Jakarta, Aktual.co — Tindakan anarkisme Polisi dalam mengendalikan demonstran tolak kenaikan BBM dan tuntutan Upah sudah melewati batas batas kemanusian.
Demikian disampaikan Ketua DPP Gerindra Arif Poyuono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11) malam.
“Hai petugas polisi yang kami perjuangkan dan yang kami protes adalah juga untuk melindungi keluargamu, kerabatmu dari himpitan kesulitan ekonomi akibat imbas kenaikan harga BBM jadi kalian sangat keterlaluan dalam menghadapi kami,” ujar Poyuono. 
Karena itu, sambung dia, Partai Gerindra memgecam keras tindakan anarkis polisi terhadap para mahasiswa dan buruh diseluruh Indonesia
“Makasar telah jatuh korban nyawa melayang akibat kekerasan yang dilakukan oleh tindakan refresif aparat kepolisian kota makasar,” sergahnya. 
Dan yang paling Gerindra kecam adalah penyerbuan ke masjid di UMI Makasar yang sudah tidak memperdulikan lagi sebuah tempat untuk beribadah.
Artinya para mahasiswa lari dan berlindung di Masjid mengartikan para Mahasiswa sudah mencari perlindungan pada Allah dari kebringasan anggota kepolisian .
Jika terus dilakukan maka tidak tertutup kemungkinan akan menciptakan amuk  massa yang besar terhadap institusi kepolisian duseluruh Indonesia  “Karena itu kami mendesak Kapolri untuk mengingatkan dengan keras terhadap anggotanya untuk tidak bertindak diluar batas dalam menanggani aksi demonstrasi. Apalagi sudah meyerbu tempat ibadah yang bisa meyulut kemarahan masyarkat Indonesia yang sangat religius,” demikian Arif.
Seperti diketahui, seorang pendemo yang bergabung dengan mahasiswa saat sedang melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Sulsel, tertabrak mobil water canon polisi, Kamis (27/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus juga mengeluarkan surat resmi untuk mencabut surat edaran  larangan menteri atau setingkatnya hadir di DPR RI.
Hal itu menyusul pernyataan yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang memberikan ijin kepada para pembantunya datang ke DPR RI, Rabu (26/11).
“Saya kira tidak seperti itu (hanya mengeluarkan statmen perijinan) karena dengan surat, maka mengakhirnya dengan surat juga,” ucap dia, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).
“Kita ini kan pejabat negara merujuk pada UU, pejabat kita perlu adanya legalitasnya, bila ini benar-benar selesai,” tambahnya.
Pun demikian, dirinya sempat menyayangkan sikap presiden yang mengeluarkan surat edaran tersebut, karena dinilai sikap itu bentuk keberpihakan pemerintah kepada suatu golongan atau kelompok.
“Pemerintah harusnya independen melihat pemandangan di DPR, karena keluarnya surat itu menandakan presiden mau ikut campur dengan mendukung salah satu kubu. Seharusnya instruksi seperti itu tidak perlu dikeluarkan, apalagi dalam bentuk surat,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI mengagendakan untuk mengundang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan KPK pada hari Senin (1/12) untuk membahas mekanisme fit and proper test pengganti jabatan Busyro Muqoddas selaku pimpinan anti rasuah tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).
“Hari Senin, kita mengundang Menkum HAM dan KPK, membahas soal mekanisme fit and proper test,” ucapnya.
Selain dua pihak tersebut, Komisi III, sambung politisi Golkar itu, juga mengundang sekretaris Pansel Pimpinan KPK.
Lalu bagaimana bila Menkum memutuskan untuk tidak hadir kembali?
“Nanti kita lihat, jangan berasumsi tidak hadir,” ujar dia.
Untuk diketahui, masa jabatan Busyro Muqoddas akan berakhir pada 10 Desember 2014. Sementara itu, anggota DPR akan memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Firdaus Syam menilai langkah anggota dewan untuk melakukan interpelasi kepada Presiden Jokowi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tepat.
Hal itu menyusul matinya komunikasi antara parlemen dengan pemerintah.
“DPR bagus menggunakan interpelasi, supaya presiden sekarang tidak gegabah dan supaya hati-hati, akomodatif yang paling penting setiap langkah yang diambil itu dipahami seluruh elemen masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pro kontra berlarut-larut,” kata dia kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).
Menurut dia, isu yang diangkat sebagai landasan anggota dewan menggunakan hak interpelasi sangatlah sensitif. Karena, sambung dia, harus segera diselesaikan secara tuntas.
“Ini harus cepat dan saya harus langsung ke presidennya hak menjelaskan ini jangan menteri, supaya nenti lebih tuntas,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang