jakarta, Aktual.co —Kisah-kisah anak-anak dan remaja yang menjadi korban bullying, tidak boleh dianggap enteng. Dampak bullying terhadap korban, ternyata bisa mendalam.

Untuk itu, Tim aktual mewawancarai salah satu psikolog anak, tentang dampak bullying terhadap anak.

Bulliying saat ini memang menjadi topik yang banyak dibicarakan akhir akhir ini. Terlepas lagi kasus bullying pada anak dan remaja semakin mencuat saat ini. Bullying memang terkesan hanya peristiwa sesaat.

“Hal yang perlu kita ketahui bahwa hal ini terjadi memiliki dampak luar biasa yang berpengaruh sepanjang kehidupan berikutnya. Dampak psikis yang ditimbulkan pasca bullying memiliki gradasi. Mulai dari sedang sampai berat” Jelas psikolog Efnie Indrianie,M.Psi,

Psikolog anak ini menuturkan dampak ringan hampir jarang ditemukan. Hal yang sangat berpengaruh pasca bullying adalah dampak negatif atas self concept pada anak. Karena, anak jadi merasa dirinya negatif, lemah, hina, tidak berguna, dan bahkan tidak berdaya.

“Selain itu” lanjutnya, “dengan sejumlah penilaian negatif anak tadi membuat anak lebih bersikap pesimis dalam menghadapi berbagai hal.”

Bahkan Efnie menemukan juga dampak bullying terberat. “Terkadang bisa sampai memicu depresi pada anak. Hal ini karena efek traumatis yang disebabkan oleh bulliying tadi. Anak merasa orientasi masa depannya menjadi semakin tidak jelas dan merasa hidupnya sudah berakhir.”  jelasnya.

Oleh karena itu, mengingat dampak bullying bisa begitu besar pada anak pasca bullying, alangkah baiknya jika kita mengetahui anak yang menjadi korban bulliying agar segera ditangani dengan sejumlah therapy untuk pemulihannya. Dan berikan ia kata-kata motivasi setiap hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua komisi III DPR RI Muhammad Aziz Syamsuddin mengatakan, Presiden Joko Widodo melanggar Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal itu, kata dia, dikarenakan saat dilantik oleh Presiden, HM Prasetyo masih berstatus sebagai anggota komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem.

Ketua DPP Partai Golkar bidang SDM itu menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 21 huruf a, Jaksa Agung tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

“Ketentuan dalam pasal 21 poin a UU Kejaksaan mengisyaratkan bahwa Jaksa Agung ketika dilantik bukanlah pejabat negara. Jadi, Presiden Jokowi melanggar pasal 21 poin a itu,” kata Aziz saat dihubungi Jumat (21/11).

Selain itu, dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan menyebut bahwa Jaksa Agung adalah pejabat negara.

“Kemudian di dalam pasal 21 poin a disampaikan bahwa, Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut UU. Misal anggota DPR atau DPD,” kata dia.

Kemarin, Kamis (20/11) petang, Presiden Joko Widodo telah melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Prasetyo merupakan politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem), salah satu partai pendukung pemerintah.

Sebelum terjun sebagai politikus Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (jampidum).

Artikel ini ditulis oleh: