29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 41595

Terbukti Menyuap, Artha Meris Divonis 3 Tahun Penjara

Jakarta, Aktual.co — Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memimpin sidang kasus suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas, Saiful Anwar manjatuhi hukuman kepada Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbolon 3 tahun bui.
“Mengadili menyatakan Artha Meris Simbolon meyakinkan dan bersalah serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhi hukuman kepada Artha Meris Simbolon selama 3 tahun penjara ” kata Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/11).
Majelis hakim juga mengganjar penyuap Rudi Rubiandini itu dengan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Hakim menilai, Artha Meris terbukti menyuap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini senilai USD 522.500. Uang tersebut diperuntutkan untuk Rudi melalu Deviardi yang merupakan pelatih golf Rudi Rubiandini. Jika dihubungkan dengan saksi-saksi mejelis hakim menilai hal tersebut terpenuhi unsur memberi.
Dalam menguraikan amar putusan, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah tindakan suap yang dilakukan Artha Meris tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang tengah giat-giatnya ditegakan. Artha Meris juga dinilai tidak mengakui perbuatannya menyuap Rudi Rubiandini.
“Sedangkan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum.”
Hakim juga mengganjar Meris dengan dakwaan alternatif pertama. Yakni Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Menurut Hakim pemberian uang dari Meris kepada Rudi dilakukan empat tahap. Tetapi, Meris menyampaikan fulus itu melalui Deviardi, pelatih golf dan orang dekat Rudi. Penyerahan duit itu pertama dilakukan di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta Pusat sebesar USD 250 ribu.
Kedua di Cafe NANINI Plaza Senayan sejumlah USD 22,500. Kemudian di lahan parkir Restoran McDonald Kemang, Jakarta Selatan senilai USD 50 ribu. Terakhir dilaksanakan di area parkiran dekat rumah makan Sate Senayan Menteng, Jakarta Pusat, sebesar USD 200 ribu.
“Pemberian itu adalah perwujudan terdakwa untuk mempengaruhi Rudi Rubiandini supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya” kata Hakim.
Menurut Hakim perbuatan Meris memberikan uang kepada Rudi supaya mantan Kepala SKK Migas mendukung kegiatan usahanya. Padahal, lanjut dia, menaikkan harga gas PT Kaltim Pasific Amoniak bukan serta merta menurunkan harga gas PT KPI. Padahal, tambah dia, Rudi memahami tugas SKK Migas adalah mendapatkan penerimaan negara sebesar-besarnya.
“Pemberian uang kepada Rudi melalui Deviardi bukanlah cuma-cuma. Tetapi untuk mempengaruhi kebijakan Rudi supaya menurunkan formulasi harga gas PT KPI.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Presiden Joko Widodo Berikan Perintah Damaikan TNI-Brimob

Jakarta, Aktual.co — Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dijatuhkan tindakan dispilin kepada pihak-pihak yang terlibat dalam baku tembak antara oknum Brimob Polda Kepulauan Riau dengan Yonif 134 Tuah Sakti TNI AD.
“Beliau perintahkan untuk segera didamaikan, pelakunya dikenai tindakan disiplin, ada hukuman dari kedua belah pihak.” katanya.
Ia mengatakan para pelaku pasti akan segera diidentifikasi untuk menerima hukuman, yang bervariasi mulai dari sanksi administrasi, pemindahan atau yang paling berat adalah pemecatan jika terbukti tidak mengindahkan perintah atasan.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kejadian di Batam itu berawal dari perselisihan sebelumnya. “Namanya anak-anak muda ini ketemu di jalan, pandang-pandangan cekcok lalu kembali ke satuan masing-masing dan di antara mereka memprovokasi teman-teman lainnya,” katanya.
Disebutkan para oknum tersebut kemudian membongkar gudang senjata dan tidak mengindahkan perintah atasan.

Artikel ini ditulis oleh:

Konflik Ukraina, Jerman dan Rusia Berbeda Pandangan

Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan bahwa Jerman dan Rusia masih memiliki perbedaan pandangan terkait konflik di Ukraina, sehingga belum bisa mendapatkan solusi.
Hal ini dikatakan Steinmeir seusai bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moscow, Rabu (19/11).
“Kami masih dalam situasi di mana kami jauh dari deeskalasi berkelanjutan dari konflik dan selanjutnya masih dari solusi politik, “kata Steinmeier.
Steinmeier menambahkan, setelah pertemuan dengan menteri luar negeri Polandia menjelaskan bahwa Berlin memiliki pandangan yang secara substansial berbeda terhadap kejadian di Ukraina.
Hal tersebut harus jelas dalam dua atau tiga pekan jika pembicaraan dengan pemerintah Rusia cukup membantu.

Artikel ini ditulis oleh:

Menko Perekonomian Bakal Kaji Kebijakan Harga Cabai

Jakarta, Aktual.co —  Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan bahwa dirinya akan segera mengambil kebijakan terhadap kenaikan harga bahan pangan seperti Cabai dan bawang mencapai 100-200 persen di pasar.

“Untuk cabai dan bawang saat ini kebijakannya tidak tepat. Nanti kita akan buat kebijakan yang efektif. Kita selidiki dulu bagaimana logistik di pelabuhan terhadap cabe dan bawang ini,” ujar Sofyan saat konferensi pers di Kantor Kemenko Jakarta, Kamis (20/11).

Mengenai efektifitas logistik terhadap cabai dan bawang, menurut Sofyan jalur cepat pendistribusiannya sudah ada. Namun, dalam prosesnya harus selalu diawasi.

“Barang konsumsi seperti cabai dan bawang, jalur cepatnya sudah ada, tapi kita minta untuk selalu dimonitor. Apakah dari Lombok sana antri di pelabuhan, selalu kita monitor,” pungkasnya.

Untuk diketahui, harga cabai saat ini mengalami kenaikan hingga 200 persen. Harga cabai merah Rp60.000/kg dari sebelumnya Rp20.000/kg, harga cabai hijau Rp40.000/kg dari sebelumnya Rp12.000/kg.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menko Perekonomian: Tarif Angkutan Umum Antar Kota Naik 10 Persen

Jakarta, Aktual.co — Terkait penaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil hari ini menggelar rapat koordinasi dengan berbagai menteri. Dalam rakor tersebut juga disebutkan bahwa yang terkena dampak paling besar terhadap kenaikan BBM adalah angkutan umum.

“Rapat membahas mengenai dampak kenaikan BBM subsidi terhadap masyarakat. Kita ingin subsidi konsumtif tersebut menjadi subsidi yang lebih produktif. Dampak yang paling besar adalah angkutan umum,” ujar Sofyan saat konferensi pers di Kantor Kemenko Jakarta, Kamis (20/11).

Lebih lanjut dikatakan Sofyan, tarif angkutan umum antar-kota nantinya boleh naik, namun tidak boleh lebih dari 10 persen. Hal tersebut dilakukan dalam upaya agar kenaikan angkutan antar-kota lebih terkontrol.

“Tarif angkutan antar-kota menurut Menhub nanti boleh naik sampai maksimal 10 persen. Ini kami lakukan supaya lebih terkontrol,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan tarif angkutan umum antar kota antar provinsi naik sebesar 10 persen seiring dengan kenaikan harga BBM bersubisi. Sedangkan tarif angkutan umum dalam kota ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ada ‘Kartu Sakti,’ Pemkot Padang Panjang Tetap Berlakukan Jamkesda

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tidak akan menghapuskan Jaminan Kesehatan Daerah yang sudah berjalan selama ini, meski ‘kartu sakti’ pemerintah pusat sudah diterbitkan.
“Kami tetap memberlakukan Jamkesda yang dinamakan sekarang Jamkes Sumbar Sakato di Padang Panjang ini,” kata Wakil Wali Kota Padang Panjang, Mawardi di Padang Panjang, Kamis (20/11).
Dia menyebutkan, adanya ‘kartu sakti’ tersebut tidak akan mempengaruhi keberadaan Jamkesda di Kota Padang Panjang.
“Kalau jamkesda sifatnya hanya untuk daerah, dan tidak bisa dipergunakan di luar Sumbar, sehingga kondisi itu tidak akan mempengaruhi kartu sakti Joko Widodo tersebut,” ujarnya.
Selama ini jaminan kesehatan di Padang Panjang sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Jika nantinya ‘kartu sakti’ sampai di kota perlintasan tersebut, pemerintah setempat akan menyesuaikannya.
“Kami akan sesuaikan “kartu sakti” Joko Widodo itu nantinya, karena jaminan kesehatan dan lainnya juga sudah ada di Padang Panjang ini, paling namanya saja yang akan berubah.”

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain