Jakarta, Aktual.co — Indonesia Police Watch (IPW) menyimpulkan setidaknya ada tiga penyebab terjadinya bentrokan antara TNI dengan Brimob di Batam.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, penyebab yang pertama, tidak terkendalinya aksi beking, baik dalam bisnis legal maupun ilegal, yang dilakukan oknum-oknum kedua institusi.
“Kedua, masih membaranya dendam kesumat antar oknum kedua institusi pasca bentrokan 21 September 2014, yang menyebabkan empat anggota Batalyon 134 Tuah Sakti tertembak,” ucap dia dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, di Jakarta, Kamis (20/11).
Penyebab terakhir, sambung Neta, adanya dugaan ketersinggungan TNI terkait rencana pemsangan baju loreng terhadap Brimob.
“Ketiga, penggunaan seragam loreng militer pada anggota Brimob, yang dinilai sebagai wujud arogansi Polri,” bebernya.
Oleh karena itu, masih kata Neta, dengan terjadinya bentrokan di Batam, pemerintah perlu segera mencopot Kapolda Kepri dan Danrem setempat serta mengevaluasi dan mencopot kepemimpinan TNI-Polri.
“Bagaimana pun bentrokan ini tak terlepas dari kelenggahan elit-elit TNI-Polri dalam mencermati dinamika di Batam pasca bentrokan 21 Sep 2014 lalu,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Para kelas borjuis, para pedagang yang hanya berpikir untung semata adalah pihak yang paling bersemangat dan berkepentingan dengan naiknya harga bahan bakar minyak.  
Demikian disampaikan Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy, di Jakarta, Kamis, (20/11).
“Kasihan Jokowi sudah mulai dikelilingi oleh orang-orang yang berkepentingan material belaka. Para pencuri keuntungan,” ungkapnya.
Mereka ini, lanjutnya, tidak memiliki kepekaan dan rasa empati terhadap rakyat. Mereka jauh dari jiwa orang kecil kebanyakan. 
Menurut Farhan, pelan namun pasti Jokowi akan ditinggalkan oleh rakyat dan bahkan bisa-bisa berubah dibenci. Karena Jokowi tidak bisa membuktikan janjinya membangun kemandirian ekonomi, Trisakti jadi omong kosong belaka.
“Saya khawatir, Jokowi sudah mulai menelan virus-virus kenikmatan kekuasaan yang ditebar dan dikipas-kipaskan oleh kelompok yang mencari keuntungan semata,” ungkapnya. 
“Jangan ajari pemerintahan Jokowi dengan berpolitik ala pengecut, tidak berani menanggung resiko. Mencari kambing hitam di hadapan rakyat. Bersponsorlah dengan benar meski dalam politik,” demian Farhan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mendiskusikan bersama DPR setiap kebijakan strategis yang akan diambil.
“Partai Golkar ingin mengingatkan, justru pada tahap awal, fondasi kebijakan yang baik harus disiapkan secara seksama, tidak ‘grusa-grusu’, dan amatiran,” kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII partai itu, di Yogyakarta, Rabu (19/11) malam.
Sejauh ini, kata Ical sapaan akrab Aburizal, berbagai inisiatif baru yang dicanangkan Presiden Jokowi, seperti konsep negara maritim, yang terintegrasi dengan kebijakan kartu sehat, kartu pintar, dan kartu keluarga sejahtera, patut disambut positif.
Meski demikian, kata dia, Partai Golkar berpendapat bahwa kebijakan baru tidak bisa dilahirkan begitu saja, tanpa mempertimbangkan dasar hukumnya. “Tanpa mempelajari sejarah kebijakan sebelumnya, serta tanpa membicarakan proses pendanaan yang semestinya di lembaga legislatif,” imbuh dia.
Ia menilai tanpa diskusi yang matang, maka kebijakan strategis tersebut bukan hanya menjadi masalah di kemudian hari, melainkan juga menjadi inisiatif yang prematur.
Padahal, menurut dia, ekses negatif dari kebijakan yang kurang matang, akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia.
Bersamaan dengan itu, kata Ical, partai berlambang pohon beringin ini juga mengimbau seluruh pihak, khususnya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan iklim politik nasional secara lebih baik.
Langkah yang baik dalam pengelolaan iklim ekonomi dan investasi internasional, kata dia jangan sampai mengabaikan pengelolaan iklim dan suasana politik nasional yang produktif.
Rapimnas VII Partai Golkar yang berlangsung 18-19 November 2014 di Yogyakarta dihadiri 500 peserta dari perwakilan 34 DPD I, DPP serta perwakilan organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar.

Artikel ini ditulis oleh: