Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Golkar Setya Novanto akan membahas konflik di internal partai berlambang pohon beringin itu dengan Aburizal Bakrie.
“Hari ini (Rabu, 26/11) saya akan bahas masalah itu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Kami harapkan ada jalan keluar,” katanya setelah melantik pengurus Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR di Gedung Nusantara IV DPR Jakarta.
Ketua DPR ini menyayangkan konflik yang terjadi di internal Partai Golkar. Namun dia belum mau membeberkan solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan konflik tersebut.
“Kami berharap ada jalan terbaik. Apalagi ini keluarga besar Partai Golkar,” ujarnya.
Terkait pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno yang meminta Polri tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali, Setya enggan mengomentarinya lebih jauh.
Dia hanya akan mempelajari persyaratan dan ketentuan terkait terkait pelaksanaan Munas Partai Golkar. “Nanti kami lihat semua persyaratan dan aturan yang ada,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Film Indonesia dalam fungsinya sebagai aset diplomasi publik untuk menunjukkan Indonesia pada dunia harus memuat konten dan nilai-nilai lokal baik itu secara politik, sosial, dan budaya, kata sutradara ternama Riri Riza.

Ia menyebutkan tradisi dan nilai budaya Indonesia, salah satunya tradisi seni wayang orang Jawa, dapat dinikmati melalui karyanya yang berjudul Drupadi.

“Drupadi merupakan karya hibrida yaitu kombinasi antara aspek sinematik dan seni pertunjukan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11).

Film berdurasi 45 menit ini, lanjutnya, dibuat berdasarkan ide dari penulis terkenal Leila S. Chudori dan proses pembuatannya bekerjasama dengan sanggar tari di Yogyakarta milik Bagong Kussudiardja.

Film ini mengadaptasi salah satu bagian dari epik terkenal Mahabarata di mana tokoh utamanya yaitu Drupadi, memperjuangkan kebebasannya setelah menjadi abdi Kurawa karena kekalahan Yudistira (Pandawa) dalam sebuah permainan dadu.

Drupadi merupakan sebuah simbol di mana seorang wanita memperjuangkan sebuah dunia yang didukung keadilan dan persamaan hak di era modern seperti saat ini.

“Film-film seperti Drupadi ini sifatnya timeless dan memiliki peminat tersendiri di jaringan yang bukan komersil,” tutur pria bernama lengkap Mohammad Rivai Riza itu.

Meskipun tidak dipasarkan secara luas, namun Riri masih saja menerima permintaan atas pemutaran Drupadi dari berbagai instansi dan festival film sejak kali pertama film ini dirilis perdana di Jakarta International Film Festival dan Hong Kong Film Festival pada 2009.

Menyadari sifatnya yang timeless maka film yang dibintangi aktor dan aktris ternama seperti Dian Sastro (Drupadi), Nicholas Saputra (Arjuna), Ario Bayu (Bima), dan Dwi Sasono (Yudistira), ini direkam dalam format celluloid agar bisa disimpan dalam jangka waktu puluhan hingga ratusan tahun.

“Indonesia punya banyak potensi film-film klasik yang sayangnya sebagian besar disimpan dalam kualitas yang tidak terlalu baik,” ujar sutradara Laskar Pelangi itu.

Film-film klasik seperti “Lewat Djam Malam” karya Usmar Ismail, “Anak Perawan di Sarang Penjamun” karya Usmar Ismail, dan “Koboi Cengeng” karya Nya Abbas Akup saat ini disimpan di Sinematek Indonesia dalam bentuk canon atau rol pita film.

“Canon-canon film ini harus diselamatkan dengan merestorasi, mendigitalisasi, kemudian dikemas dalam sebuah paket yang baik sehingga bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya,” tuturnya.

Film lain yang menurutnya bisa merepresentasikan Indonesia dengan baik adalah “Cahaya dari Timur: Beta Maluku” karya Angga Dwimas Sasongko karena dalam film tersebut ditunjukkan bagaimana menyelesaikan konflik agama dengan sepak bola.

“Film itu adalah film pertama yang bercerita tentang konflik horizontal di Maluku, sebuah realita yang dihadapi bangsa kita, namun akhirnya bisa diselesaikan melalui pendekatan budaya dan olahraga,” kata sutradara “Laskar Pelangi” itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Meski sudah melakukan seleksi terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia, namun sampai saat ini pemilihan salah satu pimpinan KPK itu belum juga selesai.
Apalagi, Kemenkumham sudah menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPK ke Presiden dan Presiden sudah menyerahkan nama-nama tersebut ke DPR.
Namun, dengan terjadinya dualisme di DPR, Komisi yang membidangi hukum di DPR belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhada dua calon yang sudah mengkuti tes di Kemenkumham.
Menanggapi hal tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly merasa tugasnya sudah selesai dalam seleksi di kementerianya. Sehingga tidak perlu lagi melakukan seleksi ulang calon pimpinan KPK seperti yang disampaikan oleh Komisi III DPR. 
“Jadi tugas pemerintah sudah selesai, kini tinggal tugas teman-teman di Komisi III. Saya tidak perlu lagi komentar, cukup keputusan DPR yang memilih,” kata Yasonna di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (26/11).
Yasonna menganggap, melalui prosedur yang memang sudah ditentukan, dua nama tersebut diserahkan oleh pansel kepada Presiden. Kemudian Presiden menyerahkan kepada DPR.  Yasona mengungkapkan, sebelumnya dia sudah bertemu dengan anggota pansel dan membicarakan hal ini. Menurut dia semuanya sudah sesuai ketentuan dan tidak ada lagi yang mesti diperdebatkan. 
Karena itu dia pun menolak adanya kemungkinan bahwa masalah ini dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM. “Ini kan Presiden punya. Nah Presiden sudah kirim ke DPR. Harusnya sekarang ya tugas DPR.”
Jika pemilihan calon pimpinan KPK tidak diselesaikan sebelum masa reses DPR berakhir, itu artinya ada kemungkinan maka KPK hanya akan dipimpin oleh empat pimpinan dari lima sebelumnya. Hal ini dikarenakan masa jabatan Busyro selaku wakil ketua KPK akan berakhir pada 10 Desember 2014. Sementara di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Entang KPK, disebutkan bahwa pimpinan KPK terdiri atas lima orang.
Terkait hal ini, Busyro mengatakan, tidak masalah apabila DPR menunda seleksi pengganti dirinya. Dia mengaku tidak ambil pusing terkait hal itu. Hanya saja, kata dia, perlu dipastikan apakah nantinya DPR akan tetap mengakui kepemimpinan KPK bila lembaga itu hanya dipimpin oleh empat orang.
“Apakah DPR mengakui KPK dan tidak akan mempermasalahkan jika lembaga ini dipimpin empat orang,” ujar Busyro di tempat terpisah.
Dia menambahkan, KPK sendiri tidak masalah jika nantinya untuk sementara lembaga tersebut KPK hanya dipimpin oleh empat orang.
“Tidak masalah buat KPK jika nantinya hanya dipimpin oleh empat orang. Karena budaya kerja KPK sudah semakin mengalami penguatan sejak priode satu, dua, dan tiga. Jadi dengan  empat orang cukup, tapi kalau ada lima orang lebih bagus.”
Hanya saja, lanjut Busyro, terserah DPR apakah lebih menginginkan KPK menjadi sekedar lembaga yang cukup, atau lebih baik. “Jadi saya tidak usah protes. Biar itu nanti jadi pembelajaran masyarakat.”
Ditanyai apakah hal ini merupakan bentuk pelemahan KPK yang ingin dilakukan oleh DPR, secara diplomatis Busyro hanya menjawab bahwa kalaupun benar ada upaya pelemahan KPK, hal tersebut tidak akan berdampak sama sekali. “Kalaupun benar, KPK tidak bisa dilemahkan dengan cara-cara seperti ini.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin mendesak Presiden Jokowi untuk menarik surat edaran pelarangan menteri hadir ke DPR RI dan memecat  Andi Widjajanto selaku  Sekertris Kabinet (Seskab).
“Saya minta Presiden mencabut surat seskab, atau memberhentikan seskab,” ucap Azis yang disambut tepuk tangan anggota dewan, di ruang rapat sidaang Paripurna, Jakarta, Rabu (26/11).
Aziz juga geram menanggapi pernyataan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhi Purdijatno yang melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Nusa Dua, Bali karena alasan keamanan.
“Statement Menkopolhukam, kalau itu iya, maka segera ditarik. Juga meminta, agar Menkopolhuam tidak seluruh partai dicampuri pemerintah yang bersifat politis,” tukasnya.
Ketua  Rapat Paripurna, Fahri Hamzah mencoba menenangkan Aziz dan meminta agar surat edaran Seskab tak usah ditanggapi serius karena memang tidak disampaikan kepada DPR.
“Sampai hari ini tidak ada surat kabinet ke pemimpinan dewan. Yang ada hanya kepada Setjen DPR yang dikirim Menteri BUMN Rini Sumarno. Surat itu juga sudah dijawab, yang menceritakan prosedur persidangan di DPR. Adapun surat internal, sebaiknya kita tidak anggap ada. Kalau tidak di kita tidak usah ditanggapi,” ungkap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang