Jakarta, Aktual.co —Sambangi kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku dapat kepastian partai berlambang banteng moncong putih itu tak menyalonkan salah satu kadernya di bursa Wakil Gubernur DKI.
Dalam pertemuan itu, kata Ahok, Megawati mengatakan tidak ingin memaksakan mengajukan nama Wagub DKI, jika ternyata malah tidak cocok.
“Bu Mega enggak pengen saya kerja setengah hati kayak dikawin paksa gitu. Kalian juga enggak mau kan punya suami atau istri yang enggak cocok, enggak naksir. Nah ya udah saya sampaikan kepada beliau (Megawati) yang saya mau siapa, gitu,” ungkap Ahok kepada wartawan, Kamis (27/11).
Setelah pertemuannya dengan Megawati, Ahok memastikan tidak ada lagi wacana lagi PDI-P mengajukan posisi Wagub DKI. 
“Kita enggak bicara jatah partai ini ya. Kita bicara bisa kerja apa enggak, bisa dampingi saya atau enggak. Kita butuh orang yang betul-betul punya pengalaman, bisa kerja, jelas teruji, ya kan mesti seperti itu.” 
Disambungnya lagi, “Ini Jakarta, mana bisa main-main. Kawin politik apa demi politik, enggak ada pikiran itu. Yang penting bagi saya itu bagaimana tuntaskan kerjaan di Jakarta.”
Ditegaskannya kembali bahwa perihal pemilihan Wagub, kewenangan ada di tangannya sebagai Gubernur DKI. Sehingga dirinya tak perlu membuat surat ijin atau minta restu dari petinggi partai untuk Wagub, yakni sesuai Perpu nomor 1 tahun 2014.
“Pilihannya saya yang mutusin. Saya yang bikin surat. Enggak perlu diizinkan enggak diizinkan. Itu kan hak saya untuk menentukan calon wagub. Wakil yang sekarang beda dengan wakil yang dilantik oleh presiden. Saya yang melantik lho.”
Selain melakukan pelantikan Wagub, di bulan Desember nanti dirinya juga akan melantik beberapa pejabat lain. Mulai dari walikota hingga tingkat Kelurahan. “Kita mau lantik besar-besaran sekaligus Desember.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kepala Pusat Data, Informasi, Dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan rencana penanggulangan bencana tidak akan sukses tanpa pemanfaatan data kependudukan atau bencana.
Pendataan, menurutnya harus dilakukan. Karena setiap daerah yang terkena banjir mempunyai jumlah penduduk dan sifat yang berbeda-beda.
Dia menyontohkan perbedaan itu seperti di Kampung Pulo dengan perumahan Dosen IKIP di Bekasi. 
“Kalau Kampung Pulo dikasih bantuan pasti diterima. Tapi kalau di IKIP mereka lebih mengolah sendiri. Jadi jelas berbeda pastinya. Karenanya pendataan jumlah penduduk itu penting,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (27/11).
Pendataan yang dilakukan BPBD inilah, ujar Sutopo yang dimasukan ke dalam bukunya yang berjudul “Indografis Bencana dan Antisipasi Banjir di Jakarta dan Daerah Lainnya”.
Yang bekerja sama dengan BNPB, BPS dan didukung lembaga PBB seperti UNFPA, UNOCHA, WFP, dan UNDP di Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh: