Jakarta, Aktual.co — Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjend Boy Rafli Amar mengklaim, suasana di Mako Brimob Polda Kepulauan Riau (Kepri) sudah mulai kondusif. Dia mengaku, saat ini masih terus dibangun upaya-upaya komunikasi dari masing-masing atasan.
“Upaya komunikasi untuk menahan diri, untuk mengajak dan memerintahkan anggotanya agar menahan diri agar tidak semakin terprovokasi dengan situasi,” kata Boy saat dihubungi wartawan, Kamis (20/11).
Boy mengatakan, letusan tembakan bertubi-tubi yang berasal dari arah luar Mako Brimob sudah berhenti sekitar pukul 22.00 lewat. Terkait Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo yang berada di dalam komplek Mako guna melakukan proses mediasi, menurutnya, dalam keadaan baik-baik saja.
“Tidak ada apa-apa, tidak terjebak. Beliau memang sedang berada di dalam situ sambil berkomunikasi dengan unsur-unsur pimpinan melalui HT (handy talky) agar masing-masing pihak menahan diri,” jelasnya.
Mengenai satu anggota TNI yang diduga tertembak, Boy mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. “Belum dapat informasi tentang korban,  kami masih nunggu juga, lagi dicek semua,” kata Boy.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Hasibuan mengatakan, konflik prajurit TNI dengan anggota Brimob di Batam Kepulauan Riau, harus diselesaikan Panglima TNI dengan Kepala Kepolisian Republika Indonesia (Kapolri).
“Peristiwa itu harus segera dihentikan oleh Panglima TNI dan Kapolri agar situasi kembali kondusif,” kata Edi melalui keterangan tertulis di Jakarta Rabu (19/11) malam.
Edi menyatakan perselisihan TNI-Polri di Batam tak hanya cukup diselesaikan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima Daerah (Pangdam) setempat.
Lebih jauh Edi menuturkan, perselisihan antara dua aparat beda institusi tersebut sangat meresahkan masyarakat. Menurutnya, harus ada tindakan yang konkrit agar kejadian tersebut tidak meluas.
“Peristiwa ini telah membuat masyarakat resah dan ketakutan yang luar biasa, jangan dibiarkan ini terulang kembali,” ujar Edi.
Edi meyakini koordinasi yang baik antara pimpinan TNI dengan petinggi Polri akan membuat situasi keamanan semakin baik. Dia juga mengajak Panglima TNI dengan Kapolri menjadi mitra dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Sebelumnya, bentrokan terjadi antara aparat TNI dengan anggota Brimob Polda Kepri di Batam pada Rabu (19/11). Berdasarkan informasi keributan antar oknum aparat itu dipicu saling ejek sehingga terjadi bentrokan yang meluas.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Herman Khaeron curiga jika penaikan BBM subsidi yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK pesanan SPBU asing.

Dia menduga jika hal itu dilakukan agar harga BBM lokal dengan asing bisa kompetitif, jika subsidi BBM dikurangi pemerintah.

“Kemudian kita masih ingat bahwa baru saja rakyat juga dibebani oleh penaikan harga gas dan tarif dasar listrik, yang dalam teori ekonomi pasti berefek domino, berpengaruh terhadap sendi-sendi perekonomian lainnya,” kata Herman.

Herman yakin, penaikan BBM ini akan semakin menyengsarakan rakyat. Karena biaya hidup rakyat semakin meningkat dengan adanya penaikan BBM.

“Dampak yang ditimbulkannya juga jelas bahwa kenaikan BBM akan memicu penaikan harga-harga lainnya termasuk biaya transportasi, harga pangan, biaya bertani semakin meningkat, biaya nelayan melaut naik, dan secara umum beban hidup masyarakat dipastikan meningkat, dan dapat dipastikan pula jumlah rakyat miskin akan meningkat.”

Dia pun mempertanyakan, apa sebetulnya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah atas kenaikan BBM ini. Dia menyayangkan jika Jokowi tak beri kompensasi terhadap rakyat miskin.

“Semestinya untuk menaikkan harga BBM, disertai langkah-langkah pasti antisipasi berbagai kemungkinan yang diakibatkannya termasuk program perlindungan dan kompensasi untuk rakyat miskin dan kurang mampu. Jangan sampai kenaikan BBM ini juga adalah pesanan SPBU asing dan pesanan negara-negara kapitalis, agar usaha mereka di Indonesia lebih kompetitif, tetapi pada saat yang sama kebijakan ini membebani rakyat,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: