Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo mengaku khawatir jika nanti para menterinya yang melakukan rapat dengan DPR akan membuahkan hasil keputusan keliru.
Hal itu disampaikan Presiden menanggapi surat edaran tentang pelarangan menterinya rapat dengan DPR.
“Kalau KMP dan KIH belum islah dikhwatirkan nanti ada keputusan yang keliru. Nanti kita dateng ke sini keliru, datang ke sini keliru. Lihat di sana (DPR) apakah sudah rampung, baru selesai” ujarnya usai menggelar makan siang bersama para gubernur di Istana Bogor, Senin (24/11).
Jokowi melihat, belum ada yang penting yang harus dirapatkan dengan DPR. Dia juga mengatakan, bahwa menterinya baru satu bulan bekerja.
“Kerja baru sebulan apanya mau dipanggil?” seloroh Jokowi.
Jokowi memutuskan akan tetap melarang para menterinya rapat dengan DPR sama proses islah KMP-KIH rampung. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (24/11),  melakukan pemeriksaan terhadap Suryani Zaini, terkait kasus suap alih fungsi lahan hutan lindung di Kabupaten Bogor dengan tersangka Presiden Direktur PT Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala aliasa Swee Teng.
“Iya betul diperiksa untuk tersangka KCK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Senin (24/11).
Dari agenda yang dipublikasikan oleh Humas KPK, Suryani Zaini hari ini diperiksa sebagai saksi, dengan perkara rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor.
Suryani tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.23 WIB dengan mengenakan batik, Presiden Komisaris PT Indosiar Karya Mandiri Tbk., dan Wakil Presiden Komisaris PT Surya Citra Media Tbk., itu diperiksa hingga pukul 15.00. Suryani bungkam saat dicercar pertanyaan oleh wartawan dan bergegas meninggalkan Gedung KPK dengan menggunakan Kijang Inova hitam bernomor polisi B 28 NVI.
Belum diketahui apa kaitan Suryani dalam perkara ini, pihak KPK pun belum memberikan keterangan resmi. Tetapi, menurut informasi yang beredar, Suryani kerap dipanggil ‘Bunda’ oleh para tersangka.
Diketahui Tim penyidik KPK telah menangkap Swee Teng lantaran diketahui berusaha menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi, terkait kasus suap izin lahan melibatkan Direktur PT Bukit Jonggol Asri Franciscus Xaverius Yohan Yap, Bupati non-aktif Bogor Rachmat Yasin dan anak buahnya, Muhammad Zairin. Selepas pemeriksaan, Swee Teng langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Cipinang Kelas I cabang KPK.
Atas perbuatannya, KPK menyangka Sui Teng melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sui Teng juga dianggap menghalangi penyidikan dan disangkakan melanggar pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Laporan: Acep Nazmudin

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara sekaligus Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi mengatakan hingga kini, baru 30 dari total 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 yang baru menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ke KPK hingga Senin (24/11).
“DPR lebih dari 30-an,” Kata Johan Budi, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (24/11).
Saat ditanya oleh wartawan, apakah Ketua DPR periode 2014-2019, Setya Novanto juga termasuk yang telah melapor, Johan tidak mengetahuinya.
“Aku cek dulu ya aku enggak hafal,” cetus dia.
Mengenai masih sedikitnya anggota DPR yang sudah menyerahkan LHKPN, menurut Johan, hal itu terjadi kemungkinan banyak anggota DPR periode sebelumnya kembali menjabat. “Mungkin menganggap tidak ada yang baru yang perlu dilaporkan,” kata dia.
Meskipun demikian dia menegaskan, sebagai anggota penyelenggara negara, maka anggota DPR yang baru dilantik, diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya karena telah diatur oleh undang-undang.
“Tapi kan kita masih punya waktu dua sampai tiga bulan, tunggu saja,” tutup dia.
Laporan: Acep Nazmudin

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penaikan harga Bahan Bakar Minyak berimbas kepada penaikan harga gas elpiji. Padahal tidak ada regulasi dari pemerintah mengenai penaikan harga tabung gas.
Imbas dari penaikan itu pun akhirnya memicu berbagai aksi, seperti halnya terjadi di wilayah Denpasar, Bali. Senin (24/11), Polres Kota Denpasar menangkap dua pengoplos elpiji subsidi ukuran tiga kilogram ke dalam elpiji ukuran 12 kilogram.
“Pengungkapan kasus pengoplosan elpiji tersebut berkat informasi dari masyarakat. Setelah kami telusuri dan cek di lapangan ternyata praktik elpiji oplosan itu dilakukan secara manual,” kata Wakil Kepala Polresta Denpasar, Ajun Komisaris Besar Nyoman Artana di Denpasar.
Kedua pelaku tersebut yakni Ni Ketut Swani yang merupakan pemilik warung dan Bursa Adnis yang merupakan karya warung.
Keduanya dicokok pada Jumat (21/11) sekitar pukul 11.00 Wita di warungnya yakni Warung Dauh Ayu di Jalan Kendedes Kuta, Kabupaten Badung. Selain menciduk keduanya, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk penyelidikan lebih lanjut di antaranya tabung elpiji berukuran 3 kilogram sebanyak 100 tabung, 12 kilogram (12), segel tabung gas berukuran 3 kilogram (30), dan karet penutup tabung (30).
Selain itu polisi juga menyita 12 pipa besi yang digunakan sebagai penghubung pemindah gas, alat timbangan (1) dan alat congkel karet (2).
“Dalam praktiknya, pelaku melaksanakan pengoplosan secara manual dan dilakukan secara perseorangan,” kata dia.
Polisi menjerat keduanya dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yakni pasal 55 dan atau pasal 53 huruf (b) dan atau (c) dan atau (d) dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara. Keduanya kini masih diperiksa intensif terkait praktik pengoplosan elpiji itu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Banyak pihak yang kecewa dengan Presiden Joko Widodo yang menunjuk dan melantik politikus Partai NasDem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Bahkan, tak sedikit kalangan menilai jika penunjukan anggota komisi III DPR RI itu sebagai Jaksa Agung untuk menutupi kasus Transjakarta, yang diduga melibatkan Joko Widodo, saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Tak hanya soal Transjakarta, pemilihan HM Prasetyo juga diduga sengaja untuk menutupi kasus penyalahgunaan kredit Bank Mandiri ke PT Cipta Graha Nusantara (PT CGN) senilai Rp 160 miliar yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.  

Menangapi hal itu, Ketua komisi III DPR RI Muhammad Aziz Syamsuddin enggan berspekulasi. Dirinya mengatakan jika itu hak Presiden.

“Entah untung kepentingan apa (Prasetyo dipilih jadi Jaksa Agung),” kata Aziz di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Meski demikian Aziz sadar jika secara UU tidak diatur pemilihan Jaksa Agung harus dari profesional. Kader Partai Politik juga boleh menempati kedudukan Jaksa Agung.

“Tetapi masalahnya, komitmen pak Jokowi dan Jusuf Kalla pada saat kampanye bahwa posisi Jaksa Agung akan diduduki orang netral itu aja problemnya,” kata Aziz.

Kini, kata dia, tugas rakyat untuk mengawasi kinerja penegak-penegak hukum. Jangan sampai para penegak hukum itu menutupi kejahatan-kejahatan pejabat negara.

“Terutama partai penguasa,” kata Aziz.

Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh: