.
“Saya sudah berkoordinasi dengan semua pihak, juga kepolisian, untuk antisipasi agar kejadian ini tak terulang,” kata dia.
Waikota berharap agar tidak ada lagi kedepannya insiden serupa, dan meminta semua pihak untuk saling menahan diri agar tidak ada korban tewas seperti yang dialami Ari.

Artikel ini ditulis oleh:

Denpasar, Aktual.co — Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Ketut Sudikerta menegaskan jika Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar siap digelar. Hal itu menyusul segala persiapan yang sudah rampung dilakukan. 
“Sudah 99 persen,” kata Sudikerta saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Surapati, Denpasar, Jumat (28/11).
Sebagai panitia teknis, DPD Golkar Bali berupaya menyiapkan semaksimal mungkin segala sesuatunya agar Munas berjalan lancar. “Jadwal acara sudah ada. Hari ini kami rapat persiapan terakhir dengan DPP di Hotel Westin pukul 15.00 Wita,” ucap Wakil Gubernur Bali itu.
Menurut dia, pemberitahuan penyelenggaraan Munas sudah disampaikan kepada Kapolri, Menkopulhukam bahkan Presiden Joko Widodo. 
“Pak ARB sudah bertemu langsung dengan Kapolri, Menkopolhukam dan Presiden. Kapolri menyatakan siap mengamankan Munas Golkar,” tutur Sudikerta.
Ditambahkan, Presiden Jokowi menjamin tak akan ada intervensi dari pemerintah pada Munas yang digelar 30 November hingga 3 Desember 2014 itu. “Presiden menjamin tidak akan ada intervensi pada Munas Golkar yang akan digelar sesuai jadwal.”
Partai Golkar berencana untuk mengadakan Munas ke-IX di Bali pada 30 November-3 Desember 2014. Rencana ini sebelumnya mendapat peringatan dari Menko Polhukam Tedjo Edi, yang meminta agar pelaksanaan Munas diundur demi keamanan.

Artikel ini ditulis oleh:

Kupang, Aktual.co — Pengamat sosial Bonefasius Bejor Pukan, sepakat dengan imbauan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, yang melarang pejabat publik mengggelar pesta secara besar-besaran.
“Imbauan tersebut bertujuan agar pejabat ikut berempati dengan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini terutama uapaya penghapusan kemiskinan,” kata Bonefasius  di Kupang, Jumat (28/11).
Menurutnya, siapa saja termasuk pejabat negara boleh menggelar atau membuat pesta , tetapi tidak boleh berlebihan dengan menghabiskan anggaran yang besar.
Para pejabat negara perlu juga mengedepankan pola hidup sederhana dengan tidak  memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan.
“Pejabat negara perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.”
Sebagaimana diketahui, Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengeluarkan kebijakkan yang melarang  para pejabat negara menggelar pesta mewah secara berlebihan. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana dikeluarkan 20 November lalu. Ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pemimpinan kesekretariatan Lembaga Non Sktruktural, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia. Dalam setiap pesta, baik pernikahan maupun semacamnya, seorang pejabat negara hanya boleh mengundang 400 tamu undangan. “Hal ini untuk menindaklanjuti perintah Presiden pada sidang kabinet pada 3 November 2014 lalu, dalam rangka mendorong kesederhaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan kesederhaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” tulis Humas Kementrian PAN dan RB

Artikel ini ditulis oleh: