Jakarta, Aktual.co — Anggota presidium penyelamat Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, pihaknya saat ini tak mengakui kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Maka dari itu, presidium penyelamat Golkar tak akan menghadiri musyawarah nasional (Munas) ke-IX di Bali.

“Sudah nggak ngakuin, ngapain kita ke sana (Munas di Bali). Dia (Ical) yang ke sini. Bahas bersama kita,” kata Yorrys di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (28/11).

Bekas anggota komisi I DPR RI itu mengatakan, Ical selama ini telah menunjukkan sikap pemimpin yang otoriter karena memecat sejumlah kader. Kader yang dipecat itu lantaran memiliki perbedaan pandangan politik dengan Ical dan tanpa alasan yang jelas.

“Sanksi kita bukan emosional. Bukan pecat-memecat. Main pecat itu otoriter dan itu komunis,” kata dia.

Selain itu, dewan pertimbangan telah sepakat mengadakan Munas Golkar ke-IX pada bulan Januari tahun 2015 di Jakarta.

“Tadi malam kenapa wantim rapat, bahwa mereka sepakat presidium telah meminta diundur 2015. Ada dua institusi yang kami komunikasi. Akbar Tandjung, Mahkamah partai pertimbangan beliau menjadi dasar mengirimkan surat ke Kemenkum HAM.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said telah melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yang meminta agar  melakukan penyadapan terhadap mafia migas.
Pengamat Hukum dari Univeristas Islam Indonesia Yogyakarta Muzakir menilai, apa yang telah dilakukan oleh  Sudirman Said tidak wajar. Melakukan permintaan tersebut seharusnya dikaji terlebih dulu, serta dicari terlebih dahulu siapa yang mafia migas yang dimaksud. 
“Dan yang paling penting perbuatan apa yang disebut mafia migas,” kata Muzakir saat berbincang dengan Aktual.co, Jumat (28/11).
“Dalam sistem (impor) kita, ada semacam perantara dalam melakukan praktek itu, kalau ada (praktek) itu, pasti ada calo, calo itu mafia, sistem disini yang menyebabkan seperti itu, selagi sistem itu tidak diubah, praktek itu akan tetap ada,” sambung Muzakir.
Dari pihak KPK pun, kata Muzakir, jika bersedia menerima laporan harus di periksa terlebih dahulu. “konteknya itu siapa, harus jelas, yang disebut mafia migas ini, sebelumnya Kementrian ESDM harus mendefinisikan dahulu seperti apa mafia gas.”
Selain itu, menurut Muzakir, jika memang akan dilakukan penyadapan terhadap seseorang, maka terlebih dahulu harus ada dugaan tindak pidana.
“Setelah itu barulah lapor tindak pidananya. Kalau KPK perlu melakukan sadap, tapi yang dilaporkan tidak ada tindak pidananya itu melawan hukum, karena sadap juga menjadi salah satu unsur pembuktian pidana,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Dosen ekonomi politik di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Prof. Yudhie Haryono, menilai langkah pemerintah pimpinan Jokowi-JK untuk meliberalisasi pengelolaan energi nasional berjalan sangat mulus.
Setelah memilih dan merekrut dirut Pertamina yang sejalan dengan langkah liberalisasi itu, maka yang akan dilakukan selanjutnya adalah melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan energi dengan membuat holding BUMN dengan pertamina sebagai induknya.
“Ini memang skenario yang sebenarnya mudah dibaca. Dipilihnya Dwi Sutjipto sebagai Dirut Pertamina saja bisa dilihat, dulu dia dipilih memimpin holding PT Semen Indonesia melalui privatisasi perusahaan semen lainnya. Pertamina dengan Petral juga akan sama,” ucap Yudhie.
Yudhie memaparkan, ada enam langkah yang sudah dirancang pemerintahan Jokowi-JK dalam meliberalisasi pengelolaan energi dan sumber daya alam nasional. Pertama adalah dengan mengakomodir sosok-sosok seperti sofyan Djalil, Rini Soemarno, Sudirman Said sebagai penentu kebijakan ekonomi.
Langkah kedua adalah mengintervensi harga BBM dan ini sukses dilakukan dengan mengobok-obok DPR serta partai politik sehingga kebijakan soal BBM bisa berjalan mulus.
Adapun langkah ketiga adalah menempatkan figur-figur dirut perusahaan BUMN yang sesuai dengan misi liberalisasi itu. “Pada langkah ketiga inilah terjadi penunjukan Dirut Semen Indonesia sebagai Dirut Pertamina,” jelas Yudhie.
Adapun langkah keempat, jelas dia, adalah melakukan privatisasi perusahaan pertamina dengan petral dan yang lainnya menjadi sebuah holding. Setelah itu berjalan, maka akan mengakomodir kepentingan perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan pemegang kontrak karya untuk tetap eksis dengan royalti yang sama seperti sekarang. Lalu yang terakhir sumur-sumur migas Indonesia juga akan diserahkan pengelolaannya kepada asing.
“Ini sudah paket langkah-langkah yang disiapkan pemerintah. Langkah yang mengkhianati nasionalisme dan pondasi negara kita ini berjalan mulus seperti jalan tol,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh: