Jakarta, Aktual.co — Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama ditetapkan menjadi  tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan akta otentik dan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Tak hanya Adi, penyidik Polda Bali juga menetapkan anaknya, Gede Made Dedy Pratama dan Notaris I Ketut Nuridja SH MKn menjadi tersangka dalam kasus yang sama. 
Namun demikian, Polda Bali menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama yang menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah itu. “Tidak ada (perlakuan khusus). Setiap warga sama di muka hukum,” kata Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu di Denpasar, Jumat (28/11).
Jenderal bintang dua itu mengungkapkan bahwa saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Desa Beraban, Kabupaten Tabanan, seluas 470 meter persegi itu.
“Dalam laporan, yang bersangkutan (Adi Wiryatama) sebagai tersangka. Kami masih melakukan proses penyelidikan.”
Ketika ditanya Ketua DPRD Bali yang tidak ditahan, mantan Kepala Polda Bengkulu itu menegaskan bahwa penahanan dilakukan apabila tersangka terindikasi akan melarikan diri termasuk mengilangkan barang bukti.
Polisi, kata dia, sudah melakukan pemanggilan kepada mantan Bupati Tabanan itu dan akan menjadwalkan pemanggilan kembali. Namun dia tidak menyebutkan detail materi pemeriksaan termasuk kapan akan dipanggil kembali.
“Sudah diperiksa kemarin. Mungkin akan ada pemanggilan nanti,” katanya.
Pada 11 Maret 2014, Adi Wiryatama dilaporkan oleh Made Sarja terkait dugaan pemalsuan surat dan sertifikat tanah. Sarja mengaku antara dirinya dengan tersangka tidak pernah terlibat jual beli tanah.
Selain Adi, Sarja juga melaporkan anak Adi Wiryatama yakni I Gede Made Dedy Pratama dan notaris Ketut Nuridja. Ketiga ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikirim Polda Bali kepada Kejaksaan Tinggi Bali pada 14 November 2014.
Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan I Made Sarja dengan nomor TBL/160/III/2014/SPKT/Polda Bali tanggal 11 Maret 2014. Kuasa Hukum Made Sarja, Zulfikar, membenarkan politikus PDIP tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.  “SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah dikirim ke Kejati Bali. Kemarin saya sudah cek dan benar Adi Wiryatama telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Zulfikar di Bali, Kamis, 27 November. 
Kasus itu bermula dari balik nama sertifikat tanah milik Made Sarja dengan lokasi tanah terletak di kawasan Tanah Lot, Kabupaten Tabanan. Dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, ditemukan adanya ketidakwajaran dalam proses tanda tangan akta, yakni para pihak dalam hal ini terlapor Adi Wiryatama dan anaknya Gede Made Dedy Pratama tidak pernah bertemu dan membicarakan jual beli atas 15 sertifikat secara langsung kepada Made Sarja.
Akibat kejadian itu, Made Sarja menderita kerugian mencapai Rp11 miliar. Tanah itu juga sudah dijual kepada pihak lain dan saat ini sedang dalam proses pembangunan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polda Bali memastikan tak ada pengamanan khusus saat Musyawarah Nasional Partai Golkar yang bakal diselenggarakan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada  30 November-3 Desember 2014 .
“Pengamanan kegiatan akan seperti pengamanan rutin saja. Tidak ada yang berlebihan,” kata Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu di Denpasar, Jumat (28/11).
Menurut dia, tidak adanya pengamanan khusus yang dilibatkan oleh pihak kepolisian karena berdasarkan analisa, situasi di Pulau Dewata aman. Apalagi keputusan pemberian izin munas tersebut berada di tangan Mabes Polri.
Dia berpendapat, Polda Bali hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pusat dari rekomendasi polres dan polsek di kawasan Nusa Dua yang akan menjadi tempat penyelenggaraan munas tersebut.
“Keputusan dari Mabes Polri. Saya hanya bawahan Kapolri. Jadi apa yang disampaikan Kapolri akan kami laksanakan. Laksanakan tugas dengan baik dan profesional.” 
Begitu pula dengan personel, mantan Kepala Polda Bengkulu itu menyatakan bahwa tidak ada penambahan personel karena kegiatan tersebut menggunakan operasi rutin.
Meski demikian, Benny Mokalu tidak secara rinci menyebutkan jumlah polisi yang akan dikerahkan untuk pengamanan. Sebelumnya jenderal dengan bintang dua itu hanya menyebutkan akan menyiagakan dua per tiga kekuatan Polda Bali dari total 12 ribu personel.
Menjelang pelaksanaan munas yang salah satunya mengagendakan pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, suasana di internal partai tersebut memanas karena terpecahnya para elit politik menjadi dua kubu.
Bahkan beberapa waktu lalu sempat terjadi penyerangan di kantor DPP Golkar di Jakarta yang menambah kisruh di internal partai berwarna kuning itu. Salah satu kubu menginginkan munas di Bali dinilai tidak sah dan meminta munas digelar pada Januari 2015.
Sedangkan kubu lainnya menganggap munas yang akan digelar di Pulau Dewata merupakan pertemuan yang sah.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Asyik balapan liar sejumlah pelajar SMA di Kota Solok, Sumatera Barat dicokok petugas Satuan Polisi Pamong Praja.
“Selain pelajar, dua kendaraan roda dua juga ikut diamankan ke markas Satpol PP sebagai barang bukti,” kata Kepala Satpol PP Kota Solok Zulkarnain, Jumat (28/11).
Dia menambahkan para pelajar yang diciduk adalah siswa STMN Solok berinisial AS, MRH, MDF, IF, LDP, FP, ED, GB, RS, dan LK pelajar SMAN 4 Solok.
“Tertangkapnya para pelajar tersebut berdasarkan informasi masyarakat setempat.”
Dia menyebutkan aksi balapan liar para pelajar yang kerap dilakukan di sepanjang jalan lingkar utara Kota Solok sudah meresahkan warga.
“Selain menyebabkan bising, para pelajar tersebut juga kerap berpesta minuman keras,” ujarnya.
Para pelajar yang tertangkap dibawa ke markas Satpol PP untuk diberi pembinaan, selanjutnya diserahkan kepada pihak Sekolah yang bersangkutan.
Di markas Satpol PP Kota Solok, para pelajar diberi arahan dan olahraga ringan, selanjutnya membuat surat perjanjian.
Dia pun menyayangkan di antara pelajar yang tertangkap itu, ada yang sudah menjadi langganan Satpol PP setiap kali melakukan razia. Karena itu dia mengharapkan agar kondisi ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu