Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, ada wacana menggunakan hak interpelasi DPR kepada Presiden Joko Widodo.

Penggunaan hak tersebut dilayangkan terkait penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Bahkan, kata dia, saat ini pimpinan DPR sedang menunggu proses interpelasi yang sedang dilakukan anggota DPR.

“Keinginan hak interpelasi kami ketahui baru kemarin. Sehingga kawan-kawan yang ingin mengajukan masih dalam proses dikumpulkan,” kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/11).

Agus mengatakan, sesuai dengan aturan interpelasi, minimal tanda tangan yang dilakukan anggota DPR lintas fraksi yakni 20 orang. Setelah syarat terpenuhi, pimpinan DPR akan segera mengirim surat ke Jokowi.

“Kalau sudah melebihi 20 bisa diajukan, lebih banyak lebih baik, nanti baru diproses,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan, terkait dengan penaikan BBM tanpa alasan yang masuk akal oleh Presiden Jokowi, dalam waktu dekat DPR akan gulirkan penggalangan tanda tangan lintas fraksi untuk penggunaan hak interpelasi.

“DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD 105 per barel, sementara harga minyak saat ini di di bawah USD 80 per barel,” kata Bambang.

Diketahui, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS menolak penaikan harga BBM. Mereka mewacanakan bakal pertanyakan hal ini kepada Presiden Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan sekaligus melantik politikus partai Nasdem Prasetyo menggantikan Basrief Arief siang ini di Istana negara, Kamis (20/11).
Terkait hal tersebut, kordinator bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengaku sudah mendengar informasi tersebut. Menurut dia, kabar tersebut sangat menganggetkannya.
“Berita duka cita. Kami mendapat informasi bahwa M Prasteyo, politisi dari Partai Nasdem dan dilantik hari ini menjadi Jaksa Agung. Semoga saja informasi ini tidak benar,”cetus Emerson kepada wartawan, Kamis (20/11).
Emerson mengatakan, jika informasi tersebut ternyata benar adanya maka akan menjadi mimpi buruk bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kejaksaan menjadi tidak independen dan rawan Intervensi politik. Kita juga pesimis jaksa agung dari politisi mampu membawa perubahan atau reformasi di kejaksaan serta mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi ini,”tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Cokelat, siapa yang tidak memfavoritkan makanan tersebut? Makanan berbahan manis ini banyak digemari oleh anak-anak bahkan hingga dewasa. Dan tahukah Anda ada kabar buruk pagi Anda penikmat coklat. Pasalnya di beberapa negara penghasil cokelat akan mengalami defisit dan hal ini akan mempengaruhi keberadaan cokelat di dunia. 
Produsen cokelat di Swiss, Barry Callebaut Group, menyebutkan bahwa mereka akan mengalami krisis dan defisit cokelat pada tahun 2020. Krisis cokelat ini bisa menyebabkan tingginya harga bahan dasar cokelat menjadi dua kali lipat dari harga 8 tahun lalu. 
Bahkan produsen coklat yang selalu mengirim produknya ke berbagai seniman dan pengolah cokelat itu mengatakan bahwa saat ini permintaan cokelat sangat tinggi, membuat harganya juga ikut melambung. 
Akibatnya cokelat yang diproduksi jadi semakin kecil dan disiasati dengan menambahkan kacang, biskuit atau wafer. 
Dan terkaitnya dengan Isu penyakit Ebola juga menjadi salah satu penyebab langkanya cokelat. Hampir 70 persen produksi cokelat berasal dari kebun cokelat di Afrika Barat. Sementara saat ini wabah Ebola yang menyebar di Afrika menyebabkan pasar jual beli cokelat menjadi terguncang. 
Sebenarnya jika dilihat dan bahkan dirasakan, coklat adalah makanan yang menyehatkan, menyenangkan. Hanya saja cokelat memang mengandung kafein. Namun efek anti oksidan dan anti stres dari cokelat boleh dibilang baik, bisa meredakan stres, mengurangi selulit dan mencerahkan kulit. 
Dan ternyata sekarang salah satu alternatif untuk pengganti cokelat yang dimakan adalah Carob. Konon rasanya mirip dengan cokelat, namun bebas dari kafein. Terbuat dari biji-bijian dan saat ini banyak dijual dalam bentuk serbuk. Nah, Anda bisa memilih cokelat atau carob, yang pasti jangan sampai berlebihan ya. Selain menghemat stok, juga untuk menjaga kesehatan Anda. Dikutip dari laman berita Wanita, Kamis (20/11). 

Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Koalisi Merah Putih (KMP), Aburizal Bakrie sudah memberi instruksi kepada KMP di DPR untuk mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu, kata dia, lantaran pemerintahan Jokowi-JK yang baru berjalan sebulan namun sudah banyak membuat pengelolaan situasi politik‎ dan kebijakan yang meresahkan. Khusus untuk keputusan menaikkan harga BBM.

“Kita tahu persis domain keputusan menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM itu ada di tangan Pemerintah. Namun karena ada beberapa hal yang membingungkan maka kita telah menginstruksikan kepada fraksi-fraksi KMP di DPR untuk mengajukan hak bertanya kepada Pemerintah sesusi hak konstitusional yang melekat pada DPR,” kata Ical dalam sambutan deklarasi KMP Jateng, di The Sunan Hotel Solo, Kamis (20/11).

Hal yang harus dipertanyakan terkait ‎penaikan BBM itu adalah hitung-hitungan menaikan harga saat harga minyak dunia turun sebesar 30 persen.

Selain itu, program-program kompensasi yang ditawarkan Pemenrintah, apakah program kompensasi itu sesuai dengan mata anggaran di APBN-P, hingga akan dikemanakan dana yang nantinya berhasil dihemat dengan penaikan harga BBM tersebut.

“Kita ‎akan pertayakan apakah benar-benar sudah siap menjalankan kompensasi itu. Apakah juga nomenklatur dan mata anggarannya sudah sesuai. Jangan sampai ‎program dengan tujuan mulia itu tidak bisa didanai karena momenklaturnya tidak sesuai dengan mata anggaran yang ada di APBN-P. Selain itu juga harus dijelaskan dana ‎yang berhasil dihemat dengan menarik subsidi itu, yang mencapai Rp 120 triliun. Nah dana itu akan digunakan untuk apa?” kata dia.

‎”Kita berharap Pemerintah bisa menjawabnya. Pemerintah memang punya hak tunggal menentukan keputusan itu, tapi dana untuk mengadakan itu (kompensasi) kan harus dapat persetujuan DPR. Karena itulah akan kita pertanyakan. Sahabat yang setia adalah yang mau mengatakan bahwa yang benar adalah benar, yang salah dikatakan salah.”

Artikel ini ditulis oleh: