27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 41611

Ini Alasan KMP di DPRD DKI Ajukan Hak Interpelasi ke Ahok

Jakarta, Aktual.co —Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI Jakarta akan tetap mengajukan hak interpelasi atau hak memberikan keterangan legislatif ke eksekutif ke Basuki Tjahaja Purnama yang sudah dilantik menjadi Gubernur DKI definitif.
Ketua Presidium KMP di DPRD DKI M. Taufik, mengatakan hak interpelasi akan tetap berjalan walaupun Ahok sudah dilantik. 
“Hak Interpelasi dan pelantikan Ahok itu urusan yang berbeda, lain hal. Interpelasi akan tetap berjalan meski Ahok dilantik,” ujarnya, di DPRD DKI Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).
Dijelaskannya, ada beberapa alasan yang menguatkan KMP untuk melakukan interpelasi kepada Ahok.
Satu, terkait rendahnya penyerapan anggaran di APBD DKI tahun 2014. Di mana Ahok sendiri mengakui paling mentok tahun ini DKI hanya bisa menyerap anggaran di kisaran 65 persen.
Kedua, banyak pengaduan dari masyarakat dan organisasi masyarakat terkait kebijakan Ahok yang dianggap meresahkan warga Jakarta. Yaitu soal munculnya Instruksi Gubernur Nomor 67/2014 Tentang Pengendalian Penampungan Dan Pemotongan Hewan dalam Rangka Menyambut Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2014/1435 H.
Ketiga, adanya pengaduan dari masyarakat soal kebijakan Ahok yang telah menghilangkan dana makan jamaah haji DKI Jakarta dan pemangkasan dana hibah untuk majelis-majelis talim.
Empat, terkait gaya bicara Ahok yang kontroversial. Di mana dia pernah menyebut DPRD DKI Jakarta hanya bisa main golf saja.
Kontroversi mengenai gaya bicara Ahok yang selalu menuai kontroversi dipertegas kembali oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana atau biasa disapa Haji Lulung. Dia menganggap gaya bicara Ahok telah melanggar etika dan norma.
Menurut Lulung, berdasarkan Pasal 27 huruf c Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah wajib memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. “Jadi dia ini sudah melanggar aturan etika dan norma.”
Lulung juga menuding Ahok telah melanggar Pasal 27 huruf f Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang menyebutkan kepala daerah diwajibkan menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. 
Sedangkan Ahok dinilainya sudah tidak memiliki etika dan norma, terutama dalam bertutur kata. “Dia ngomong-nya sembarangan,untuk menutupi kekurangannya memimpin” kata Lulung.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Akan Gunakan Hak Interpelasi soal Penaikan BBM, Wapres JK: Kita Jawab

Jakarta, Aktual.co — Langkah pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi tanpa melalui suatu proses pembahasan dengan DPR, membuat lembaga itu geram.

Bahkan, DPR berencana menggunakan hak interpelasi kepada presiden Joko Widodo.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kesiapannya. JK mengatakan akan menjawab pertanyaan para anggota dewan apabila hak interpelasi digunakan.

“Interpelasi kan bertanya, akan kita jawab,” kata JK di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (19/11).

JK mengatakan, pemerintah akan hadir apabila diminta DPR. Namun, apakah Presiden dan Wakil Presiden akan memenuhi undangan hadir di DPR secara langsung atau diwakili menteri terkait, JK tidak menjawab.

“Pasti pada waktunya diminta, kita akan penuhi (panggilan DPR),” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Kompensasi Kenaikan BBM, Pemerintah Siapkan Dana Rp6,4 Triliun

Jakarta, Aktual.co —  Pasca pengumuman resmi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah menyediakan dana bagi keluarga miskin sebagai kompensasi bantuan. Total dana tersebut sejumlah Rp6,4 trilun. Masing-masing keluarga akan mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan, dengan jumlah keluarga sasaran 15,5 juta keluarga miskin.

“Jadi ada 15,5 juta rumah tangga dengan Rp200 ribu perbulan, paling gak untuk dua bulan butuh Rp6,2 triliun,” ujar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam siaran persnya, Rabu (19/11).

Lebih lanjut dikatakan Bambang, dana Rp200 miliar dari dana total disediakan untuk pengadaan empat kartu program perlindungan sosial serta biaya pengiriman yang ada. Selain itu, dana tersebut sudah bisa dicairkan untuk dua bulan kedepan sampai Desember 2014.

“Sekarang sudah bisa dicairkan sekaligus Rp400 ribu untuk dua bulan sampai dengan 2 Desember,” imbuhnya.

Sementara itu, menurut Bambang dana kompensasi tersebut disiapkan pemerintah untuk menambal turunnya daya beli masyarakat miskin pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia juga mengatakan dampak inflasi hanya akan terasa pada tiga bulan pertama setelah dilakukan penyesuaian.

“Seperti 2013, dampaknya hanya akan terasa dalam tiga bulan pasca penaikan. Bulan ke-4 balik normal kembali tekanannya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Tunjuk Amien Karena Satu Almamater, Sudirman: Saya Tidak Percaya Primodialisme

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menepis spekulasi yang menyatakan bahwa penunjukan Amien Sunaryadi sebagai Kepala defenitif SKK Migas disebabkan karena memiliki kedekatan satu almamater di Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN).

“Saya tidak percaya primodialisme (asal usul). Saya percaya pada kompetensi dan integritas,” kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (19/11).

Menurutnya, sosok Amien Sunaryadi merupakan sosok tepat untuk memimpin SKK Migas. Ditambah lagi, Amien juga merupakan sosok yang telah membangun sistem penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pendidikan hingga proses rekrutmen.

“Pak Amien seorang pejuang, SKK migas perlu diawasi oleh seorang yang memiliki semangat perjuangan mengembalikan kedaulatan energi kita. Tetapi lebih dari itu Pak Amin adalah seorang yang sangat kuat dalam membangun sistem. SKK Migas itu memerlukan perbaikan sistem, karena itu saya yakin orang seperti pak Amien akan sangat tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut Sudirman berharap masyarakat tidak melihat asal usul sosok pejabat yang menduduki jabatan di sektor ESDM. Pasalnya, tidak semua pejabat yang berada di dekatnya berasal dari STAN.

“Contohnya, Staf Khusus Menteri ESDM Widyawan Prawiratmadja berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri yang berasal dari Universitas Indonesia. Jadi kebetulan Pak Amien satu sekolah. Saya tidak percaya asal usul tapi kompetensi. Jangan sampai primodialisme seperti itu meracuni pikiran kita,” tegasnya.

Sebagai informasi, Amien Sunaryadi merupakan alumnus STAN Jakarta dari tahun 1982-1988. Dia merah gelar akuntan dari program diploma 3 dan 4 STAN. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 dan juga merupakan mantan kepala Sub Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP.

Ayah dari 3 putera dan suami dari Sri Luthfia Suryandari ini pernah terlibat dalam PT PricewaterhouseCoopers FAS dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), sebelum akhirnya memutuskan ikut seleksi dalam pemilihan piminan KPK periode 2003-2007. 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Rombak SKK Migas, Sudirman Said Serahkan ke Amien

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengumumkan Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas. Penetapan Kepala SKK Migas dinilai merupakan langkah kongkret untuk mengurai sumbatan-sumbatan yang ada di sektor migas.

Ia mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan segala kewenangan untuk menata struktur organisasi dalam tubuh SKK Migas.

“Hari ini sudah ada pemimpin permanen, setelah menunggu cukup lama. Saya sebagai menteri akan menyerahkan seluruh kewenangan pada Pak Amien untuk menata timnya. Jadi terserah pak Amien mau milih wakil ketua atau engga, itu kewenangan beliau, mau besok atau tahun depan, itu terserah dia,” kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (19/11).

Sementara itu, Amien juga mengaku belum memiliki gambaran rinci terkait wakil kepala SKK Migas. Dirinya menilai justru setelah Johanes Widjonarko melepas jabatan Plt Kepala, secara otomatis saat ini Widjonarko yang menjadi Wakilnya di SKK Migas.

“Mengenai wakil ketua, saya belum bisa memberi gambaran, kapannya juga belum bisa ngasih gambaran, karena hari ini saya baru resmi jadi kepala SKK migas, jadi saya perlu waktu untuk menjajaki, untuk melihat siapa yang layak jadi wakil ketua. Saya pikir justru Pak Widjonarko,” terangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Bangun Kilang Minyak, Pemerintah Tinjau Tawaran Aramco dan KPI

Jakarta, Aktual.co —  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pembangunan kilang minyak merupakan salah satu prioritas pemerintah sehingga akan berupaya keras untuk mengupayakannya agar dapat menekan impor produk minyak dan bahan bakar minyak (BBM) yang setiap tahun terus meningkat.

Kendati demikian, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan justru mempersulit tawaran dua investor asing yang akan menanamkan modalnya guna membangun kilang baru di Tanah Air. Keduanya adalah Kuwait Petroleum International dan Saudi Aramco. Bahkan, Kementerian Keuangan juga kabarnya tidak menyetujui Tax Holiday yang diajukan oleh kedua investor.

“Saya masih akan meneruskan diskusi dengan Aramco dan Kuwait, tapi mereka meminta insentif fiskal yang belum bisa disetujui oleh Kemenkeu. Contohnya, mereka meminta tax holiday yang sekian puluh tahun,” kata Kepala Biro Humas Kementerian ESDM Saleh Abdurahman kepada Aktual.co di Jakarta, Rabu (19/11).

Saleh mengatakan, mengingat besarnya dorongan untuk Pemerintah agar bisa segera membangun kilang guna mengurangi ketergantungan impor maka segala tawaran dari Kuwait Petroleum International dan Saudi Aramco berpeluang untuk dipertimbangkan kembali.

“Tapi karena ini bisnisnya strategis, tentu akan jadi pertimbangan nih saat ini karena ada dorongan untuk kita segera membangun kilang guna mengurangi ketergantungan import, tentu insentif itu harus menjadi kajian lagi. Karena kalau kita tidak bisa membangun kilang dengan APBN sendiri tentu opsi itu akan menjadi kembali terbuka lebar,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain