Jakarta, Aktual.co — Biskuit adalah cemilan favorit keluarga dari kalangan anak-anak bahkan hingga remaja. Selain enak dan manis saat dimakan, biskuit juga adalah teman manis saat menikmati secangkir teh manis atau coklat panas.

Namun tahukah Anda bahwa ada bahaya tersembunyi di balik sekeping biskuit?

Biskuit manis yang diproduksi secara massal, sebagaimana diberitakan dailymail, ternyata mengandung lemak jahat. Yaitu lemak yang bisa membahayakan kesehatan otak kita,terutama karena berdampak bisa menumpulkan memori otak. 

Hasil penelitian University of California, San Diego School of Medicine, yang dipimpin oleh Dr Beatrice Golomb, menemukan bahwa “Lemak jahat atau lemak trans” ternyata banyak ditambahkan oleh produsen ke dalam biskuit untuk membuatnya terasa lebih lezat dan tetap renyah.

Lemak ini ditemukan mampu menyumbat sirkulasi darah ke otak, sehingga membuat otak tidak bisa berfungsi dengan maksimal. “Otak Anda akan kehilangan fungsinya dan menurunkan kemampuan Anda dalam mengingat,” jelasnya.

Kesimpulan penelitian diperoleh, karena, “Kami mengetahuinya setelah melakukan serangkaian tes pada mereka yang suka mengonsumsi biskuit manis. Hasilnya, mereka mendapatkan nilai yang buruk dalam tes memori.” lanjutnya.

Beatrice menambahkan lemak jahat itu tidak hanya mampu merusak kemampuan otak, namun mengganggu pula kesehatan jantung.

Sehingga solusi teraman ialah lebih baik membuat biskuit sendiri yang lebih sehat. Karena kita bisa memilih bahan biskuit sendiri yang sesuai standar aman dan sehat.

Dikutip dailymail, Kamis (20/11)

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan memberi bantuan hukum kepada dirjen maupun stafnya yang terlibat dugaan kasus korupsi dalam proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Sekjen. Kami akan menyiapkan tim pembela untuk mendampingi mereka, baik yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun yang sedang dimintai keterangan oleh penyidik,” kata Tjahjo.

Dia menjelaskan alasan penyediaan bantuan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi bernilai Rp 5,9 triliun tersebut didasarkan pada asas praduga tak bersalah.

Sepanjang dirjen dan staf yang terlibat tersebut belum mendapatkan putusan hukum tetap sebagai terdakwa, kata Tjahjo, maka mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga yang menaunginya.

“Selama belum ada keputusan hukum yang inkracht, kami juga harus menghargai asas praduga tak bersalah, kalau mau diproses KPK, ya silakan saja. Saya kira wajar kalau ada staf yang punya masalah hukum harus dibela terlebih dahulu,” kata dia.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang dimulai sejak 2011, KPK telah beberapa kali memeriksa dan memanggil Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman, staf Ditjen Dukcapil, serta pihak-pihak terkait dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

KPK baru menetapkan satu orang tersangka yakni Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Sugiharto. Terakhir, KPK kembali menggeledah Kantor Ditjen Dukcapil di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, rumah Dirjen Irman, dan rumah Sekretaris Dirjen Drajad Wisnu.

Drajat pernah beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi e-KTP di Kementerian Dalam Negeri dengan tersangka Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto. Saat itu, jabatan Drajat adalah Kasubdit Identitas Penduduk Ditjen Dukcapil.

Sementara itu Sugiharto, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek e-KTP, diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Menurut perhitungan sementara KPK, dugaan nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun.

Dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Juru bicara KPK Johan Budi menyebutkan, nilai proyek pengadaan e-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp6 triliun.

Konsorsium Perum Percetakan Negara RI merupakan pemenang tender proyek e-KTP yang bernilai Rp6 triliun tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik menyesalkan pengangkatan HM Prasetyo yang berasal dari Partai NasDem sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.

“Penunjukan HM Prasetyo membuat saya mempertanyakan kembali komitmen Presiden (Joko Widodo) untuk penegakan hukum ke depan,” kata Erma saat dihubungi, Kamis (20/11) malam.

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan di Indonesia masih banyak calon Jaksa Agung yang tidak berasal dari partai politik, dan merupakan figur berintegritas dan bersih, baik dari eksternal maupun internal kejaksaan.

“Saya pribadi melihat figur seperti Mas Achmad Santosa, Todung Mulya Lubis adalah calon yang lebih layak dibanding dengan HM Prasetyo. Jika dilihat dari rekam jejak keduanya,” kata Erma.

Menurut dia, setelah menunggu kekosongan 30 hari untuk orang nomor satu di Kejaksaan Agung, Partai Demokrat kecewa dengan terpilihnya HM Prasetyo yang notabene adalah politikus NasDem dan sekaligus anggota DPR RI 2014-2019.

Penunjukan tersebut, kata dia, memperlihatkan tidak pekanya Presiden Joko Widodo dalam melihat kandidat-kandidat lain yang berpotensi dan tidak berasal dari lingkungan politisi.

Posisi Jaksa Agung adalah pimpinan institusi tertinggi penegakan hukum dari korp Kejaksaan. Memilih politisi sebagai Jaksa Agung, menurut Erma, adalah langkah mundur, karena tidak ada jaminan HM Prasetyo tidak memiliki agenda-agenda politik internal yang akan dibawanya ke dalam tubuh Kejaksaan Agung.

“Institusi Kejaksaan Agung harus dijaga marwahnya sebagai lembaga penegak hukum yang harus bebas dari kepentingan politik dan pengaruh partai politik,” kata Erma.

Artikel ini ditulis oleh: