Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendapat penghargaan pertama atas Pelayanan Informasi melalui Internet kategori Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kemeterian (LPKN) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Perguruan Negeri Tinggi (PTN) pada Anugerah Media Humas (AMH) 2014.
Penghargaan untuk KPK dan PLN, diberikan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas). Selain KPK (terbaik pertama) dan PLN (terbaik kedua), penghargaan yang sama pun diberikan untuk Universitas Brawijaya.
Pelayanan Informasi melalui Internet dinilai berdasarkan Kinerja website perusahaan dengan indikator desain visual, loading time, interactivity(kemampuan webiste untuk mengakomodir respond dari pengguna website), usability(kemampuan sistem agar mudah digunakan). Selain itu dinilai juga dari konten / isi dari website apakah ada ketersediaan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Website PLN (www.pln.co.id) memang mengakomodir informasi-informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi KIP tersebut dikelompokkan menjadi satu menu KIP, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui informasi perusahaan seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan keuangan, RUPTL dan lain-lain dengan mudah dapat mengaksesnya.
“Pelayanan informasi publik melalui internet menjadi sangat penting di era teknologi informasi saat ini. Hal ini juga diperkuat melalui Keputusan Direksi (Kepdir) No. 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero). Tahun lalu, PLN berhasil meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai terbaik 1 Keterbukaan Informasi Publik 2013 untuk kategori BUMN,” demikian dikutip dari laman resmi PLN, Kamis (26/11).
Keterbukaan informasi juga sejalan dengan salah satu pilar yang melandasi program PLN Bersih yaitu transparansi dimana keterbukaan informasi dan sikap responsif terhadap permintaan informasi publik sangat menentukan dan penting dalam pembangunan budaya PLN Bersih.
Bakohumas adalah sebuah lembaga Forum Koordinasi dan Kerjasama antar Humas Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara serta BUMN.
AMH dilaksanakan sejak 2006 dan diikuti oleh Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara,  LPNK,  Lembaga  Penyiaran  Publik (LPP), PTN, BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ada enam kategori media yang dilombakan pada AMH 2014, yaitu penerbitan media internal, laporan kerja humas tahun 2013, pelayanan informasi melalui internet, advertorial, merchandise utama dan peserta pameran terbaik dalam Bakohumas Expo.
Sebelum penghargaan ini, PLN mendapat apresiasi sejumlah pihak atas prestasinya yang turut berkontribusi dalam mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia tahun 2015.
Berkat kerja keras PLN dalam mendorong kemudahan untuk mendapat listrik, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia menurut survey International Finance Corporation (IFC) naik dari posisi 117 di 2014 menjadi ke level 114 untuk tahun 2015.
Aktivis Anti Korupsi dari Transparancy International Indonesia (TII), Wahyudi menilai PLN sudah berusaha meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan listrik bagi masyarakat bisnis dan pelanggan rumah tangga. Upaya tersebut diantaranya dengan menghilangkan praktik suap dalam setiap proses menyambungan baru atau penambahan daya oleh pelanggan industri dan rumah tangga. Guna memastikan praktik suap benar-benar hilang, PLN menggandeng sejumlah lembaga pegiat anti korupsi seperti KPK dan TII.
“Upaya PLN untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan listrik tentu tidak bisa dilepaskan dari langkah manajemen menghilangkan praktik suap di perusahaan tersebut. Ini merupakan suatu prestasi yang harus ditingkatkan karena PLN memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia,” jelas Wahyudi, beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami penyelidikan kasus dugaan korupsi program siap siar lingkungan TVRI. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.
“Kasus TVRI Jalan. Nanti sebentar lagi naik penyidikan, jalan. Sebentar lagi,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Widyo Pramono di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (27/11).
Dalam perkara ini, jaksa penyidik sudah memeriksa sejumlah pihak. Salah satunya, komedian kondang, Mandra yang dimintai keterangan pada Senin 11 November 2014 lalu.
Widyo menegaskan, bahwa saat ini pihaknya terus menggeber proses kasus tersebut. Dia menegaskan bahwa penyidik pidana khusus segera menaikan status ke tahap penyidikan. “Yang pasti jalan, sebentar lagi naik penyidikan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Suyadi mengatakan, pemeriksaan atas Mandra terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI.
“Jadi, TVRI melakukan beberapa tayangan untuk beberapa film yang sudah lama. Ada yang PH (production house) punya Mandra, ada (juga) yang lain,” kata Suyadi di Kejagung, Jumat (14/11).
Dia mengatakan, penyelidikan itu terkait dengan dugaan penggelembungan harga (mark up). Hanya saja, Suyadi enggan menjelaskan lebih detail terkait selisih harga yang tengah diselidiki itu.
“TVRI merekrut itu dengan harga kelihatannya lebih tinggi daripada keyataannya. Saya belum bisa ngomong selisihnya. Mudah-mudahan nanti itu ada perkembangan baik,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi maksud perkembangan baik itu, Suyadi mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, nantinya tim penyidik akan melakukan gelar perkara.
“Baru nanti ditentukan perlu adanya penentuan tersangka atau tidak,” imbuhnya. Lantas apakah kasus ini berpotensi naik ke tingkat penyidikan yang diikuti penetapan tersangka? “Kemungkinan itu ada,” tutup Suyadi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby