12 Januari 2026
Beranda blog Halaman 41514

KPK Kembali Gelar Rekontruksi Suap Gubernur Riau

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hari ini, Selasa (25/11) menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap izin lahan yang melibatkan Gubernur Riau non aktif, Annas Maamun.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan,  rekonstruksi dilakukan di Rumah Dinas Annas Maamun, di Pekanbaru, Riau, dengan menghadirkan Annas Maamun dan Gulat Manurung.
“Betul, ada rekonstruksi di rumah dinasnya, dihadirkan AM dan GM,” kata Priharsa melalui pesan singkat, Selasa (25/11).
Annas dan Gulat diamankan dalam operasi tangkap tangan di perumahan mewah Kompleks Grand Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (25/09).
Dalam OTT itu diketahui, Annas disangka menerima suap senilai Rp2 miliar dari Gulat berkaitan dengan proses alih fungsi hutan. Barang bukti yang berhasil disita dalam OTT meliputi 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta.
Selain dugaan suap alih fungsi lahan, duit tersebut juga diduga merupakan bagian dari ijon proyek-proyek lainnya di Provinsi Riau.
Sebagai pihak penerima suap, Annas disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementar Gulat sebagai pihak pemberi dijerat pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Aksi di RRI, LMND Tuntut Tiga Menteri Turun

Jakarta, Aktual.co —Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melakukan aksi menolak kenaikan BBM bersubsidi, di depan Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) di jalan Medan Merdeka Barat.
Tujuan mereka berdemo di sana agar tiga tuntutan mereka disiarkan langsung oleh RRI.
Pertama, dibatalkannya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Kedua, pemerintah harus menasionalisasi perindustrian tambang asing. Ketiga, menuntut dihentikannya liberalisasi migas dari hulu sampai hilir.
“Kita akan siaran langsung di RRI agar seluruh rakyat tahu apa yang sudah dilakukan Pemerintahan Jokowi – JK agar media tidak intervensi dengan pemerintah,” kata Vivin Sri Wahyuni, Ketua LMND di Jakarta, Selasa (25/11).
Menurut Vivin, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak terlepas dari agen neolib yang sudah menyusup ke dalam Pemerintahan Jokowi.
“Jokowi JK dan menterinya harus bertanggung jawab atas kenaikan BBM ini, bertanggung jawab kepada rakyatnya, mereka sudah dikelilingi oleh Neolib, Asing yang punya kepentingan sendiri,” ujarnya.
Selain itu, LMND bahkan juga mendesak Jokowi harus turun. Termasuk tiga menteri di pemerintahannya, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
“Tiga menteri tersebut harus turun karena sudah menyakiti rakyat dan mementingkan kebutuhan asing bukan kebutuhan rakyatnya.”
Massa aksi masih melakukan orasinya di depan Gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat dan akan menuju Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara. Massa aksi ini tergabung dari beberapa elemen, di antaranya, HMI-MPO, FNBI dan PII (Pelajar Islam Indonesia).

Artikel ini ditulis oleh:

Yakin Islah Tepat Waktu, Indonesia tak Mungkin Alami Shutdown

Jakarta, Aktual.co — Fraksi Hanura di DPR RI meyakini jika kesepakatan antara koalisi merah putih (KMP) dengan koalisi Indonesia hebat (KIH) diyakini akan rampung sebelum 5 Desember 2014 nanti.
Pasalnya, jika kesepakatan itu terjadi deadlock dalam penyelesaian dualisme parlemen ini, tentunya akan mempengaruhi pembagasan anggaran pemerintah untuk tahun depan.
“Saya tidak yakin kesana, kita sudah bersepakat semua (KIH-KMP) dan tidak akan deadlock, kondisi terburuk pemerintahan bisa menggunakan anggaran lama,” kata Wakil Ketua Fraksi Hanura di MPR RI, Muhammad Farid Al Fauzi kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
Apakah bila pemerintah menggunakan anggaran dari APBN lama, dana itu cukup untuk menjalankan semua program pemerintah, atau malah akan mengalami kerusakan struktur pemerintahan yang mengakibatkan shutdown seperti di Amerika Serikat (AS)?. Ia pun mengatakan jika pemerintahan Indonesia tidak mungkin mengalami seperti di negeri Paman Sam tersebut.
“Tidak mungkin shutdown seperti AS, karena AS itu kan mejalankan sistem presidensialnya itu kan betul, kalau kita kan masih setengah-setengah menjalankannya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Larang Menteri ke DPR, Fadli: Pemerintah Mau Dapat Uang Dari Langit?

Jakarta, Aktual.co — Sikap pemerintah yang tidak mau hadir dalam rapat dengan DPR diyakini akan merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak bisa cair tanpa persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, jika pemerintah tetap tidak hadir dalam rapat dengan DPR, maka pembahasan APBN P akan mandek dan tidak akan disahkannya. Pemerintah pun harus memikirkan efek besar akibat sikapnya itu (mangkir dari rapat dengar pendapat)
“Itu bisa masuk kategori conten of parlament. Kalau misalnya mereka tidak hadir dan kemudian tak disahkan APBN P, lantas mereka (pemerintah) mau dapat anggaran darimana? Dari langit?,” tandas Fadli Zon di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
Oleh sebab itu, lanjut Fadli, DPR mengingatkan presiden Jokowi agar tidak terjabak melanggar ketentuan konstitusi.
“Mereka harus ikuti proses konstitusi. Ini bukan banana republik, ini republik Indonesia. Aturan main yang sudah diatur oleh konstitusi kita,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Mahasiswa Kota Bogor Demo Tolak BBM dan Tolak Neolib

Jakarta, Aktual.co —Unjuk rasa menolak kenaikan BBM kembali dilakukan oleh gabungan mahasiswa di Kota Bogor, Jawa Barat dengan melakukan penutupan jalan, Selasa (25/11).
Aksi yang dimulai pukul 09.30 WIB diawali di depan Tugu Kujang Jalan Padjajaran, mahasiswa berorasi dan melakukan penutupan jalan selama kurang lebih 30 menit.
Usai berorasi di Tugu Kujang, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI, PMII, GMNI melakukan “longmarch” menuju Balai Kota Bogor.
Dalam aksinya, mahasiswa berjalan kaki menutup ruas jalan hingga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Padjajaran menjadi tersendat.
Mahasiswa terus menyerukan aspirasnya menolak kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi yang dinilai menyengsarakan rakyat kecil.
Selama melakukan aksi, mahasiswa berorasi di sejumlah titik seperti di pertigaan Jalan Jalak Rahupat, selama kurang lebih 20 menit hingga menutup akses kendaraan yan akan melintas.
Mahasiswa kembali melanjutkan aksinya berjalan kaki menuju Istana Bogor, di depan gerbang istana massa kembali berorasi.
Usai berorasi di depan gerbang istana, mahasiswa bergerak menuju Balai Kota untuk kembali berorasi.
Aksi mahasiswa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian yang mencegah agar mahasiswa tidak menutup jalan di depan Balai Kota.
Mahasiswa diperbolehkan berunjuk rasa di depan Plaza Balai Kota, selain berorasi mahasiswa juga membakar ban bekas.
Dalam orasinya mahasiswa juga mengkritisi program sehari tanpa kendaraan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai bentuk pencitraan serta mendukung kenaikan BBM.
Mahasiswapun mendesak Wali Kota Bogor untuk keluar dan mendengarkan aspirasi mereka.
Selama lebih 30 menit berorasi mahasiswa mendesak agar wali kota keluar menemui massa dengan bergerak menuju gedung Balai Kota.
Sempat terjadi dorong-dorongan antara aparat dan mahasiswa yang mendesak untuk masuk ke Balai Kota.
Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman bersedia menemui mahasiswa dan memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan.
Menurut Usmar kenaikan BBM sudah ditetapkan dan diputuskan sehingga tidak bisa lagi ditolak dan harus dijalankan.
“Terkait satu hari tanpa kendaraan bukan untuk pencitraan, kita hanya mencoba menumbuhkan budaya naik angkot dan bersepeda di masyarakat, mengurangi kepadatan dan polusi di Kota Bogor,” kata Usmar.
Dalam orasinya mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya menggugat kenaikan harga BBM, memberantas mafia migas, stop arogansi aparatur pemerintahan, bubarkan SKK migas, nasionalisasi aset-aset asing dan laksanakan reformasi agraria.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Menkeu Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8 persen di 2015

Jakarta, Aktual.co — Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun pada kuartal ketiga 2014, yakni 5,1 persen. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 menjadi lebih besar, yakni 5,8 persen.

Menurut Bambang, target pertumbuhan ekonomi 2015 bisa tercapai atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pada tahun ini. Pasalnya, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat menghemat anggaran hingga Rp100-140 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastrutur.

“Kenaikan fuel subsidi akan bisa digunakan untuk infrastruktur dan sektor produktif lainnya. Sehingga angka pertumbuhan ekonomi di tahun depan bisa 5,8 persen dengan melihat formulasi kasus ini,” ujar Bambang di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (25/11).

Lebih lanjut dikatakan Bambang, dirinya yakin akan pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Menurutnya, pemerintah akan menggunakan anggaran untuk penuhi visi dan misi yang sudah dicanagkan dan mulai dilakukan pada tahun depan.

“Kita juga perlu berpikir positif dengan makin banykanya foreign direct investment. Kita tetap optimis pertumbuhan ekonomi tumbuh secara sustainable,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain