Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) di lingkungan PT Angkasa Pura I masih tetap berjalan.
Dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan tersangka direktur Utama PT Angkasa Pura I, Tommy Soetomo. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka korps Adihiyaksa belum belum menahan orang nomor satu di PT Angkasa Pura I tersebut.
Kasubdit Penyidikan Pidana Khusus Kejagung Sarjono Turin menegaskan, bahwa pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Dia juga tak menampik ada keterlibatan pihak lain dalam kasus pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran tahun anggaran 2011 senilai Rp 63 miliar.
“Berjalan penyidikannya, masih terus berjalan,” kata Sarjono di Kejagung Jakarta, Rabu (19/11).
Dia memastikan, bahwa penyidik gedung bundar akan melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka tersebut. Sarjono pun tak menampik akan melakukan penahanan. Menurutnya, penahanan dilakukan sesuai dengan keperluan penyidik. “Kita lihat, tunggu tanggal mainnya,” tegas Sarjono.
Turin juga mengungkapkan, kedua tersangka tersangka Direktur Utama AP I Tommy Soetomo dan Direktur PT Scientek Computindo Hendra Liem, sudah dilakukan pencekalan untuk tidak bepergian keluar negeri. “Sudah kita cekal. Keduanya kita cekal untuk tidak bepergian keluar negeri,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepuspenkum Kejagung Tony Spontana mengatakan, pidana khusus Kejagung telah menunjuk tim jaksa penuntut umum untuk menyiapkan dakwaan kedua tersangka yakni Direktur Utama AP I Tommy Soetomo dan Direktur PT Scientek Computindo Hendra Liem.
“Itu sudah ditunjuk tim jaksa calon penuntut umumnya Tanggal 11 Agustus, berarti kalau sudah ditunjuk calon JPU nya penyidikannya sudah hampir selesai,” jelasnya Senin (3/11).
Dalam kasus ini, Direktur Utama AP I Tommy Soetomo dan Direktur PT Scientek Computindo Hendra Liem ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Juli 2014 dan tidak dilakukan penahanan dan dilakukan pencekalan. Bahkan penetapan tersangka kedua ini dilakukan secara diam-diam.
Sebelumnya, penyidik kejagung berencana akan melakukan pemanggilan jajaran direksi AP I untuk menggali peran sang Dirut yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyidikan posisi Tommy Soetomo sebagai Dirut memiliki peran penting karena sebagai pengguna anggaran.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono menyatakan semua pihak yang terkait dan diduga terlibat akan dipanggil penyidik. Apalagi telah ada bukti yang mendukung keterlibatannya.
“Yang jelas manakala ada pihak-pihak yang terkait dan terlibat dan ada dukungan buktinya. Jangan harap dia akan lenggang kangkung,” katanya.
Untuk diketahui, Hendra Liem diduga kuat melakukan pemalsuan dokumen dalam mengurus impor lima unit Damkar tersebut. PT Scientek Computindo sebagai pelaksana pengadaan memakai jasa pihak ketiga khususnya untuk memperoleh dokumen Pemberitaan Impor Barang. Salah satunya lewat PT Merah Delima.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, Komisi A Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII Partai Golkar memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX pada 30 November 2014, dimana jadwal sebelumnya yakni Januari 2015.

“Ada permasalahan-permasalahan penting di parlemen yang harus dilaksanakan dan diambil keputusannya pada Januari,” kata Tantowi di sela Rapimnas ke-VII Golkar di Hotel Melia, Yogyakarta, Rabu (19/11).

Wakil ketua komisi I DPR RI itu juga mengaku, Golkar harus menyatakan sikapnya terkait Koalisi Merah Putih (KMP) sesuai hasil Munas IX. Selain itu, juga terdapat program-program besar lainnya yang harus disikapi Golkar.

“Misalnya adalah sikap Partai Golkar terkait dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan hal-hal lain. Nah, itu harus dikebut Januari,” kata Tantowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengkritisi keterpilihan orang nomor satu di SKK Migas, Amien Sunaryadi. Meski tidak secara spesifik ia menekankan Kepala SKK Migas hendaknya memenuhi tiga prasyarat utama.
Pertama, orang tersebut profesional dibidangnya. Yakni benar-benar mengerti dan memahami bidang kegiatan hulu minyak dan gas. Kedua mempunyai integritas yang tinggi dan ketiga mengerti dan memahami tentang bagaimana iklim investasi migas.
“Saya tidak bisa mengomentari orang per orang, tapi pengalaman saya untuk menjadi Kepala SKK Migas diperlukan tiga prasyarat, misalnya mengetahui iklim investasi migas. Kalau dia tidak tahu bagaimana memperlakukan investor, bisa-bisa ada orangnya, ada pengawasnya, tetapi investornya tidak ada,” jelas Kardana usai rapat kerja dengan BPH Migas di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
Profesional dibidangnya, lanjut dia, terkait dengan aturan lama bahwa untuk bisa menduduki Kepala SKK Migas itu misalnya menguasai bidang hulu migas minimal 10 tahun.
“Minimal 10 tahun menguasai, bekerja secara terus menerus dibidang usaha hulu migas, supaya ngerti betul. Nanti dari prasyarat tiga itu kita tes. Kalau tidak penuhi ketiga itu, maka sulit menerima,” katanya.
Hari ini, Menteri ESDM Sudirman Said dikantornya mengatakan telah menerima Keputusan Presiden Joko Widodo terkait tiga hal. 
Pertama pemberhentian Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas, kedua mengenai pemberhentian Johanes Widjonarko sebagai Plt SKK Migas dan ketiga pengangkatan Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas.
“Pak Amin seorang pejuang, SKK Migas perlu diawasi oleh seorang yang memiliki semangat perjuangan mengembalikan energi kita,” ucap Sudirman. 
Amien sendiri merupakan mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP.

Artikel ini ditulis oleh: