Jakarta, Aktual.co —Solidaritas Untuk Gerakan Aktifis Indonesia (Suropati) geruduk Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat.
Suropati menuntut agar Rini Sumarno yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN  dipecat.
“Rini Sumarno adalah keluarga dari Ari Sumarno mantan Dirut Pertamina yang telat merugikan Negara hingga 277 miliar. Sekarang ini keluarga Sumarno kembali masuk dalam pemerintahan Jokowi – JK,” kata kordinator lapangan aksi Suropati, Ibrahim Mansur, di Jakarta, Jum’at (28/11).
Selain itu, kata Ibrahim, Rini merupakan bagian dari tiga menteri yang ditudingnya sebagai antek mafia migas bermazhab neolib yang menyebabkan naiknya BBM bersubsidi. 
“Rini Sumarno (BUMN), Sofyan Jalil (Menko Prekonomian) dan Sudirman Said (ESDM). trio ini adalah neolib, liberalis sektor energi dan migas. Jadi tiga menteri ini memang harus dicopot,” tuturnya.
Keadaaan itu diperparah dengan minimnya upaya pemerintah untuk menekan laju konsumsi BBM di masyarakat. Misal, dengan membatasi jumlah kendaraan pribadi. 
Artinya, kata dia, kenaikan BBM bukan untuk mengurangi pemborosan BBM. Tapi malah membuat SPBU dari luar meraup keuntungan dari kondisi sekarang.
“Bukan pertamina yang untung, ini untuk kepentingan asing. Seperti Shell, Petronas dan yang lainnya yang meraup keuntungan dari kenaikan BBM ini. Karena banyaknya masyarakat yang beralih mengonsumsi minya milik perusahaan minyak asing tersebut.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Rencana Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk memperluas Taman Waduk Pluit, masih terkendala penyelesaian Rumah Susun Muara Baru.
Karena sebelum perluasan taman dilakukan, warga penghuni bantaran Waduk Pluit harus dipindah lebih dulu.
Sedangkan, Plt Walikota Jakarta Utara Tri Kurniadi, mengatakan Rusun Muara Baru sampai saat ini baru selesai dua blok saja, atau 200 unit. 
“Terakhir satu blok Rusun Muara Baru sudah hampir penuh ditempati, ada 87 pintu yang sudah terisi,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (28/11). 
Jumlah itu, kata dia, masih kurang jika dibanding jumlah warga bantaran timur Waduk Pluit.
Karena masih tersisa sekitar 5.000 bangunan di sisi timur Waduk Pluit yang harus segera diubah fungsinya menjadi lahan hijau.
“Kalau sudah jadi, baru nanti kami dorong warga di bantaran sisi timur untuk pindah ke sana,” ucapnya.
Masih belum selesainya relokasi warga, diakuinya, juga ikut menghambat upaya Pemkot Jakarta Utara untuk penyedotan lumpur di Waduk Pluit. 
“Penyedotan masih belum bisa dilakukan. Kalau lumpurnya disedot sekarang rumah-rumah di bantaran bisa roboh.”

Artikel ini ditulis oleh: