11 Januari 2026
Beranda blog Halaman 41515

Langka, Warga Binjai Serbu Pangkalan Gas Elpiji

Jakarta, Aktual.co — Ratusan warga Kota Binjai, Sumatera Utara, menyerbu pangkalan gas untuk mendapatkan elpiji 3 kg karena sulit didapat pada beberapa hari terakhir.
“Memang sulit akhir-akhir ini mendapatkan gas elpiji tiga kilogram,” kata salah seorang warga Jalan samanhudi Kota Binjai, Rahman, di Binjai, Selasa (25/11).
Meski berdesakan, warga harus rela antri mendapatkan gas dengan harga Rp 17.000 per tabung, yang di pasaran harganya bisa mencapai Rp 20.000 per tabungnya.
“Selisih harga ini mengakibatkan ratusan warga Binjai rela berdesak-desakan asalkan bisa mendapatkan gas elpiji tiga kilogram ini,” kata dia.
Kelangkaan gas elpiji terjadi sejak dua minggu terakhir, bahkan harganya melambung terkait naiknya harga bahan bakar minyak.
Rahmi, salah seorang warga lain, mengatakan bahwa mereka sudah lama menantikan gas elpiji di pangkalan.
“Kami membutuhkan gas untuk masak keperluan sehari-hari sehingga harus antri menunggu gas datang,” katanya.
Warga yang mengantri cukup banyak, dan ketika gas diturunkan dari angkutan truk yang membawanya langsung diserbu, sehingga terjadi desak-desakan.

Artikel ini ditulis oleh:

Hari Ini, Jakarta Diguyur Hujan Ringan

Jakarta, Aktual.co —Dilansir dari laman resmi Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) disebutkan  kelembapan udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya antara 63 sampai 94 persen dengan suhu 23 sampai 33 derajat celcius. 
Untuk wilayah Jakarta, diperkirakan sebagian wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Prakiraan tersebut berlaku hingga Rabu (26/11) pukul 07.00Wib.
Dari pantauan Aktual.co, pukul 10.00 pagi tadi ketinggian air di Pintu Air Manggarai berada di status Siaga Empat dengan ketinggian 690 centimeter. Untuk Pintu Air Depok  ketinggian air 115 centimeter dengan status Siaga Empat.
Sedangkan di Bendungan Katulampa Bogor 30 centimeter dan berstatus Siaga IV. Dan di Pintu Air Pasar Ikan berstatus Siaga Tiga dengan ketinggian air 219 centimeter.

Artikel ini ditulis oleh:

DPRD DKI Masih Bermasalah, KUAPPAS Belum Juga Dibahas

Jakarta, Aktual.co —Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum dibahas oleh DPRD DKI Jakarta. Padahal, Pemprov DKI sudah menyerahkannya bulan Oktober lalu. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah angkat tangan.
“Kemungkinan molor ada, karena belum terbentuk AKD. Bagaimana kita mau bahas antara eksekutif dan legislatif, komisi saja belum ada, bagaiamana itu,” ujar Saefullah di Balai Kota, Selasa (25/11).
Ia mengatakan molornya pembahasan KUAPPAS karena perebutan alat kelengkapan dewan yang terjadi antara kubu KMP dan KIH di tubuh DPRD DKI. Meski demikian, ia masih tetap menunggu undangan dari DPRD untuk membahas KUAPPAS. 
“Kita tunggu-tunggu undangan dari dewan. Kalau dari kita sudah siap melakukan pembahasan, karena KUA-PPAS sudah diajukan. Tinggal pembahasan antara eksekutif dan legislatif saja,” ujarnya.
Saefullah mengharapkan, pengajuan KUA-PPAS tahun 2015 kepada DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 76,9 triliun itu dapat segera dibahas. 
“Kita minta secepatnya, kalau serius satu bulan bisa selesai. Kalau minggu ini terbentuk, kita mulai bahas minggu depan, targetnya sampai Januari 2015 pembahasan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan APBD 2014 untuk menjalankan program prioritas tahun depan. Pihaknya akan menggunakan surat keputusan gubernur untuk menentukan program-program mana saja yang harus dikerjakan sebelum pengesahan APBD 2015.
“Nanti saya pakai SK Gubernur apa saja yang harus dikerjakan dahulu. Program yang harus didahulukan itu misalnya perawatan taman, pengerukan kali, penanggulangan banjir, serta pelayanan rumah sakit dan puskesmas,” ujar Heru di Balai Kota, Selasa (25/11).
Ia mengatakan, penggunaan dana APBD 2014 untuk program prioritas sebelum adanya pengesahan APBD 2015 diperbolehkan seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Jadi, nanti misalnya di APBD 2014 ada perbaikan sarana dan prasarana di Kecamatan X dengan anggaran Rp10 juta, di tahun depan bisa dilakukan di Kecamatan Y dengan anggaran yang sama, enggak boleh lebih,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Menko Sofyan: Hanya Amerika Mengalami Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, Aktual.co — Kondisi ekonomi domestik yang mengalami penurunan menjadi tantangan bagi Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil. Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bersenang-senang menjadi Menteri.

“Saat ini bukan waktu yang enak jadi menteri. Karena kondisi  lingkungan ekonomi tidak begitu baik,” ujar Sofyan di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (25/11).

Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun dari tahun lalu serta diikuti oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tidak sesuai harapan, menurut Sofyan hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tidak sesuai harapan, Uni Eropa yang juga masih di ICU. Mungkin hanya Amerika Serikat (AS) yang membaik. Ini jadi tantangan bagi Indonesia,” imbuhnya.

Dari sisi domestik, beberapa harga komoditas terus menurun, terutama komoditas andalan ekspor seperti Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara. Inilah yang menjadi persoalan pada neraca perdagangan Indonesia menurut Sofyan.

“Sekarang harga komoditas turun. Jadi menteri sekarang bukanlah kesempatan yang bagus, karena banyak persoalan yang harus dihadapi, sehingga timbul masalash di nneraca perdagangan kita,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Penerapan UMP di NTT, Pemerintah Diminta Awasi Pengusaha

Kupang, Aktual.co — Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertran) Nusa Tenggara Timur (NTT) Simon Tokan mengatakan bahwa Gubernur Frans Lebu Raya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2015 sebesar Rp1.250.000.
“Penetapan UMP ini sudah melalui pembahasan secara baik antara pengusaha, pekerja dan pemerintah provinsi (Pemprov) NTT,” kata Simon Tokan, di Kupang, Selasa (25/11).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NTT Stanis Tefa menyebutkan, UMP Provinsi NTT 2015 yang akan ditetapkan akhir pekan ini sangat tidak membantu masyarakat.
Menurutnya, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maka semestinya UMP NTT disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Jika ditetapkan UMP NTT Rp 1.250.000, itu sangat tidak cukup, apalagi pemerintah sudah menaikkan harga BBM,” kata Stanis.
Besarnya UMP NTT sudah melalui pembahasan oleh pihak terkait yakni antara pengusaha, dewan pengupahan provinsi, pekerja, dan pemerintah.
Sebagian besar pengusaha di wilayah Provinsi NTT membayar gaji karyawan atau pekerjanya tidak sesuai UMP yang berlaku.
“Karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yang serius dalam pelaksanaan keputusan mengenai UMP supaya para pekerja tidak dirugikan,” kata dia.
UMP NTT 2015 ditetapkan sebesar Rp 1.125.000 dan naik sebesar Rp 100.000 dari 2014. Jumlahitu berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Ketua DPRD Sumut Kecam Pengadaan Mobil Baru Gubernur

Medan, Aktual.co —Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah mengaku menolak penyediaan fasilitas mobil baru Gubernur Sumut untuk kebutuhan dinas.
“Kita sangat tidak setuju, kalau Gubernur minta mobil baru di jakarta, masih banyak masyarakat yang butuh,” kata Ajib kepada Aktual.co di Medan, Selasa (25/11).
Menurut Ajib, jika pengadaan mobil dinas baru disetujui oleh legislatif yang lama dalam anggaran, akan ditinjau kembali.
“Kalaupun itu disetujui oleh dewan yang lama, kita akan tinjau itu. Kita harus punya ‘Sense of crisis’, jangan dengan failitas yang baik, kinerja tidak baik,” kata dia.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho rencananya akan disediakan fasilitas mobil baru untuk kendaraan dinas di Jakarta. Mobil baru itu adalah Toyota Alphard dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1,4 milyar.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain