Jakarta, Aktual.co — Sikap pemerintah yang tidak mau hadir dalam rapat dengan DPR diyakini akan merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak bisa cair tanpa persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, jika pemerintah tetap tidak hadir dalam rapat dengan DPR, maka pembahasan APBN P akan mandek dan tidak akan disahkannya. Pemerintah pun harus memikirkan efek besar akibat sikapnya itu (mangkir dari rapat dengar pendapat)
“Itu bisa masuk kategori conten of parlament. Kalau misalnya mereka tidak hadir dan kemudian tak disahkan APBN P, lantas mereka (pemerintah) mau dapat anggaran darimana? Dari langit?,” tandas Fadli Zon di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
Oleh sebab itu, lanjut Fadli, DPR mengingatkan presiden Jokowi agar tidak terjabak melanggar ketentuan konstitusi.
“Mereka harus ikuti proses konstitusi. Ini bukan banana republik, ini republik Indonesia. Aturan main yang sudah diatur oleh konstitusi kita,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pekerjaan berat sudah menanti KPU karena harus fokus mempersiapkan diri untuk membahas Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembahasan rencananya dilakukan pada awal Januari 2015
“KPU akan konsentrasi pada berlakunya Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 yang mengarah pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2015,” kata Husni di Jakarta, Selasa (25/11).
Mulai awal Januari nanti, lanjut Husni, akan digelar berbagai diskusi untuk menguliti Perpu Pilkada tersebut. Dia pun meminta masyarakat sipil untuk ikut melakukan pemantauan terhadap isi peraturan itu
“Dengan adanya pemantauan dari masyarakat sipil, maka praktek demokrasi, hak-hak sipil, dan apa yang hendak diwujudkan dapat tercapai,” ungkap Husni.
Bekas ketua KPU Daerah Sumatera Barat ini mengaku sangat senang dan berterima kasih atas kontribusi semua pihak yang aktif dalam penguasaan jalannya demokrasi di Indonesia.
“Perjuangan kita belum selesai walaupun pemilu 2014 sudah selesai, karena ada tugas baru yang harus diemban,” tuntas Husni.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyayangkan dikeluarkannya surat Sekretaris Kabinet yang melarang kementerian dan lembaga mengadakan rapat kerja dengan alat kelengkapan dewan di DPR.
“Kalau sikap ini terus dilakukan pemerintah sedang melakukan blunder sendiri,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (25/11).
Mahfudz mengatakan apabila pemerintah menginstruksikan hal tersebut maka langkah itu merupakan kesalahan karena bisa dinilai tidak paham UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.
Dia menegaskan dalam UU tentang MD3 ditegaskan bahwa apabila dalam tiga kali panggilan, menteri atau pimpinan lembaga tidak datang dalam undangan DPR maka bisa dipanggil paksa.
“Pada Januari 2015 pemerintah mengajukan APBN-P 2015, dan apabila DPR tidak mau terima pemerintah, apa menteri bisa bekerja,” ujarnya.
Komisi I DPR RI, menurut dia, telah menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah mitra kerja komisi untuk membahas berbagai hal. Namun, ujar Mahfudz, karena ada arahan surat tersebut maka para mitra kerja untuk sementara waktu tidak bisa ikut rapat dengan Komisi I.
“Apabila situasi ini berlanjut akan menimbulkan situasi kegaduhan politik,” katanya.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto telah mengirimkan surat kepada jajaran Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepolisian RI, para kepala staf angkatan, Kepala BIN dan Plt Kejagung.
Surat yang bernomor SE-12/Seskab/XII/2014 tanggal 4 November 2014 tersebut intinya menyatakan bahwa para menteri Kabinet Kerja dan pihak terkait lain sebagaimana disebutkan di atas untuk menunda pertemuan dengan DPR baik dengan pimpinan maupun alat kelengkapan DPR.
Hal itu disebabkan untuk memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal.

Artikel ini ditulis oleh: