Jakarta, Aktual.co — Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota akan dibahas pada awal Januari 2015.
Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Manik, di Jakarta, Selasa (25/11).
“KPU sudah menyampaikan bahwa akan konsentrasi pada berlakunya Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 yang mengarah pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2015,” katanya.
Menurut Husni, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan diskusi awal Januari 2015 tersebut, di mana masyarakat sipil pun harus melakukan pemantauan terhadap isi pembahasan di dalamnya.
“Dengan adanya pemantauan dari masyarakat sipil, maka praktek demokrasi, hak-hak sipil dan apa yang hendak diwujudkan dapat tercapai,” ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya berterima kasih atas kontribusi semua pihak yang mau ikut serta dalam upaya penguasaan demokrasi.
“Perjuangan kita belum selesai walaupun pemilu 2014 sudah selesai, karena ada tugas baru yang harus diemban,” katanya lagi.
Dia menjelaskan perpu tersebut tidak hanya akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetapi juga KPU dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
“Kami akan memaksimalkan waktu yang ada untuk fokus pada satu opsi, karena kami belum memahami opsi dua yang dimaksud seperti apa dan ini membutuhkan waktu guna mendalami,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus melengkapi berkas penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Sumatera Selatan tahun 2010-2011.
Dalam rangka itu KPK memanggil Forest Jieprang yang merupakan Konsultan Perencana Gedung serbaguna yang dipersiapkan untuk SEA Games 2011.
“Forest Jieprang dipanggil untuk tersangka RA (Rizal Abdullah),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (25/11).
Diketahui pada November 2011 silam, Forest Jieprang pernah bersaksi untuk terdakwa kasus suap wisma atlet, Wafid Muharam di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Dalam kesaksiannya Forest mengaku mendapatkan fee sebesar Rp 1,651 miliar dari PT Duta Graha Indonesia  hanya dengan membuat gambar gedung Wisma Atlet SEA Games.
Sementara, Rizal Abdullah selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet, disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Rizal diduga melakukan mark up atau pengelembungan anggaran pada kedua proyek tersebut. Kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp 25 miliar

Artikel ini ditulis oleh: