Jakarta, Aktual.co —  Sejak Senin (24/11)  petang hingga saat ini Yorrys Raweyai membawa massa yang menurutnya berasal dari Gerakan Penyelamat Partai, ke DPP Partai Golkar.
Dia mengatakan kedatangan dirinya bersama puluhan massa lantaran dalam rapat pleno Senin tidak terjadi mekanisme demokratis.
Tidak lama berlalu, massa yang mengaku dari AMPG datang memasuki kantor DPP Partai Golkar dan melakukan konsolidasi di halaman kantor DPP Partai Golkar.
Massa Yorrys lalu membubarkan massa AMPG itu, hingga bentrokan puluhan massa dari dua kubu pun terjadi di dalam kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa petang.
Keduanya terlibat bentrok fisik, hingga saling melempar batu serta kayu dan helm. Kedua massa masih bertahan di dalam kantor.
Di sela aksi itu mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai meminta Kepolisian Republik Indonesia tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas IX Golkar tanggal 30 November 2014, di Bali.
“Kita minta kepolisian tidak mengeluarkan izin munas,” kata Yorrys di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (25/11).
Hingga kini suasana di kantor DPP Golkar masih memanas. Polisi dan TNI bersiap memasuki area bentrokan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 50 politikus dari Fraksi Golkar menandatangani penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM, kata anggota DPR Misbakhun.
“Sampai siang tadi sudah 50 orang yang akan menggunakan hak interpelasi. Kemungkinan jumlahnya bisa mencapai 87 orang. Itu dari Fraksi Golkar saja,” tambah Misbakhun yang juga berasal dari Fraksi Golkar di Gedung Nusantara III DPR, Selasa (25/11).
Dia mengemukakan Selasa (25/11) sore akan dikumpulkan seluruh anggota DPR dari Koalisi Merah Putih yang ingin menggunakan hak interpelasi. Kemungkinan jumlah anggota DPR yang menggunakan hak itu mencapai 200 orang.
“Dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra pasti ada yang menandatangani hak interpelasi. Saya rasa itu sudah memenuhi syarat untuk dibawa dalam rapat paripurna,” ujarnya.
Dia mengemukakan penggunaan hak interpelasi itu merupakan hak yang melekat pada anggota DPR. Sikap politik itu merupakan hal yang biasa sehingga tidak perlu ditanggapi negatif.
Presiden Joko Widodo hanya akan diminta memberi jawaban atas pertanyaan DPR terkait pengurangan subsidi BBM.
“Itu diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Jadi tidak perlu dikhawatirkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Johnny G Plate mengatakan penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM prematur, karena belum memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskannya.
“Ada tahapan yang harus dilakukan, tidak bisa langsung mengajukan interplasi kepada Presiden Joko Widodo. Sebaiknya beri kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskannya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bentrokan puluhan massa dari dua kubu terjadi di dalam kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (25/11) petang.
Kubu yang bertikai antara lain massa yang dibawa mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai dengan massa yang mengaku AMPG sesungguhnya.
Awalnya massa beratribut AMPG dikumpulkan di tengah DPP Partai Golkar. Lalu massa yang dibawa Yorrys, tiba-tiba membubarkan massa yang beratribut AMPG.
Keduanya melakukan bentrok fisik, hingga saling melempar batu serta kayu dan helm. Kedua massa masih bertahan di dalam kantor.
Hingga kini suasana di kantor DPP Golkar masih memanas. Polisi dan TNI bersiap memasuki area bentrokan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan heran karena masih ada yang menilai permasalahan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen belum selesai.
“Penilaian seperti itu tentu tidak baik terutama setelah ada kesepakatan islah di antara kedua belah pihak yang berbeda pandangan di DPR,” kata Saleh Partaonan Daulay, di Jakarta, Selasa (25/11).
Saleh menilai anggota DPR sudah mulai menjalankan tugasnya sesuai dengan jalur. Badan Legislasi DPR sudah bekerja untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
“Tentu itu perlu waktu. Sebagaimana banyak diinformasikan sebelumnya, masalah ini diharapkan dapat selesai sebelum tanggal 5 Desember, atau sebelum masa reses,” tuturnya.
Selain itu, Saleh mengatakan semua fraksi juga telah memasukkan nama-nama anggotanya untuk menjadi anggota alat kelengkapan dewan.
Menurut dia, hal itu merupakan indikasi bahwa semua fraksi sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah hingga tuntas.
Ketua Komisi VIII itu mengatakan pada Selasa pagi sekretariat komisi yang dipimpinnya juga menerima surat resmi dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB berisi daftar nama anggota yang akan dimasukkan ke Komisi VIII.
“Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura sudah terlebih dahulu memasukkan nama anggotanya di Komisi VIII. Artinya, Komisi VIII sudah lengkap diisi oleh seluruh fraksi yang ada. Saya yakin, hal yang sama juga dilakukan di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya,” katanya.
Pada Selasa pagi, kata Saleh, Komisi VIII juga mengagendakan rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Masjid Indonesia dan Forum Silaturrahim Ta’mir Masjid Musholla Indonesia (Fahmi Tamami) yang akan dihadiri seluruh fraksi termasuk PDI Perjuangan.
Komisi VIII DPR juga telah diundang pada rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1435 H/2014 yang diadakan di Kementerian Agama pada Selasa (18/11).
Rapat tersebut dihadiri Menteri Agama, pejabat eselon I, Ketua Komisi VIII, Wakil Menteri Luar Negeri, perwakilan maskapai penerbangan Garuda dan Saudi Airlines, kanwil dan pejabat penyelenggara haji seluruh Indonesia, pewakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan.
Sebelumnya di kalangan wartawan beredar surat yang berisi instruksi Presiden Joko Widodo kepada menteri-menteri Kabinet Kerja untuk tidak menghadiri rapat-rapat bersama DPR sebelum permasalahan di parlemen diselesaikan.

Artikel ini ditulis oleh: