Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai, Partai Golkar mengambil langkah tepat apabila tetap memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum partai pada Musyawarah Nasional IX di Bandung, 30 November 2014.

“Golkar tidak salah punya Ketua Umum Aburizal Bakrie. Saya hanya bisa berdoa karena saya tidak punya suara di Partai Golkar,” kata Prabowo dalam acara pengukuhan Koalisi Merah Putih (KMP) DIY, di Yogyakarta, Kamis (20/11).

Menurut Prabowo, Aburizal merupakan sosok patriot dan nasionalis sejati sehingga pantas menjabat posisi ketua umum. Itu terbukti saat beliau rela membantu dana miliaran rupiah untuk pembangunan beberapa gedung Kopassus pada saat rezim Presiden Soeharto, tanpa pamrih.

“Ini wajib saya sampaikan di depan umum karena beliau tidak mau cerita,” kata dia.

Terlepas dari pencalonan kembali Ical, sapaan akrab Aburizal, sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Prabowo meminta Ical agar tetap terus menjabat sebagai Ketua Presidium KMP Pusat.

“Ical bukan hanya pemimpin yang nasionalis, tetapi juga religius, bukan hanya seorang teknokrat tetapi juga santri. Beliau mungkin di masa mendatang bisa jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI),” kata dia disambut tawa para peserta deklarasi KMP DIY.

Hingga saat ini, ada delapan nama yang masuk bursa calon Ketua Umum DPP Partai Golkar. Mereka yang menyatakan akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munas IX antara lain Agung Laksono, Hajriyanto Y Thohari, Agus Gumiwang, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, MS Hidayat, dan Airlangga Hartanto.

Aburizal juga menyatakan siap kembali maju mencalonkan diri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, Munas IX Partai Golkar yang diputuskan berlangsung 30 November 2014 di Bandung, harus dilakukan secara tertutup dan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan adanya keadilan dalam proses tersebut.

“Munas yang akan datang di Bandung (30 November 2014), harus melibatkan KPK, dan pemungutan dilakukan secara rahasia atau tertutup,” kata Agun, Kamis (20/11).

Dia mengatakan, dalam Rapimnas Golkar di Yogyakarta 18-19 November 2014, yang dihadiri seluruh DPD tingkat I Golkar menyepakati penyelenggaraan Munas dipercepat menjadi 30 November 2014.

Hal ini bertentangan dengan kesepakatan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan munas digelar Januari 2015, sesuai rekomendasi munas sebelumnya.

Menurut Agun keputusan perepatan munas adalah desain lama yang sudah sejak lama pula ditentangnya.

Percepatan munas yang diawali rapimnas menurutnya bertujuan untuk mendorong terjadinya aklamasi pemilihan Aburizal Bakrie menjadi ketua umum kembali, dan bertentangan dengan desakan regenerasi kepemimpinan Golkar.

Meskipun demikian Agun meyakini para ketua DPD provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia pada saatnya di munas akan berubah dan memilih dengan hati nuraninya.

“Karena mereka kader-kader partai yang masih punya mata, hati, telinga dan pikiran yang sehat melihat tantangan dan masa depan partai di pemilu 2019,” kata dia.

Oleh karena itu dia meminta munas dilakukan tertutup dan melibatkan KPK, untuk mencegah terjadinya tekanan terhadap pemilik suara.

Artikel ini ditulis oleh: