Jakarta, Aktual.co — PKB mendesak UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) terbebas dari sandera kepentingan politik yang lahir setelah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2014.
“UU MD3 disahkan dalam nuansa politik yang panas setelah perubahan peta politik hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014,” kata Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding.
Dalam dialog itu, FKB DPR mendesak tiga hal penting yang harus dilakukan agar pemerintahan berjalan lancar.
Selain mendesak UU MD3 terbebas dari sandera kepentingan politik, FKB DPR mendesak perubahan peraturan itu berdasarkan ikhtiar penataan ulang atau perbaikan kelembagaan dan peningkatan kinerja parlemen yang efektif, efisien, akuntabel.
Perubahan peraturan itu juga berlandaskan penguatan fungsi parlemen yang sebenarnya serta ketentuan-ketentuan parlemen yang lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan kelembagaan di Parlemen.
“Ketiga, kami mendesak perubahan UU MD3 juga dimaksudkan untuk mengoreksi beberapa ketentuan yang melanggar sistem ketatanegaraan kita, beberapa ketentuan UU MD3 mengancam sistem presidensial yang menjadi sistem pemerintahan,” kata dia.
Dia menambahkan beberapa ketentuan yang menjadi perhatian FPKB DPR RI yang harus diubah dalam UU MD3 yang mengancam sistem presidensial adalah Pasal 74 Ayat 3, 4, 5 dan 6 serta Pasal 98 Ayat 6, 7 dan 8. Dengan merubah Pasal 74 Ayat 3, 4, 5 dan 6 UU MD3 tidak dapat menyalahgunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat jika ada pejabat negara dan pejabat pemerintahan mengabaikan rekomendasi DPR.
DPR juga tidak dapat meminta Presiden RI memberikan sanksi administratif kepada pejabat Negara atau pemerintahan yang mengabaikan rekomendasi DPR. Dengan merubah Pasal 98 Ayat 6, 7 dan 8 UU MD3, pemerintah tidak berkewajiban melaksanakan keputusan atau kesimpulan rapat kerja komisi atau gabungan komisi.
“Komisi tidak bisa menggunakan hak-hak eksklusif serta meminta presiden memberikan sanksi kepada pejabat negara atau pemerintahan yang tidak melaksanakan keputusan rapat kerja,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap pelaksanaan Musyawarah Nasional IX tidak akan kembali mendorong munculnya eksodus kader potensial yang dimiliki partai itu.
“Kami tidak ingin ada lagi eksodus kader-kader potensial dengan mendirikan partai baru,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal, di Yogyakarta, Selasa (18/11).
Menurut dia, fenomena eksodus atau perpindahan kader potensial tersebut, menandakan bahwa kedewasaan berdemokrasi di internal partai berlambang pohon beringin itu belum terwujud.
Bukti sejarah yang menunjukkan terjadinya eksodus tersebut, Ical mencontohkan, yakni terjadi sejak Musyawarah Nasional (Munas) VI yang mendorong lahirnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Munas VII melahirkan Partai Gerindra, dan Munas VIII melahirkan Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Oleh sebab itu, kata dia, agenda Rapimnas VII sebagai bagian dari persiapan Munas IX perlu berfokus pada penguatan soliditas seluruh kader.
“Strategi Rapimnas kali ini adalah bagaimana kita memantapkan soliditas partai, mendorong persaingan antarkader secara sehat, dan demokratis, sekaligus untuk mencegah terjadinya eksodus kader,” kata dia.
Saat ini terdapat sedikitnya tujuh bakal calon ketua umum Partai Golkar yang akan maju pada Munas IX, yaitu Agung Laksono, Hajriyanto Thohari, Agus Gumiwang, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, MS Hidayat, dan Airlangga Hartanto.
Ical diprediksi bakal kembali maju mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar periode selanjutnya.
Rapimnas VII Partai Golkar yang berlangsung 18-19 November 2014, dihadiri 500 peserta dari perwakilan 34 DPD I Partai Golkar, DPP Partai Golkar dan perwakilan Organisasi Masyarakat Pendiri Partai Golkar.
Selain membahas berbagai pokok pikiran dalam rangka mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas) IX, Rapimas VII Partai Golkar juga diagendakan untuk mengkaji solusi persoalan bangsa.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta Koalisi Merah Putih di level daerah hingga kabupaten/kota dapat terus diperkuat.
“Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat bahwa KMP harus dilakukan sampai tingkat daerah-daerah sampai kabupaten/kota,” kata Ical, di Yogyakarta, Selasa (18/11).
Upaya penguatan partai-partai yang tergabung dalam KMP, kata dia, terus dilakukan. Dalam waktu dekat ini, kata dia, Presidium KMP akan meresmikan KMP Yogyakarta dan KMP Jawa Tengah.
Ical mengatakan, komitmen Partai Golkar untuk terus bergabung dalam KMP bukan didasarkan pada pragmatisme sesaat. Melainkan didasarakan alasan bahwa KMP akan menjadi gerakan pembaru yang berkomitmen memeprkuat Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, serta Binneka Tunggal Ika.
Dia mengatakan, kehadiran KMP bukan untuk menghalangi pemerintahan serta bukan untuk menghambat pembangunan era Presiden Joko Widodo.
Namun, kata dia, justru memperkuat sistem presidensial di Indonesia, mendorong akselerasi pembangunan yang diupayakan pemerintahan dibawah Presiden Jokowi mampu berjalan efektif.
Keberadaan KMP, menurut dia akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran koalisi kubu Prabowo Subianto tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk menyederhanakan kekuatan politik nasional menjadi dua kekuatan atau dua tenda besar yang saling bersaing, baik di luar maupun di dalam parlemen.
Sementara itu, Ical mengaku lega dengan adanya penandatanganan kesepakatan damai dua kubu (KMP-KIH) yang telah berlangsung di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Upaya itu, menurut Ical, semakin membuktikan bahwa KMP menjadi lebih dewasa serta diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional.
“Kami patut bersyukur bahwa kehadiran KMP sebagai penyeimbang pemerintah semakin diperhitungkan,” kata dia.
Rapimnas VII Partai Golkar yang berlangsung 18-19 November 2014, dihadiri 500 peserta dari perwakilan 34 DPD I Partai Golkar, DPP Partai Golkar dan perwakilan Organisasi Masyarakat Pendiri Partai Golkar.
Selain membahas berbagai pokok pikiran dalam rangka mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas) IX, Rapimas VII Partai Golkar juga diagendakan untuk mengkaji solusi persoalan bangsa.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Calon ketua umum Partai Golkar Agung Laksono menolak percepatan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketum baru. Dimana Munas telah dijadwalkan Januari 2015. 
Menurut dia, jika Munas dipercepat maka akan merugikan kandidat yang mencalonkan diri. 
“Kalau ada upaya dipercepat. Itu jadi pertanyaan saya,” kata Agung kepada wartawan di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Selasa (18/11).
Menurut dia penetapan jadwal Munas sudah diputuskan tanggal 13 Januari 2015. Bila ada wacana percepatan, maka itu hanya sebagai masukan bukan keputusan Rapimnas. 
Wakil ketua umum DPP Partai Golkar itu mengatakan, dirinya memilih Munas dilaksanakan Januari 2015 karena ada dasar hukum dan payung hukumnya.
“Legitimasinya harus dipertahankan. Ketua umm perlu konsisten, bukan kuantitas, tapi cara berpikirnya,” kata Agung.
Menurut Agung percepatan gelaran Munas malah membuat situasi internal partai terganggu. Sebab, tidak ada dasar penetapan percepatan Munas.
“Saya masih percaya pada ketua umum. 30 November itu tinggal 10 hari lagi. Perhelatan besar butuh persiapan matang,” kata dia.
Sebelumnya, dalam sidang tertutup dengan materi pandangan umum dari DPD I se Indonesia, sebanyak 32 mengklaim mendukung munas dipercepat 30 November 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo dinilai sebagai sebuah “oleh-oleh yang keren” bagi rakyat Indonesia, setelah kepergian mantan Gubernur DKI Jakarta itu ke luar negeri dalam rangka menghadiri konfrensi tingkat tinggi selama sepekan.
Hal itu diungkapkan Kori Soenarko, salah seorang audiensi dalam acara peluncuran dan bedah jurnal The Global Review “Menuju Ketahanan Nasional Bidang Pertahanan Energi dan Pangan”, di  Wisma Daria Lantai II, Jl. Iskandarsyah No. 7, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa (18/11).
“Dia (Presiden Jokowi) baru pulang dari luar negeri, oleh-olehnya keren banget langsung naikin BBM. Katanya pro wong cilik, mana? Dulu juga partainya bilang konsisten untuk membela wong cilik sekarang diem, mingkem aja,” kata dia.
Wanita yang menjabat sebagai Channel Account Manager disebuah perusahaan swasta itu pun menyayangkan sikap yang diambil oleh pemerintah Jokowi-JK yang dinilai tidak dengan perhitungan maupun pembicaraan dengan DPR sebagai wakil rakyat.
“Saya sangat sedih, ditengah minyak dunia yang sedang turun, kenapa pemeritah seakan “mengambil kebijakan sendiri” tanpa ada persetujuan DPR,” kata dia.
“Otomatis dari sisi hukum itu sudah tidak legal. (Berbeda) bila dilihat di jaman pak SBY yang tidak sekonyong-konyong menaikan harga BBM,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang