Jakarta, Aktual.co — Indonesia Police Watch (IPW) menghimbau Kapolda Bali untuk tidak memberikan rekomendasi apapun ke Mabes Polri, sehingga Kapolri Jenderal Sutarman bisa melarang dan tidak memberi izin bagi pelaksanaan Munas Golkar pada 30 November hingga 3 Desember 2014 mendatang.
Sebab Munas Golkar itu berpotensi kacau yang bisa membuat kerusuhan di Bali.
“IPW memberi apresiasi pada Menko Polhukam yang sejak awal sudah meminta Polri agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (26/11).
Permintaan Menko Polhukam itu, sambung Neta, tentu atas dasar analisa situasi dan kondisi Partai Golkar yang kian panas. Untuk itu, ia menyarankan, Kapolri patut mencermati kondisi ini, sehingga tidak sekadar soal perizinan tapi juga melarang pelaksanaan Munas Golkar.
“IPW juga berharap Kapolda Bali segera menjelaskan ke Mabes Polri bahwa kondisi Pulau Dewata saat ini sangat kondusif. Sehingga, jika Munas Golkar dipaksakan akan terjadi kekacauan yang bisa berbuntut kerusuhan, yang tentu akan mengganggu stabilitas kamtibmas di pulau itu,” sarannya.
“IPW menilai Munas Golkar di Bali sangat berpotensi menjadi bentrokan besar antar massa pro dan kontra munas. Sebab sebelumnya sudah terjadi bentrokan dalam rapat pleno di DPP Golkar di Jakarta. Untuk menghindari kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, Kapolda Bali dan Kapolri harus melarang pelaksanaan munas itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pelarangan Munas Golkar yang dilakukan jajaran pemerintahan merupakan suatu kemunduran dalam berdemokrasi. 
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik dari UNJ Ubedillah Badrun, saat berbincang dengan Aktual.co, di Jakarta, Rabu (26/11).
Dia juga menilai bahwa ini merupakan tindakan intervensi bahkan represif oleh pemerintah terhadap partai opisisi
“Ini paling aneh dalam sejarah politik Indonesia,” jelasnya.
Ubedilah Badrun juga mengungkapkan pelarangan Menko Polhukam ini tidak konstruktif dan tidak dibenarkan dalam konteks demokrasi.
“Larangan ini adalah sebuah bentuk intervensi dari rezim terhadap kekuatan politik yang ada,” sergahnya.  Seperti diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), melarang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali, 30 November mendatang.
Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Menko Polhukam yang meminta Polri tidak memberikan ijin untuk Munas Golkar di Bali, 30 November mendatang, semakin mengkonfirmasi campur tangan dan intervensi kekuasaan terhadap rumah tangga (RT) partai Golkar
Hal itu disampaikan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (26/11).
“Larangan tersebut jelas menjadi preseden buruk bagi alam demokrasi kita saat ini,” ucapnya.
Sekretaris fraksi partai berlambang pohon beringin itu pun meyakini, sikap pemerintah yang ikut campur itu akan ditanggapi seluruh elemen masyarakat terhadap penyalah gunaan wewenang tersebut.
“Kami prihatin sekaligus menyesalkan sikap pemerintah yang sangat politis,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar ditantang untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru. Jika Golkar berani menggandeng KPK, maka akan menjadi teladan bagi semua partai politik dalam proses pemilihan ketua umum. 
Menanggapi hal tersebut, KPK tidak akan ikut campur dalam melakukan pengawasan terhadap musyawarah nasional Partai yang berlambangkan pohon beringin itu. Dikhawatirkan jika KPK turun langsung ke lapangan dan melakukan pengawasan terhadap munas tersebut, akan menimbulkan citra negatif terhadap partai tersebut.
“Kalau KPK memenuhi permintaan Golkar, pertanyaannya apakah itu justru  menimbulkan image di tubuh Golkar, seakan partai tersebut tidak mampu melakukan pengawasan internal partainya sendiri,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Selasa (25/11) malam. 
Dia mengatakan, secara moral KPK kami memang berkepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap partai politik. Terlebih menurut Busyro partai politik merupakan pilar demokrasi yang harus diperkuat. Namun demikian, terhadap Golkar sendiri dia meyakini bahwa banyak orang baik di dalam partai yang menurutnya sangat senior tersebut. “Konsekuensinya Golkar perlu kita dorong untuk menunjukkan bahwa di dalam golkar itu banyak kader yang berintegritas. Tapi kalau kita masuk, kan jadi terkesan Golkar tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.”
Kendati demikian Busyro mengakui pihaknya siap menindaklanjuti jika nantinya di dalam munas tersebut ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Menurut Busyro, siapapun dapat melaporkan jika memang di dalam munas tersebut ada penyelenggara negara yang terlibat korupsi. 
“Kalo sampai ada penyelenggara negara di munas yang menerima gratifikasi atau suap, ya silakan teman-teman di Golkar melaporkan ke KPK. Pasti kita proses,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli zon mempertanyakan maksud dari tindakan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta Polri tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar pada 30 November – 3 Desember di Bali.
“Menko Polhukam ini menteri atau petugas koalisi?” Ungkap Fadli Zon dalam akun twitter miliknya, @fadlizon, Rabu (26/11).
Fadli Zon juga mengatakan Menko Polhukam Amatir karena bukan wewenangnya mencampuri urusan internal partai lain, yaitu Partai Golkar.
“Pernyataannya terlalu jauh ngatur Minas Golkar sampai sola tempat dan waktu. Amatir!” sambung cuitan Fadli Zon.
Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno melarang Polri mengeluarkan izin pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali. Tedjo juga meminta Munas Golkar ditunda hingga pertengahan Januari 2015.
Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh: